Breaking News:

Kata yang Digunakan 44 Kali Ini Jadi Senjata Kubu 01 Patahkan Dalil Prabowo-Sandi

Tim hukum pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan pasangan Prabowo Subianto

antara
Ketua KPU Arief Budiman (kedua kanan) selaku pihak termohon berbincang dengan Ketua tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (kiri) sebelum mengikuti sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait dan Bawaslu. 

Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Anies dan Luhut

Bawaslu turut memberikan tanggapannya atas gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo-Sandi.

Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan penanganan dugaan pelanggaran pemilu yang pernah terjadi dan melibatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan. Kasus itu ditangani dan diselesaikan oleh Bawaslu, termasuk penetapan pasal yang dilanggar oleh pihak-pihak terkait yang terbukti bersalah.

Menko Maritim RI Luhut Panjaitan
Menko Maritim RI Luhut Panjaitan (tribunnews)

"Terkait dengan pose salam 2 jari yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta atas nama H Anies Baswedan pada acara konferensi nasional Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC) Kabupaten Bogor Jawa Barat, dan pose 1 jari yang dilakukan oleh Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada forum penutupan pertemuan tahunan IMF di Bali," beber kata.

Terhadap kedua peristiwa tersebut, Bawaslu berkesimpulan kedua persitiwa yang dilaporkan ini diduga merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547 UU pemilu.

Namun demikian, setelah dilakukan pendalaman terhadap barang bukti, alat bukti, dan klarifikasi kepada pihak-pihak pelapor, terlapor dan saksi-saksi, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) menyimpulkan bahwa kasus tersebut tak memenuhi unsur pidana pemilu Pasal 547 Undang-undang Pemilu sehingga prosesnya dihentikan.

KPU Minta MK Tolak Permohonan Prabowo-Sandi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Termohon meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait rekapitulasi perolehan suara. KPU meminta MK menyatakan hasil rekapitulasi perolehan suara yang diumumkan KPU pada 21 Mei lalu sebagai hasil yang benar.

Hal tersebut disampaikan kuasa hukum KPU, Ali Nurdin, selaku Termohon menanggapi dalil-dalil gugatan capres-cawapres Prabowo-Sandiaga, dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2019 di gedung MK, Jakarta, Selasa (18/6).

"Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi menyatakan benar keputusan KPU RI tentang penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu 2019," ujar Ali dalam persidangan.

Anggota KPU RI - Fritz Edward Siregar
Anggota KPU RI - Fritz Edward Siregar (Tribunnews/Danang Triatmojo)
Halaman
1234
Penulis: Tim Tribun Manado
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved