Investasi KEK Likupang Ditafsir Menelan Rp 17 Triliun, Ini Konsep Pariwisata yang Direncanakan

TRIBUNMANADO.CO.ID,MANADO - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Pulisan, Likupang, Minahasa Utara sudah dapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo.

Presiden sudah melakukan kunjungan langsung ke bakal KEK tersebut, ditindaklanjuti dengan rapat terbatas, belakangan Likupang masuk daerah super prioritas.

KEK Pariwisata ini diusulkan swasta, yakni pihak PT Minahasa Permai Resort Development (MPRD) , perusahaan Sintesa Group.

I Putu Anom, Perwakilan PT MPRD mengatakan, lahan KEK yang diusulkan seluas 197 hektare lebih.

Adapun dana yang dibutuhkan membangun fasilitas di KEK ini nanti mencapai belasan triliun rupiah

Baca: Pernyataan Jokowi Langsung Ditindaklanjuti, Bappenas Cek Progres KEK Likupang

Baca: Olly Dampingi Menteri Pariwisata ke Lokasi KEK Likupang

Baca: Bappenas Turun Tangan Tindaklanjuti Arahan Jokowi, Cek Progres KEK Likupang

BERITA POPULER:

Baca: Ibunda Doakan Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting Bahagia: Alhamdulillah

Baca: 9 Skill Ananda Enzo, Anak Bule Prancis yang Lolos Akmil, Kemampuan Fisik di Atas Standar TNI

Baca: Indonesia akan Jual Aset Negara, Skema Tukar Guling Senilai Rp 150 Triliun Demi Pemindahan Ibu Kota

"Owner saya pernah sampaikan, more less Rp 17 Triliun, ini untuk pembangunan kawasan saja," kata GM Hotel Peninsula ini kepada tribunmanado.co.id, Rabu (7/8/2019).

Pihaknya serius menggarap investasi ini, ada keyakinan investasi pariwisata di KEK ini akan booming, perusahaan sudah punya konsep dan rencana bisnis ke depan yang sudah diperhitungkan.

Proyek ini dapat perhatian serius presiden, terbukti dengan kunjungan presiden dan gelar rapat terbatas mendorong terwujudnya kawasan ini.

Pengusul KEK dari pihak MPRD sendiri sudah merampungkan dokumen pngusulane, semu cek list sudah dipenuhi

"Sudah sudah masuk dewan KEK Nasional, sekarang masuk proses menuju penetapan, " kata di.

KEK ini nanti finalnya akan diterbitkan Peraturan Presiden, mudah-mudahan bisa keluar tahun ini, dan 2020 kawasan akan mulai dibangun.

Ia menjelaskan, kawasan ini memiliki konsep suistanable tourism.

"Kita libatkan masyarakat, bahkan di sana akan dibangun kawasan desa budaya," kata dia.

Bentuk pemberdayaan masyaeakat ini, akan terintegrasi UMKM, ada produk yang dihasilkan untuk turis

"Sederhana saja misalnya produk bissa dimakan, kue bobengka, cucur bisa dijual ke tamu," ucap dia.

Kemudian, ada pula pengembangan di kawasan. MPRD siap memperbaharui karena di sebian titik ada kerusakan

"Dalam cagar alam ada binatang tumbuhan, kawasan hutan inu nanti turis bisa bermalam di hutan pakai tenda, kayak Tarzan. Tidur di hutan ini seauatu yang baru," ungkapnya.

Dalam kawasan juga akan dibangun danau buatan, sebagai sumber air bersih utama.

Lagoon, Dive Resort, Luxury Nomadix Resort, Likupang hot spring, Beach club, dan Ampiteater merupakan daftar konsep disiapkan di kawasan ini.

"Investor akan bangun, jaringan, kawasan komplit, " ujar dia.

Sementara itu, pemerintah ikut mendukung dengan pembangunan infrastruktur yakni jalan Bandara ke Likupang sepanjang 31 Kilometer, jalan itu akan memangkas waktu tempuh cuma 25-30 menit.

Di samping, fasilitas listrik dan telekomunikasi.

Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggelar rapat bersama Pemprov Sulut dan PT MPRD membahas kelanjutan Calon Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang, Selasa (6/8/2019).

Sumedi Andono Mulyo, Director Regional Development Bappenas mengatakan, rapat ini sebagai tindaklanjut kunjungan Presiden dan Rapat Terbatas di Istana.

"Sebagai tindak lanjut menyiapkn KEK Likupang, prinsipnya Bappenas, PU dan Bapeda menyiapkan rencana teknis, nanti pengembangan kawasan bisa dilaksanakan," kata dia.

KEK menjadi instrumen cara meningkatkan nilai tambah di daerah, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan PAD, mengembangkan kemajuan daerah, hingga penerimaan devisa.

Sebelum sampai ke KEK, kata Sumedi masih harus menyelesaikan perubahan RTRW Pemprov Sulut dan Kabupaten Minahasa Utara.

"Pertama kita liha RTRW, salah satu syarat penetapan KEK memenuhi RTRW. Kedua dari segi lahan harus clean and clear. Kami siapkan penyesuaian tata ruang," kata dia.

Pada RTRW Provinsi Sulut, dan Kabupaten Minut sebelumnya, belum memasukan kawasan Likupang.

Bappenas akan meminta Kementerian ATR menunda pengesahan, kemudian dimasukan dulu Likupang dalam perubahan RTRW

Kemudian soal dukungan pemerintah nantibakan tertuang di Master Plan.

Rencana pembangunan jalan dan jembatan misalnya

"Tiap tiga bulan menyampaikan progres report. Presiden mau harus jalan, kita usahakan dalam 6 bulan ini ada penetapan KEK," kata dia. (ryo)

Tonton: