News Analysis

Aksi Demonstrasi Tolak RUU KUHP dan Revisi UU KPK, Toar: Wajar Ada Penolakan

DR Toar Palilingan, Pengamat Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado mengatakan, Indonesia sebagai negara demokrasi jadi satu hal yang wajar dan biasa.

Penulis: Ryo_Noor | Editor: Alexander Pattyranie
TRIBUNMANADO/JUFRY MANTAK
Pengamat Hukum Toar Palilingan 

"Silakan saja dikritik, targetkan ada Parlemen Review," ungkap dia.

RUU KUHP ini memang sudah lama dibahas, KUHP yang ada itu dari produk zaman Belanda, kemudian ada revisi sah-sah saja karena mengikuti perkembangan yang dada. Belakangan memang muncul pasal-pasal kontroversial.

Ada yang menganggap pasal-pasal sudah menyerempet persoalan privasi, dan, persoalan moral.

Ada yang sepakat, tapi ad yang khawatir ranah privasinya dilanggar

"Memang sebenarnya tidak ada produk regulasi yang memuaskan semua pihak, " ujar dia.

Revisi KUHP memang sudah harus dilaksanakan, tapi bukan dengan ada pemaksaan kehendak, tapi kemudian jangan ending-nya ada perbedaan yang runcing.

Soal Revisi UU KPK, Korupsi harua diberantas sampai ke akar-akarnya, semua sepakat KPK jangan dilemahkan

"Kalau revisi okay, kalau dilemahkan kita tolak," ungkap dia.

Revisi milsanya soal dewan pengawas KPK perlu ada, itu hal yang sah-sah saja

"Presiden saja diawasi DPRD, jadi aneh kalau KPK tidak diawasi," kata dia.

Semua lembaga itu tidak sempurna, kemudian perlu ada pengawas itu wajar.

"Jadi aneh kalau tidak diawasi," kata dia.

Soal aksi demonstrasi penolakan itu silahkan saja yang penting jangan anarkis.

"Kalau sudah mengacau sudah urusan aparat, " kata dia.

Halaman
123
Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved