Menteri BUMN Diganti, Diduga Ada Kebijakan Strategis, Langgar Perintah Jokowi?

TRIBUNMANADO.CO.ID - Menteri BUMN Rini Soemarno pada Juli 2019 lalu membuat permintaan kepada lima perusahaan BUMN yang go public untuk menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB).

Menteri BUMN memang berhak untuk meminta hal itu karena sebagai pemegang saham mayoritas.

Melihat hal itu, pihak istana berkomentar karena diduga melanggar perintah Presiden.

Disebutkan, Presiden sudah mengingatkan para menteri-menterinya untuk tidak membuat kebijakan strategis.

Kelima perusahaan pelat merah itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk.

Akhir Agustus ini, kelima BUMN tersebut beres melakukan RUPSLB.

Hasilnya, dua direktur utama bank BUMN, yakni Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara ( BTN) Maryono dan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Suprajarto menjadi "korban".

Maryono harus lengser digantikan oleh Suprajarto. Meski hari itu juga Suparajarto melakukan konferensi pers untuk mengumumkan penolakan dirinya menakhodai BTN.

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Jasa Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo, mengungkapkan, pergantian Dirut BTN telah dikomunikasikan oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno kepada Presiden Joko Widodo (Widodo).

Sehingga, tidak ada persoalan walaupun Suprajarto telah ditunjuk jadi Dirut BTN yang baru. "Ibu Rini juga sudah berkomunikasi dengan bapak Presiden mengenai hal ini," kata Gatot di Jakarta, Kamis (29/8/2019).