TePI: Presiden Jokowi Perlu Libatkan Publik untuk Mencari Calon Menteri

Bagaimana nasib partai koalisi pendukung Paslon 01 jika Jokowi "nekat" memberikan kursi kepada mereka?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut memang menarik dan penting secara politik.

Tapi, bukan di situ soalnya.

Ada soal lain yang lebih penting, yang "dengan sengaja" sering dilupakan atau diabaikan.

Yaitu: siapa saja figur-figur calon menteri yang akan diusulkan oleh partai?

Apakah jatah partai akan diambil dari kader partai sendiri atau partai mau mengambil dari kalangan profesional atau akademisi?

Lalu, apakah figur yang akan diajukan kepada Presiden cukup mumpuni untuk menjadi menteri? Dll, dst.

Mengingat waktu yang masih cukup panjang dan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan di atas, maka dirasa perlu menyampaikan beberapa hal, sebagai berikut;

1. Ada baiknya jika proses mengajukan calon menteri ini tidak dilakukan melalui "pintu belakang" alias tertutup.

Lakukanlah secara terbuka dan transparan.

Baik, jika publik ikut dilibatkan, agar bisa memberi masukan sehingga orang-orang yang nanti muncul tak membuat publik kaget.

2. Dalam hubungan dengan hal di atas, mungkin perlu diusulkan agar Presiden membuka kemungkinan keterlibatan Publik dalam memberikan masukan terhadap para figur yang muncul.

Mekanismenya bisa dibuat oleh Ptesiden.

Meskipun soal itu memang hak prerogatif Presiden, tapi tak salah jika Presiden berkehendak untuk libatkan publik.

Sebab, bukankah para Menteri sebagai Pembantu Presiden, pada prinsipnya akan bekerja untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat?