Kementerian Indonesia

Menteri BUMN Diganti, Diduga Ada Kebijakan Strategis, Langgar Perintah Jokowi?

Kepala Staf Presiden Moeldoko membenarkan bahwa Jokowi menyampaikan arahan terkait larangan ini pada rapat terbatas tingkat menteri, Senin (5/8/2010)

Menteri BUMN Diganti, Diduga Ada Kebijakan Strategis, Langgar Perintah Jokowi?
KOMPAS.com/ICHA RASTIK
Ketua Tim Transisi Rini Soemarno seusai bertemu dengan pimpinan KPK, Jumat (26/9/2014), di Gedung KPK, Jakarta. 

Suprajarto yang ditunjuk sebagai Direktur Utama BTN menolak keputusan yang diambil pemegang saham dalam RUPSLB. Ia punya alasan dan pertimbangan matang.

"Atas penetapan RUPSLB saya tidak dapat menerima keputusan itu, saya memutuskan untuk mengundurkan diri hasil keputusan RUPSLB BTN," ujar Suprajarto di Jakarta, pada Kamis malam.

Suprajarto mengaku tak pernah diajak bicara oleh Kementerian BUMN terkait pencopotan dirinya dari Dirut BRI.

Mengenai jabatan barunya di BTN pun tak pernah ada pembicaraan sebelumnya. "Saya sendiri baru tahu setelah membaca dari media bahwa saya ditetapkan menjadi Dirut BTN. Saya tidak pernah diajak bicara mengenai penetapan ini, apalagi musyawarah," beber Suprajarto.

Walupun menolak jadi Dirut BTN, secara aturan jika sudah diputuskan dalam RUPSLB secara langsung Suprajarto tidak lagi menjabat sebagi Dirut BRI lagi.

Hal ini berdasarkan Undang-undang yang berlaku di BUMN selama ini.

Baca: 9 Kisah Menarik Pelantikan Anggota DPRD: Bawa 3 Istri hingga Berangkat Naik Traktor

Baca: Terus Dirumorkan Hengkang dari Juventus, Paulo Dybala Mengindikasikan Bakal Bertahan

Baca: Berikut Alasan Junk Food Digemari Banyak Orang Meski Tidak Sehat

FOLLOW INSTAGRAM TRIBUN MANADO

Jokowi Larang Menteri buat Kebijakan Strategis

Sebelum terjadi pro dan kontra ihwal pergantian pucuk pimpinan di BTN, Presiden Jokowi telah melarang jajaran menteri Kabinet Kerja untuk membuat kebijakan strategis hingga Oktober 2019 alias bertepatan dengan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

Kebijakan strategis itu ialah mengganti jabatan dan posisi tertentu pada sebuah lembaga/perusahaan, termasuk direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Halaman
1234
Editor: Frandi Piring
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved