Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Wakil Gubernur Ini Salut dengan Aksi Mahasiswa Tolak RKUHP

Penolakan terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluas

Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
Istimewa
Wagub Sulut Steven Kandouw 

Syarifuddin Mokodongan mengatakan, bahwa mahasiswa meminta ada pernyataan untuk menolak RUU KPK dan RKUHP dalam sebuah stetmen yang dikirimkan ke DPR RI. "Kami punya semangat yang sama untuk kebaikan, namun secara kelembagaan kami harus bicarakan ke dalam," ujarnya.

Ia menyambut mereka. "Kami bangga karena ternyata di Kotamobagu kewarasan masih terjadi dengan hadirnya mahasiswa yang kritis," ujarnya.
Ia mengatakan, bahwa semua aspirasi ditampung, untuk dibicarakan.

Ada sekitar 140 orang yang ikut demo, di antaranya dari BEM STIE, ikatan mahasiswa Muhammadiyah, PMII, GMNI, BEM Fak Pertanian UDK, Himpunan Mahasiswa pelajar Bolsel, BEM IAIA.

Irwin Mokoagow, Sekretaris GMNI Kotamobagu satu di antara orator mengatakan, tuntutan mereka meminta agar RKUHP dibatalkan. "Dari DPR RI mengatakan ditunda dalam waktu tidak ditentukan, itu hanya meredam emosi mahasiswa, kami tuntut untuk dibatalkan," jelasnya.

Mereka meminta agar DPRD Kotamobagu untuk menyurat kepada presiden untuk mengeluarkan Perppu untuk pembatalan UU KPK. "Juga RUUAgraria, dimana dalam aturan tersebut hanya akan menguntungkan investor," jelas dia.

Mahasiswa diterima oleh sekitar sepuluh anggota DPRD. Ada 12 anggota DPRD yang hadir, termasuk Ketua DPRD Kotamobagu Meidy Makalalag. Pada kesempatan tersebut, mahasiswa mendesak agar anggota DPRD Kotamobagu yang ada membuat pernyataan dukungan.

Akhirnya sepuluh anggota DPRD Kotamobagu di antaranya Sukardi, Dani Mokoginta, Rewi Daun, Syarifuddin Mokodongan, Alfitri Tungkagi, Win Ponuntul, Suryadi Baso, Abas Limbalo, Stewart Pantas, Rosi Samat, memberikan pernyataan pribadi, satu per satu, semuanya ikut menolak tiga RUU itu.

"Itu tadi pernyataan pribadi kami, dan kami terima semua catatan aspirasi tersebut, dan secara kelembagaan kami akan dapatkan secepatnya untuk membuat surat tanggapan secara kelembagaan," jelas Syarifuddin Mokodongan Wakil Ketua DPRD Kotamobagu. (ana/ian/ryo/fis)

Halaman 4 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved