Orang Miskin Bakal Sulit Berobat: Pemerintah ‘Lempar Bola’ Bayar Iuran

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Rencana pemerintah menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengancam orang miskin di Sulawesi Utara.

Apalagi pemerintah pusat akan membebankan pembayaran iuran BPJS-KIS kepada setiap pemda pada tahun 2020. Sebanyak 109.848 warga miskin di Kota Manado yang selama ini mengandalkan Jamkesda terancam kesulitan berobat menyusul kebijakan itu.

Baca: Benny Wenda Aktor Rusuh Papua: Mobilisasi Informasi di Inggris-Australia

Siti Ceningrat, warga Manado mengatakan, selama ini terbantukan dengan adanya Jamkesda. Kata dia, jika iuran naik, namun Pemkot Manado hanya menanggung Rp 23 ribu per bulan, akan membebani mereka.

"Selama ini keluarga kami untuk berobat hanya berharap di BPJS Kesehatan dari pemerintah. Itu saja kalau masuk rumah sakit masih ada obat yang harus dibeli di luar tanggungan BPJS Kesehatan.

Jadi kalau sampai (iuran) naik dan selisih naiknya kami yang bayar, kayaknya kurang setuju," ujarnya. "Kami ada 5 anggota keluarga dan kalau misalnya kelebihan dari Rp 23 ribu itu kami bayar per bulan, kayaknya kami tidak sanggup," ujarnya.

Ia berharap pemerintah kota maupun pusat dapat bersinergi mencari solusi. "Pak Presiden (Jokowi) selalu bilang biaya kesehatan untuk warga kurang mampu kan gratis, kalau nanti bayar berarti gak gratis lagi," ucapnya.

"Seperti saya yang sakit gula dan sebulan itu terkadang dua kali masuk rumah sakit, ada suntikan insulin, nah kalau misalnya kami harus bayar lagi iuran BPJS Kesehatan, kayaknya gak mampu ya," ucapnya.

Tambahnya, pernah dirinya membeli insulin di luar tanggungan BPJS kesehatan harganya itu cukup mahal.
"Dengan adanya BPJS kesehatan dari pemerintah kami sangat terbantu, harga obat mahal teratasi, jadi jangan sampai kami membayar selisih dari iuran BPJS Kesehatan kalau nantinya tarif iuran dinaikan," ujar Siti.

Baca: 85 Anggota DPR RI Terpilih Terancam Tak Dilantik

Kadis Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, Sammy Kaawoan menjelaskan, dana Jamkesda-KIS ditata di APBD. Menurutnya, Manado adalah terbesar kepesertaan Jamkesda dari 15 kabupaten dan kota se-Sulut. "Peserta Jamkesda di Kota Manado per 1 Desember 2018 berjumlah 109.848 warga," ucapnya. "Seluruh (11) kecamatan di Manado,” katanya.

Anggota DPRD Bolaang Mongondow Timur, Argo Sumaiku menolak kebijakan itu. Menaikkan iuran bukan solusi. Iuran BPJS Kesehatan untuk kelas 1 dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu per bulan, kelas 2 dari Rp 51 ribu menjadi Rp 110 ribu, sedangkan kelas 3 dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu.

Pemerintah harus mengkaji lagi, apakah mempunyai efek atau tidak bagi masyarakat. Mengingat data lalu, ada masyarakat yang tersendat masalah pembayaran iuran BPJS.

"Harus diubah bukan iuran BPJS melainkan manajemen diperbaiki," ujar Argo, Senin (2/9/2019). Kata dia, kebijakan ini mempengaruhi masyarakat, karena naik dua kali lipat terutama kelas 3 yang didominasi warga miskin.

Lanjut dia, Pemerintah Kabupaten Boltim harus kaji dulu. Kenaikan iuran bakal mempengaruhi APBD 2020. Warga miskin harus ditanggulangi melalui KIS dari APBD. Kepala Dinas Kesehatan Boltom Eko Marsidi mengatakan, tahun 2020, Pemkab Boltim akan mengkaver 31 ribu jiwa masyarakat miskin ke kelas III. "Kami bakal sediakan Rp 14 miliar untuk dana BPJS. Rencananya kelas 3," ujar Eko.

Pemkab Bolmong masih menunggu juknis soal kenaikan iuran BPJS untuk menyusun Jamkesda dari APBD. "Kita masih tunggu juknis," kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bolmong Rio Lombone. Pihaknya belum beroleh informasi terkait hal tersebut dari BPJS di Tondano.

Rio memastikan bakal mengikuti juknis. Jun Pampaile, Kabid di Dinas Kesehatan Bolmong mengatakan, Jamkesda di Bolmong dianggarkan untuk 5.000 peserta. Total anggarannya Rp 1 miliar lebih. "Tiap peserta membayar Rp 23 ribu per bulan," beber dia.

Baca: Wanita Lanjut Usia Tewas Dipatuk Ayam Peliharaan, Berawal dari Ambil Telur di Kandang