Breaking News:

Gerindra Siap Hadapi Klaim Partai Tommy Soeharto

Partai Gerindra siap menjadi pihak Terkait guna menghadapi perkara sengketa hasil Pileg yang diajukan Partai Berkarya

Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
Warta Kota - Tribunnews.com
Keluarga Cendana Bangkit Kembali Dipimpin Tommy Soeharto dalam Partai Berkarya 

Tidak lama setelah beredarnya pemberitaan adanya gugatan hasil pileg itu, pengurus Partai Berkarya memberikan klarifikasi kepada awak media massa.

Ketua DPP Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang mengatakan pihaknya tidak pernah mengajukan gugatan sengketa Pileg 2019 ke MK terkait berkurangnya suara yang mengakibatkan partainya tidak lolos parliementary treshold (PT) sebesar 4 persen. Dan Partai Berkarya tidak pernah menggugat KPU karena merasa kehilangan 2.790.000 suara dan beralih ke Partai Gerindra.

Ia menjelaskan, Hutomo Mandala Putra selaku Ketua Umum Partai Berkarya dan Priyo Budi Santoso selaku sekretaris jenderal partai, tidak pernah memberikan kuasa hukum kepada Nirman Abdurrahman.

"Terkait klaim Saudara Nirman Abdurrahman dkk perihal suara Partai Geindra 2,7 juta suara adalah hak Partai Berkarya, maka kami nyatakan itu hoaks dan tidak berdasar," ujar Badaruddin.

"Kami minta maaf kepada Partai Gerindra atas ketidaknyamanan tindakan gugatan tersebut dan pemberitaan yang beredar," ucap Badaruddin melalui keterangan pers.

Selain itu, ia menyebut ada pemalsuan tanda tangan surat kuasa untuk permohonan gugatan ke MK. Ia meminta MK untuk memverifikasi ulang berkas surat kuasa pemohon untuk perkara tersebut.

Terkait kasus itu ia menilai Partai Berkarya sudah dirugikan karena sempat menjadi bahan perundungan di media sosial. "Ketua Umum dan Sekjen tidak pernah mengeluarkan kuasa hukum kepada Sdr. Nirman Abdurrahman dkk sesuai gugatan yang terigister di MK," ujarnya.

Baca: Ini Kata Maruf Amin Terkait Menteri Muda, Perlu Diperhatikan Dengan Serius

"Bila ada surat kuasa berarti ada pemalsuan tandatangan dan minta MK untuk memverifikasi ulang karena ini menyangkut pencemaran nama baik Ketua Umum dan partai kami yang ramai di-bully di media sosial terkait pemberitaan yang dimaksud di atas," imbuhnya.

Juru bicara MK, Fajar Laksono menyatakan partai politik selaku pemohon dapat mencabut gugatannya bila merasa ada ketidaksesuaian dalam dokumen permohonan perkara yang telah teregristasi di MK. "Penarikan kembali perkara setelah diregistrasi dimungkinkan. Ada aturannya dalam PMK 2 Tahun 2018," ujar Fajar.

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2018 mengatur tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved