Orang Miskin Bakal Sulit Berobat: Pemerintah ‘Lempar Bola’ Bayar Iuran

Rencana pemerintah menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengancam orang miskin

Orang Miskin Bakal Sulit Berobat: Pemerintah ‘Lempar Bola’ Bayar Iuran
Tribun manado / Siti Nurjanah
Kartu BPJS Kesehatan 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Rencana pemerintah menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengancam orang miskin di Sulawesi Utara.

Apalagi pemerintah pusat akan membebankan pembayaran iuran BPJS-KIS kepada setiap pemda pada tahun 2020. Sebanyak 109.848 warga miskin di Kota Manado yang selama ini mengandalkan Jamkesda terancam kesulitan berobat menyusul kebijakan itu.

Baca: Benny Wenda Aktor Rusuh Papua: Mobilisasi Informasi di Inggris-Australia

Siti Ceningrat, warga Manado mengatakan, selama ini terbantukan dengan adanya Jamkesda. Kata dia, jika iuran naik, namun Pemkot Manado hanya menanggung Rp 23 ribu per bulan, akan membebani mereka.

"Selama ini keluarga kami untuk berobat hanya berharap di BPJS Kesehatan dari pemerintah. Itu saja kalau masuk rumah sakit masih ada obat yang harus dibeli di luar tanggungan BPJS Kesehatan.

Jadi kalau sampai (iuran) naik dan selisih naiknya kami yang bayar, kayaknya kurang setuju," ujarnya. "Kami ada 5 anggota keluarga dan kalau misalnya kelebihan dari Rp 23 ribu itu kami bayar per bulan, kayaknya kami tidak sanggup," ujarnya.

Ia berharap pemerintah kota maupun pusat dapat bersinergi mencari solusi. "Pak Presiden (Jokowi) selalu bilang biaya kesehatan untuk warga kurang mampu kan gratis, kalau nanti bayar berarti gak gratis lagi," ucapnya.

"Seperti saya yang sakit gula dan sebulan itu terkadang dua kali masuk rumah sakit, ada suntikan insulin, nah kalau misalnya kami harus bayar lagi iuran BPJS Kesehatan, kayaknya gak mampu ya," ucapnya.

Tambahnya, pernah dirinya membeli insulin di luar tanggungan BPJS kesehatan harganya itu cukup mahal.
"Dengan adanya BPJS kesehatan dari pemerintah kami sangat terbantu, harga obat mahal teratasi, jadi jangan sampai kami membayar selisih dari iuran BPJS Kesehatan kalau nantinya tarif iuran dinaikan," ujar Siti.

Baca: 85 Anggota DPR RI Terpilih Terancam Tak Dilantik

Kadis Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, Sammy Kaawoan menjelaskan, dana Jamkesda-KIS ditata di APBD. Menurutnya, Manado adalah terbesar kepesertaan Jamkesda dari 15 kabupaten dan kota se-Sulut. "Peserta Jamkesda di Kota Manado per 1 Desember 2018 berjumlah 109.848 warga," ucapnya. "Seluruh (11) kecamatan di Manado,” katanya.

Anggota DPRD Bolaang Mongondow Timur, Argo Sumaiku menolak kebijakan itu. Menaikkan iuran bukan solusi. Iuran BPJS Kesehatan untuk kelas 1 dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu per bulan, kelas 2 dari Rp 51 ribu menjadi Rp 110 ribu, sedangkan kelas 3 dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu.

Halaman
1234
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved