Keuntungan E-Voting yang Bakal Dipakai di Pilkada 2020

Electronic voting atau e-voting tak menutup kemungkinan dilakukan saat pemilihan kepala daerah serentak pada 2020.

Keuntungan E-Voting yang Bakal Dipakai di Pilkada 2020
Danang Triatmojo/Tribunnews.com
Ketua KPU RI Arief Budiman, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019). 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Electronic voting atau e-voting tak menutup kemungkinan dilakukan saat pemilihan kepala daerah serentak pada 2020. Namun demikian, penerapan e-voting untuk pilkada serentak 2020 tergantung pada kesiapan pemerintah daerah.

Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman saat rapat dengar pendapat bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Senin (8/7). Arief Budiman mengatakan pihaknya bisa mendalami kemungkinan penerapan e-voting jika disepakati.

Baca: Empat Menteri Ini Kena Tegur Presiden Jokowi, Siapa Saja Mereka?

"Peluang itu bisa dibuka. PKPU (Peraturan KPU, red) bisa membahas hal tersebut bila disepakati," ujar Arief.

Menurut Arief peluang penerapan e-voting diakomodasi dalam tiga pasal di Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada, yaitu pasal 85, 98 dan 111. Arief mengatakan penerapan e-voting bisa melanjutkan rencana Komisi II DPR untuk menerapkan e-rekap dalam pemilihan umum.

"Kalau mau e-rekap bisa langsung e-voting saja karena e-voting akan langsung masuk database," katanya.

Baca: Saat Akan Kabur Usai Beraksi, Motor Penjambret Malah Mogok

Penerapan e-voting tergantung pada kesiapan pemerintah daerah yang melaksanakan pilkada serentak pada 2020. Kesiapan ini termasuk soal kesiapan anggaran.

"Kalau melihat kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, kemungkinan bisa diterapkan di tingkat kecamatan. Kalau di tingkat TPS (tempat pemungutan suara, red) akan sangat banyak," ujar Arief.

Komisi II mewacanakan penerapan e-voting untuk pemilihan umum di luar negeri. Wakil Ketua Komisi II Herman Khaeron mengatakan e-voting bisa diterapkan di negara-negara yang telah menerapkan e-voting dalam pemilihan umumnya.

Baca: Begini Nasibnya Wanita Penyebar Foto Mumi Berwajah Jokowi

"E-voting baru kita coba wacanakan di luar negeri untuk daerah-daerah tertentu. Tentu daerah yang bersangkutan juga sudah melakukan hal yang sama," ujar Herman, Senin (8/7).

Menurut Herman e-voting untuk pemilihan umum Indonesia belum bisa diterapkan di seluruh negara. Alasannya tidak semua negara memiliki teknologi e-voting.

"Misalkan suatu negara sudah melakukan e-voting, kita juga bisa melakukan e-voting di negara yang bersangkutan karena itu menjadi kebiasaan. Teknologi bisa sehingga partisipasi juga akan lebih meningkat," kata Herman.

Herman mengatakan wacana penerapan e-voting belum untuk pilkada serentak. Herman mengatakan konsep untuk pilkada masih dibangun dan lebih ditujukan untuk rekapitulasi elektronik.

"Pemilihannya masih konvensional dan pencoblosannya tetap konvensional, tapi cara menghitungnya, cara merekapnya direct menggunakan e-rekap," papar Herman. (Tribun Network/zal/fik)

Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved