Orang Miskin Bakal Sulit Berobat: Pemerintah ‘Lempar Bola’ Bayar Iuran

Rencana pemerintah menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengancam orang miskin

Tribun manado / Siti Nurjanah
Kartu BPJS Kesehatan 

Mulai 1 Januari 2020, pemda harus menanggung pembayaran iuran jaminan kesehatan orang miskin. Asosiasi Pemerintah Daerah Indonesia (APEKSI) terus melakukan lobi menyikapi rencana pemerintah pusat.

Sejauh mana lobi pemda untuk isu kesehatan orang miskin ini. Berikut petikan wawancara khusus tribunmanado.co.id dengan Ketua Dewan Pengawas APEKSI yang juga Wali Kota Manado GS Vicky Lumentut, Senin (2/9/2019).

Pemerintah pusat akan melimpahkan BPJS-KIS kepada pemda. Tanggapan Anda?

Nah nanti jika kenaikan (iuran BPJS) itu sudah terjadi dan pembebanan ke daerah, ini akan jadi sebuah persoalan bagi daerah.

Apa yang dilakukan APEKSI menyikapi rencana pemerintah pusat itu?

Saya selaku Ketua Dewan Pengawas APEKSI bersama tim APEKSI melakukan audiensi dengan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla untuk mempertimbangkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Jika dinaikan, maka agar tidak membebani kabupaten/kota.

Jadi kami (APEKSI) beberapa waktu lalu melakukan audiensi dengan Pak Wapres Jusuf Kalla. Salah satu poinnya untuk dipertimbangkan kalau sampai iuran BPJS Kesehatan dinaikan maka tolonglah untuk tidak membebani daerah.

Khusus untuk Kota Manado, bisa Anda jelaskan bagaimana pembayaran Jamkesda untuk warga miskin?

Sekarang ini kita ada beban untuk memberikan 100 persen jaminan kesehatan. Untuk Kota Manado itu ada 109.848 jiwa yang kita biayai dengan premi Rp 23 ribu (per bulan setiap orang). Nah, kalau itu ditingkatkan kemudian jadi beban kota, berarti kita akan kehilangan sumber daya dana untuk membiayai program yang lain.

Menurut Anda apa yang harus dilakukan pemertah untuk mencarikan solusi kenaikan iuran BPJS Kesehatan?

Tentunya mereka dalam hal ini pemerintah pusat mensolusikan kekurangan yang ada saat ini tetapi dengan harapan jangan menjadi beban bagi pemerintah daerah.

Ada rencana kebijakan lain terkait kewajiban untuk menyiapkan unfrastruktur kesehatan bagi daerah. Tanggapan Anda?

Bukan kita yang menyiapkan. Nah fasilitas itu rumah sakit yang menyelenggarakan BPJS Kesehatan yang harus menyiapkan.

Apa harapan Anda dengan kebijakan menaikan iuran BPJS Kesehatan?

Jadi diharapkan kenaikan itu membuat pelayanan menjadi lebih baik. Bisa menjawab keluhan-keluhan masyarakat. Jadi rumah sakit penyelenggara itu meningkatkan pelayanan kesehatan.

Terakhir, bagaimana dengan anggaran kesehatan di tahun 2020?

Untuk anggaran BPJS Kesehatan, kami masih mengacu pada plot anggaran tahun sebelumnya dengan jumlah anggaran Rp 30.732.794.994.

Kita plot masih sama dengan yang lama (Rp 30.732.794.994) sambil menunggu kebijakan-kebajakan ini. Inikan baru diwacanakan dan belum ada keputusan dan belum ada petunjuk bahwa sudah ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan, kita menunggu petunjuk akan hal itu. 

DPR Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Komisi IX dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat menolak usulan kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 100 persen yang diajukan pemerintah.

DPR mendesak pemerintah untuk menyelesaikan data cleansing serta mencari cara dalam menanggulangi defisit Dana Jaminan Sosial Kesehatan.

Penolakan tersebut merupakan kesimpulan rapat kerja Komisi IX dan Komixi XI DPR bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan dan DJSN di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (2/9). Komisi IX dan Komisi XI menolak rencana pemerintah untuk menaikkan premi JKN untuk Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja kelas III.

"Sampai pemerintah menyelesaikan data cleansing serta mendesak pemerintah mencari cara lain dalam menanggulangi defisit DJS Kesehatan," ujar Wakil Ketua Komisi XI Soepriyatno.

DPR memandang pemerintah belum bisa menaikkan iuran jika belum menyelesaikan defisit anggaran BPJS Kesehatan yang mencapai Rp32,84 triliun. Soepriyatno mengatakan perbaikan ini termasuk penyelesaian data cleansing terhadap sisa data dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebanyak 10.654.530 peserta JKN yang masih bermasalah.

DPR juga meminta Kementerian Kesehatan untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan. Ini termasuk pemenuhan infrastruktur dan SDM kesehatan untuk mendukung supply side program JKN.

Dalam putusan tersebut, DPR juga menjabarkan poin-poin lain terkait penilaian kenaikan iuran. Komisi IX dan Komisi XI mendesak BPJS Kesehatan untuk terus melakukan perbaikan sistem kepesertaan dan manajemen iuran, termasuk kolektabilitas iuran dan percepatan data cleansing bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri, sehingga ada peningkatan pelaksanaan tugas BPJS Kesehatan sesuai amanat UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Komisi IX dan Komisi XI meminta BPJS untuk segera menyelesaikan penunggakan pembayaran klaim dari Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (F KRTL) sehingga pelayanan kesehatan dapat terus berjalan.

Komisi IX dan Komisi XI mendukung penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan JKN, termasuk adanya penguatan payung hukum yang mempersyaratkan kepesertaan program JKN dalam memperoleh pelayanan publik.

Komisi IX dan Komisi XI mendesak BPJS Kesehatan untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil Audit BPKP terkait pencatatan piutang iuran segmen PBPU sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Komisi IX dan Komisi XI mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan dalam mengoptimalkan sisa dana kapitasi sebagai tindak lanjut dari hasil Audit BPKP. (Tribun Network/yud/art/dru/ven/ana/ktn)

Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved