Ini yang Dilakukan Jokowi dan Prabowo saat MK Putus Sengketa Pilpres

"Ya kita lihat situasinya. Dalam rapat kemarin sudah kita pikirkan bahwa memang jika situasi itu mengganggu keamanan negara yang mau nggak mau kita prihatin sebentar. Tapi kalau enggak ada apa-apa ya jalan aja seperti biasa cukup lihat situasinya besok," ujar Moeldoko ditemui di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/6).

Moeldoko memprediksi situasi dan keadaan secara keseluruhan pada berjalan aman terkendali. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai kejadian yang ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu.

"Menurut perkiraan kita besok sepertinya tidak terjadi apa-apa tetapi kita mewaspadai ada perusuh kita sedang mewaspadai ada kelompok rusuh itu," kata dia.
Sejauh ini, personel TNI dan Polisi yang diterjunkan besok berjumlah lebih dari 40ribu orang.

"Keamanan nasional saya pikir masih terkendali dengan baik. Kekuatan TNI Polri cukup besar dengan 40.000 personel untuk mengantisipasi kekuatan demo kira-kira dihadiri antara 2.500-3.000 orang," kata Moeldoko.

Bulan lalu, usai Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil rekapitulasi perolehan suara hasil pilpres, Jokowi-Ma'ruf menang meraih 55,5 persen dan Prabowo-Sandi meraih 44,5 persen, situasi kondisi Ibu Kota Jakarta sempat rusuh.

Akibatnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memblokir penyebaran gambar dan video melalui media sosial.

Keputusan pembatasan media sosial, seperti yang dilakukan Mei lalu, merupakan hasil koordinasi dengan beberapa kementerian lain, salah satunya adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pembatasan media sosial adalah keputusan terakhir setelah mempertimbangkan beragam faktor. Salah satunya adalah penyebaran konten hoaks secara masif.

Data Kemkominfo, ada sekitar 600 uniform resource locator (URL) atau tauran berita per hari yang digunakan untuk menyebarkan konten bohong maupun berita negatif yang berkaitan dengan aksi 22 Mei. "Kontennya memang menghasut masyarakat," tutur Rudiantara.

Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo, Ferdinandus Setu, mengatakan saat ini tim Kemenkominfo tengah siaga melihat situasi di media sosial. Mereka memantau apakah ada peningkatan konten yang bersifat menghasut dan memecah belah seperti Mei lalu.

"Itu (pembatasan medsos) pilihan terakhir sekali, sifatnya situasional. Melihat konten, persebaran dan jumlahnya," kata Ferdinan. Kemkominfo juga memanfaatkan mesin AIS untuk mendeteksi sebaran dan jumlah konten.

Terkait kerusuhan 21-22 Mei, Kementerian Komunikasi dan Informasi menemukan 30 hoaks yang tersebar selama pembatasan penggunaan media sosial antara 22 hingga 25 Mei.

"Temuan kami dalam pemantauan ada 30 hoaks yang dibuat. Hoaks ini bisa dicek di web Kominfo," kata Dirjen Aplikasi dan Informatika Kominfo, Semuel Abrijani, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.

Semuel juga mengimbau masyarakat yang turut menyebarkan hoaks agar menghapus unggahan tersebut. "Jadi masyarakat yang menyebarkan berita bohong ini saya mohon untuk diturunkan. Kalau tidak, maksimum remedium itu akan kita jalankan," ujarnya.

Pada bagian lain, Moeldoko menyebut ada kelompok teroris yang menunggangi aksi massa di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mengatakan, ada sekitar 30 orang yang diduga dari kelompok jaringan teroris masuk ke wilayah ibu kota.

Sejauh ini, pemerintah dan pihak terkait telah mendeteksi dan mengenali kelompok-kelompok itu. "Memang ada kelompok-kelompok teroris yang sudah menyiapkan diri. Ada kurang lebih 30 orang sudah masuk di Jakarta, kita sudah lihat itu, sudah kita kenali mereka," kata Moeldoko.

Padahal menurut dia, rekonsiliasi pasca-pemilu tengah berjalan. Meski demikian, ia mengungkapkan, masyarakat tak perlu khawatir berlebihan, karena pemerintah telah lebih jauh mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan.

Sejauh ini, ia mengatakan, kondisi keamanan nasional relatif terkendali. Untuk pengamanan saat putusan sengketa pemilu di MK, kekuatan TNI dan Polri yang diterjunkan ada sekitar 40 ribu personel.

"Jadi enggak usah khawatir kalau terjadi sesuatu. Sebenarnya sekarang ini proses rekonsiliasi sedang berjalan sudah bagus, tapi saya ingin katakan ada kelompok-kelompok yang tidak suka itu maka ditempuh cara-cara jalanan buktinya besok ada turun sekelompok itu," kata dia.

Moeldoko meminta agar, massa tak memaksakan diri menggelar aksi, mengingat Prabowo Subianto telah menginstruksikan langsung agar massa tak turun ke jalanan selama proses sidang MK berjalan.

"Mohon diikuti imbauan itu Pak Prabowo jangan turun ke lapangan dan diselesaikan dengan cara yang baik. Tapi kita lihat ada kelompok-kelompok yang tidak menginginkan itu mungkin mereka punya keyakinan lain, kita ikutin kita lanjutkan (kita waspadai itu)," ungkap Moledoko.

Moeldoko menegaskan apabila masih kelompok-kelompok yang masih ingin melawan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK, dipastikan bakal berhadapan dengan hukum. "Ya saya pikir, semuanya akan berhadapan dengan hukum.

Ini kan negara demokrasi yang kedepankan hukum sebagai panglima. Siapapun yang tidak patuh ya pasti akan berhadapan dengan hukum, kan begitu. Apalagi nanti melakukan hal-hal yang bersifat anarkis," tutur Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/6).

Moeldoko menuturkan bukan hanya pemerintah yang ingin suasana besok berjalan damai. Masyarakat Indonesia pun ingin semua persoalan pemilu bisa diselesaikan dengan cara-cara terhormat dan bermartabat.

"Saya pikir hukum adalah solusi yang terbaik. Cara-cara jalanan adalah cara-cara yang tidak diinginkan oleh masyarakat umum karena mengganggu ketertiban umum, mengganggu kepentingan masyarakat dan mengganggu berbagai aktivitas. Pada akhirnya secara akumulatif menjadi tidak produktif bangsa ini," katanya. 

10 Elemen Akan Demo

Mabes Polri mengonfirmasi menerima surat pemberitahuan terkait aksi unjuk rasa yang akan dilakukan elemen masyarakat hari ini, Kamis (27/6/2019). Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo memastikan, 3 elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasinya, sebelumnya bertambah lagi 7 elemen.

"Elemen masyarakat yang sudah mengirim surat pemberitahuan akan melaksanakan kegiatan, baik itu kegiatan ke masyarakat lainnya maupun kegiatan dalam rangka menyampaikan aspirasinya, informasi terakhir yang saya dapat saat ini sudah ada 10 elemen masyarakat," ujar Dedi, Rabu (26/6).

"Kalau tadi pagi saya sampaikan baru 3, sampai (siang kemarin red) sudah ada tambahan lagi 7 elemen. Sudah ada 10 elemen masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan pada hari ini di Jakarta," imbuhnya.

Ia menegaskan sesuai arahan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, kegiatan unjuk rasa atau mobilisasi massa di depan Gedung MK ataupun kawasan sekitarnya dilarang. "Secara tegas disampaikan itu dilarang.

Karena kegiatan masyarakat di situ tidak boleh mengganggu jalan dan prosesnya persidangan di MK yang kita ketahui bersama MK sudah menyampaikan akan mengumumkan keputusannya besok," ucapnya.

Kesepuluh elemen masyarakat ini, kata dia, dapat melaksanakan kegiatannya di sekitar Monumen Nasional (Monas) atau Patung Arjuna Wijaya (Patung Kuda). Mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu menuturkan Polda Metro Jaya (PMJ) akan memfasilitasi kegiatan unjuk rasa tersebut. Polri, TNI dan stakeholder terkait juga akan mengawal jalannya kegiatan dari elemen-elemen masyarakat itu.

"Untuk 10 elemen masyarakat yang akan melaksanakan kegiatannya sudah difasilitasi oleh PMJ, yaitu di sekitar Monas atau disekitar Patung Kuda. Aparat kepolisian bersama TNI dan stakeholder terkait akan melaksanakan pengamanan terhadap kegiatan masyarakat atau elemen masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan," tandasnya. (Tribun Network/rin/thf/fik/mal)

Adapun kesepuluh elemen yang akan melaksanakan aksi unjuk rasa tersebut, antara lain :

1.GISS

2.GMJ

3.FCM

4.Ormas Islam 212

5.MMUA

6.LPI

7.FPI

8.GNPF

9.GRANAT Cijantung

10.Alumni UI