News

Kisah Ima Mahdiah Ceritakan saat Dirinya Kejar-kejar SKPD untuk Dapatkan Dokumen Anggaran

Dirinya menyebut dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 hasil revisi tak pernah diberikan oleh Pemerintah

Kisah Ima Mahdiah Ceritakan saat Dirinya Kejar-kejar SKPD untuk Dapatkan Dokumen Anggaran
Tangkapan Layar YouTube Najwa Shihab
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Ima Mahdiah menyampaikan pesan khusus teruntuk Gubernur Anies Baswedan. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah ceritakan kisah dirinya Kejar-kejar SKPD.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah menceritakan saat dirinya meminta dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 hasil revisi pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dirinya menyebut dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 hasil revisi tak pernah diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ima harus meminta sendiri dokumen tersebut kepada Pemprov DKI.

Bahkan cukup sulit karena harus diminta berulang kali.

"Minta sendiri ke admin. Kalau kita sih enggak dapet. Kalau saya pribadi pun enggak dapet. Yang baik itu kita saja minta per sudin saja susah gitu," kata Ima saat ditemui di ruangannya, lantai 7, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019).

Ia menyebutkan, dirinya harus meminta dokumen tersebut dari jauh-jauh hari agar bisa memeriksa komponen anggaran belanja yang diajukan Pemprov DKI.

"Maksudnya gini loh, ini kan mata kita cuma dua. Di komisi hanya 23 orang. Terus kalau kita ngebahas sampai 200.000 komponen di RAPBD cuma 2 minggu kan kita juga perlu dari jauh," ujarnya.

Jelang Pilkada Solo 2020, Puluhan Posko di Sejumlah Wilayah, Mulai Dirikan Relawan Pendukung Gibran

Kebijakan Pada Pimpinan KPK Setelah UU KPK Hasil Revisi Masih Tetap Berlaku

Sikapi Laporan Dewi Tanjung, Tim Advokasi Novel Baswedan Akan Ambil Langkah Hukum

Menurut dia, Pemprov DKI sempat memberikan dokumen KUA-PPAS 2020 namun masih dalam bentuk dokumen yang belum direvisi.

Padahal KUA-PPAS 2020 sudah berubah jumlahnya dari Rp 95 triliun menjadi Rp 89 triliun.

Akibat dokumen diberikan buru-buru, anggota DPRD DKI kerap kaget ketika melihat anggaran yang dipaparkan saat rapat.

"Jadi waktu itu kita dikasih PDF-nya. Nah sekarang ini yang sudah 89 triliun. Jadi aku minta yang ter-update. Kemarin juga sudah kita sebutin bukan cuma dari PDI-P dari semua fraksi bilang kalau bisa bahannya itu h- berapa gitu. Jadi ketika kita duduk di rapat itu nggak kaget karena baru lihat," jelas politisi muda ini.

"Cuma yang kata Pak Sekda soft copy hard copy, kalau hard copy sudah cuma kan itu yang masih Rp 95 triliun. Yang buku belum yang revisi. Tapi ini (data yang saya sisir) sudah yang revisi nih saya minta per dinas. Minta sendiri harus kita kejar-kejar juga, bukan dikasih," tambahnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com

Wow, Ternyata Jalan Kaki Ekstra 15 Menit Setiap Hari Bisa Dorong Ekonomi Global, Simak Penjelasannya

Mensesneg Tegaskan Pemangkasan Eselon Tak Berkaitan dengan Pengurangan Pegawai

Kuasa Hukum Novel Geram, Sebut Dewi Tanjung Tidak Punya Rasa Kemanusiaan Karena Laporkan Novel

Editor: Gryfid Talumedun
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved