Ketatnya Pengamanan Sembilan Hakim MK: Alasan AHY Absen Nonton Bareng di Kertanegara

TRIBUNMANADO.CO.ID - Ribuan personel gabungan dari Polri dan TNI mengamankan sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Kamis (26/6). Personel gabungan juga memberikan penjagaan khusus kepada sembilan hakim konstitusi.

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono membenarkan para hakim konstitusi mendapatkan pengamanan khusus. Fajar tidak merinci berapa orang personel yang mendapat tugas menjaga setiap hakim.

Para hakim konstitusi tersebut adalah Ketua MK Anwar Usman, Wakil Ketua MK Aswanto, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan M P Sitompul, Saldi Isra dan Enny Nurbaningsih.

Baca: Ada Uang 30 Ribu Dolar AS Disita KPK: Begini Pengakuan Menteri Agama

"Ada info 1908 personel gabungan Polri dan TNI disiagakan untuk mengamankan kelancaran sidang," papar Fajar kepada Tribun Network, Rabu (26/6).

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono mengatakan ribuan aparat gabungan memang dikerahkan untuk pengamanan pembacaan putusan sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi.

Argo mengatakan pengamanan juga dilakukan kepada semua pihak terkait dengan sidang perselisihan hasil pemilihan presiden 2019, yakni hakim hingga pihak penggugat.

"Pengamanan itu digunakan untuk pengamanan orang, misalnya perangkat hakim kemudian juga keluarganya maupun karyawannya. Kemudian juga termohon, pemohon kita lakukan pengamanan di gedung MK tersebut," kata Argo.

Pengamanan jelang pembacaan putusan ini ketat. Pantauan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, pada Rabu (26/6) ribuan aparat TNI dan Polri bersiaga.

Seluruh akses menuju Gedung MK diperketat. Kawat terpasang dari depan gedung MK sampai depan Museum Nasional, Jalan Medan Merdeka Barat. Tameng aparat kepolisian berjejer di sepanjang jalan tersebut. Enam metal detector terpasang di pintu depan dan belakang, sedangkan lainnya terpasang sebelum memasuki ruang sidang.

Baca: Ini yang Dilakukan Jokowi dan Prabowo saat MK Putus Sengketa Pilpres

Di kawasan Monumen Nasional ribuan aparat TNI-Polri mendirikan tenda. Berjejer belasan kendaraan taktis milik Polri, seperti barracuda dan perintis meriam air. Penjagaan ketat juga terlihat di pintu belakang gedung MK, yakni di sepanjang Jalan Abdul Muis. Ribuan aparat TNI-Polri berjaga-jaga di sepanjang jalan.

Di sejumlah obyek vital, semisal Balai Kota DKI Jakarta Pusat pun dijaga ketat. Kendaraan taktis disiagakan di halaman Balai Kota. Objek vital lain yang dijaga ketat adalah gedung Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Untuk keseluruhan, ada 47 ribu personel gabungan yang dikerahkan.

AHY Absen Nonton Bareng di Kertanegara

Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Agus Harimurti Yudhoyono tidak akan menghadiri acara nonton bareng sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2019 di kediaman Prabowo Subianto, Kamis (27/6). Tak hanya Agus, tak satupun perwakilan dari Partai Demokrat yang akan menghadiri kegiatan tersebut.

Ini disampaikan oleh Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, kepada Tribun Network, Rabu (26/6/2019). "Tidak datang," ujar Ferdinand.

Menurut Ferdinand tidak akan ada utusan dari Partai Demokrat yang datang pada acara nonton bareng tersebut. "Tidak ada perwakilan kita ke sana," kata Ferdinand.

Badan Pemenangan Nasional mengatakan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno tidak akan menghadiri sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Kamis (27/6).

Baca: Strategi Golkar Hadapi Pilkada di Sulut: Ini yang Dilakukan CEP

Sebagai gantinya, Prabowo dan Sandiaga akan menonton sidang secara bersama di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan melalui layar kaca. Kegiatan ini juga akan diikuti oleh sejumlah tokoh partai.

"Kalau tidak ada halangan Pak Prabowo akan menonton di Kertanegara. Nanti ada Bang Sandi juga bersama sejumlah tokoh partai," ungkap Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak di Posko Pemenangan BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (26/6).

Pihak BPN juga akan menggelar acara nonton bersama di Posko Pemenangan BPN. Tujuannya adalah agar pendukung Prabowo-Sandiaga tidak perlu datang ke Mahkamah Konstitusi.

Prabowo Subianto telah mengimbau pendukungnya untuk tidak datang ke Mahkamah Konstitusi saat pembacaan putusan. Prabowo mengimbau pendukungnya untuk berdoa dan menyaksikan sidang melalui layar televisi. Prabowo juga menegaskan tidak akan hadir di Mahkamah Konstitusi supaya tidak menarik perhatian massa pendukungnya.

Menurut Dahnil pihak BPN tidak bisa melarang aksi unjuk rasa oleh pendukung Prabowo-Sandiaga di Mahkamah Konstitusi. Menurut BPN setiap warga negara memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat karena dijamin oleh undang-undang.

“Kami jelas tak bisa larang walaupun sudah kami imbau, kalau ada yang tetap datang berarti itu mereka memanfaatkan hak konstitusional mereka,” ucapnya. (tribun Network/mal/rez/nis)