Ahok Berhak Berkontribusi kepada Negara
Keluarga mendukung langkah mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melanjutkan kiprahnya sebagai Komisaris Utama
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Keluarga mendukung langkah mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melanjutkan kiprahnya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) kendati hal itu menuai pro kontra. Bagi keluarga, setiap Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk Ahok, berhak berkontribusi kepada bangsa dan negara.
Hal itu disampaikan adik Basuki Tjahaja Purnama, Fifi Lety Tjahaja Purnama, kepada Tribun, Minggu (24/11).
• Dian Sastrowardoyo dan Gubernur Ganjar Pranowo Puji Pidato Nadiem Makarim, Jelas Visinya
"Semua anak bangsa di negara ini bisa turut melayani, mengabdi, dan memberikan talenta terbaik, berbakti kepada negara," kata Fifi.
Menurut Fifi, sebagai warga yang baik harus bersedia melaksanakan ketika mendapat tugas dari negara, termasuk menjadi komisaris utama di perusahaan negara atau BUMN. "Karena melayani negara dan rakyat adalah kewajiban setiap warga negara," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina. Terpilihnya Ahok disebutkan telah melalui penilaian Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai Presiden Joko Widodo. Ahok dipilih karena kemampuannya dan adanya keinginan pemerintah untuk melakukan gebrakan di Pertamina.
Dukungan untuk Ahok datan dari elite partai politik pendukungan pemerintah. Namun, tak sedikit yang menolak masuknya Ahok ke Pertamina meski sebatas menjabat komisaris utama.
Penolakan di antaranya karena Ahok berstatus mantan narapidana kasus penodaan agama serta kerap mengeluarkan pernyataan tajam dan menimbulkan kontroversial. Karena faktor itu, dikhawatirkan kehadiran Ahok justru menambah masalah baru di Pertamina, khususnya dalam pengelolaan penambangan minyak dan gas bumi.
Selain itu, diangkatnya Ahok menjadi orang utama yang mengawasi kinerja direksi Pertamina lantaran faktor kedekatannya dengan Presiden Jokowi.
Bahkan, penolakan datang dari serikat pekerja Pertamina sebelum Ahok resmi diangkat sebagai komisaris utama.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding meyakini penunjukkan Ahok sebagai Komut Pertamina tidak terlepas karena rekam jejaknya yang baik sewaktu menjadi Gubernur DKI Jakarta (19 November 2014- 9 Mei 2017).
• Tanda-tanda Serangan Jantung, Dari Sakit Perut hingga Insomnia
Dan menurutnya Ahok sebagai pemimpin memiliki integritas yang sudah teruji dan terbukti. Begitu juga dengan cara kerjanya. "Selain itu legacynya Ahok itu jelas," ujarnya.
Karding meminta semua pihak untuk memberikan waktu untuk Ahok berbuat yang terbaik untuk Pertamina. "Jadi tidak perlu terlalu dirisaukan. Kita lihat saja dulu, apa sesuai atau tidak dengan target-target yang disampaikan Kementerian BUMN. Jadi kita berikan waktu dulu," jelasnya.
Penolakan di antaranya datang dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, yang juga Ketua BKSAP DPR, Fadli Zon. Ia merasa heran dengan terpilihnya Ahok menjadi Komut PT Pertamina. Fadli mempertanyakan kemampuan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
"Biar masyarakat yang menilai. Kalau saya menilai kayak nggak ada orang lain aja gitu, kenapa, apa sih hebatnya? Menurut saya sih biasa-biasa saja. Tapi, kan itu menimbulkan tokoh-tokoh atau orang-orang dan masyarakat yang selama ini kontra terhadap Ahok menjadi tidak suka," kata Fadli Zon.
Ikuti Jejak Ayah jadi Kontraktor Tambang