Orang Miskin Bakal Sulit Berobat: Pemerintah ‘Lempar Bola’ Bayar Iuran

Rencana pemerintah menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengancam orang miskin

Tribun manado / Siti Nurjanah
Kartu BPJS Kesehatan 

Pemerintah harus mengkaji lagi, apakah mempunyai efek atau tidak bagi masyarakat. Mengingat data lalu, ada masyarakat yang tersendat masalah pembayaran iuran BPJS.

"Harus diubah bukan iuran BPJS melainkan manajemen diperbaiki," ujar Argo, Senin (2/9/2019). Kata dia, kebijakan ini mempengaruhi masyarakat, karena naik dua kali lipat terutama kelas 3 yang didominasi warga miskin.

Lanjut dia, Pemerintah Kabupaten Boltim harus kaji dulu. Kenaikan iuran bakal mempengaruhi APBD 2020. Warga miskin harus ditanggulangi melalui KIS dari APBD. Kepala Dinas Kesehatan Boltom Eko Marsidi mengatakan, tahun 2020, Pemkab Boltim akan mengkaver 31 ribu jiwa masyarakat miskin ke kelas III. "Kami bakal sediakan Rp 14 miliar untuk dana BPJS. Rencananya kelas 3," ujar Eko.

Pemkab Bolmong masih menunggu juknis soal kenaikan iuran BPJS untuk menyusun Jamkesda dari APBD. "Kita masih tunggu juknis," kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bolmong Rio Lombone. Pihaknya belum beroleh informasi terkait hal tersebut dari BPJS di Tondano.

Rio memastikan bakal mengikuti juknis. Jun Pampaile, Kabid di Dinas Kesehatan Bolmong mengatakan, Jamkesda di Bolmong dianggarkan untuk 5.000 peserta. Total anggarannya Rp 1 miliar lebih. "Tiap peserta membayar Rp 23 ribu per bulan," beber dia.

Baca: Wanita Lanjut Usia Tewas Dipatuk Ayam Peliharaan, Berawal dari Ambil Telur di Kandang

Kata dia, Bolmong, satu dari dua daerah di Sulut yang belum menerapkan konsep universal coverage. Artinya belum semua warga terkover. "Hanya Bolmong dan Boltim yang belum mengkover semua warganya ke BPJS," kata dia.

Pemkab Minsel akan sesuaikan Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan. APBD Minsel mengkover 84.897 penerima bantuan iuran (PBI) dan APBN 99.549 PBI. Rumah Sakit Umum (RSU) GMIM Kalooran Amurang, RSU Cantia Tompasobaru dan RSU Daerah Teep Amurang yang bekerja sama dengan Pemkab Minsel.

Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu melalui Kepala Dinas Kesehatan Erwin Schouten mengatakan, kenaikan iuran masih wacana. Presiden Joko Widodo belum menandatangai Perpres. Tapi Pemkab Minsel akan menyesuaikan dengan tarif baru. Apalagi tahun depan, pemerintah daerah yang akan menanggulangi secara penuh iuran itu.

"Kalau untuk pembenahan fasilitas kesehatan di rumah sakit daerah tentunya akan dilakukan. Puskesmas juga sudah mulai dibenahi pelayanan dan fasilitasnya agar masyarakat terlayani dengan baik," ujar Schouten.

Schouten belum memastikan APBD 2020 untuk kesehatan. "Yang pasti akan diusahakan naik dibanding anggaran kesehatan di 2019," kata dia. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Minsel Ferry Toar mengatakan perpres kenaikan iuran belum ada. "Kalau sudah ada akan ada pengumuman," ucap dia.

Halaman
1234
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved