Menteri BUMN Diganti, Diduga Ada Kebijakan Strategis, Langgar Perintah Jokowi?

"Ini masalah penugasan oleh pimpinan, ini soal apakah mau menunaikan tugas atau tidak? Sebagai pasukan, ini kan masalah penugasan mau atau tidak," tegasnya.

Dia mengatakan, pergantian pimpinan di perusahaan BUMN merupakan hal wajar dan biasa. Apalagi, penunjukan Suprajarto juga sudah dikomunikasikan kepada lembaga terkait lainnya, selain Kementerian BUMN sendiri.

"Yang tidak biasa kalau diisukan macam-macam," kata dia.

Baca: Ini Tarif Baru Grab dan Gojek, Berlaku Mulai Tanggal 2 September 2019

Baca: Fakta Seorang Lelaki Paksa Adik Ipar Layani Nafsunya, Pengantin Baru Itu Khilaf Sampai 7 Kali

Baca: Hindari 6 Jenis Sayuran Ini Bagi Anda Penderita Asam Urat, Cegah Sebelum Terlambat

FOLLOW FACEBOOK TRIBUN MANADO

Penolakan Suprajarto

Suprajarto yang ditunjuk sebagai Direktur Utama BTN menolak keputusan yang diambil pemegang saham dalam RUPSLB. Ia punya alasan dan pertimbangan matang.

"Atas penetapan RUPSLB saya tidak dapat menerima keputusan itu, saya memutuskan untuk mengundurkan diri hasil keputusan RUPSLB BTN," ujar Suprajarto di Jakarta, pada Kamis malam.

Suprajarto mengaku tak pernah diajak bicara oleh Kementerian BUMN terkait pencopotan dirinya dari Dirut BRI.

Mengenai jabatan barunya di BTN pun tak pernah ada pembicaraan sebelumnya. "Saya sendiri baru tahu setelah membaca dari media bahwa saya ditetapkan menjadi Dirut BTN. Saya tidak pernah diajak bicara mengenai penetapan ini, apalagi musyawarah," beber Suprajarto.

Walupun menolak jadi Dirut BTN, secara aturan jika sudah diputuskan dalam RUPSLB secara langsung Suprajarto tidak lagi menjabat sebagi Dirut BRI lagi.

Hal ini berdasarkan Undang-undang yang berlaku di BUMN selama ini.

Baca: 9 Kisah Menarik Pelantikan Anggota DPRD: Bawa 3 Istri hingga Berangkat Naik Traktor

Baca: Terus Dirumorkan Hengkang dari Juventus, Paulo Dybala Mengindikasikan Bakal Bertahan

Baca: Berikut Alasan Junk Food Digemari Banyak Orang Meski Tidak Sehat

FOLLOW INSTAGRAM TRIBUN MANADO

Jokowi Larang Menteri buat Kebijakan Strategis

Sebelum terjadi pro dan kontra ihwal pergantian pucuk pimpinan di BTN, Presiden Jokowi telah melarang jajaran menteri Kabinet Kerja untuk membuat kebijakan strategis hingga Oktober 2019 alias bertepatan dengan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

Kebijakan strategis itu ialah mengganti jabatan dan posisi tertentu pada sebuah lembaga/perusahaan, termasuk direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).