Kasus LGBT

Mantan Anggota Polri yang Dipecat karena Gay Ajukan Banding atas Putusan PTUN

Polisi berpangkat brigadir itu diduga melanggar kode etik karena dianggap melakukan perbuatan seks ‘menyimpang’.

Mantan Anggota Polri yang Dipecat karena Gay Ajukan Banding atas Putusan PTUN
SHUTTERSTOCK
Ilustrasi. 

Dalam catatan LBH Masyarakat, pemberhentian TT bermula pada Februari 2017. Polisi berpangkat brigadir itu diduga melanggar kode etik karena dianggap melakukan perbuatan seks ‘menyimpang’.

Dalam sidang komite etik, TT dianggap melanggar Pasal 7 terkait ‘menjaga citra, soliditas, dan kehormatan Polri’ serta Pasal 11 tentang ‘mematuhi norma hukum, agama, kesusilaan, dan kearifan lokal’.

Namun, Ma’ruf Bajammal mengatakan pasal-pasal tersebut bersifat karet. Sebab, orientasi seksual TT tidak berpengaruh terhadap profesionalitasnya sebagai aparat.

Baca: 7 Fakta Taufik Gani, Warga Manado Curi 27 iPhone di Medan: Pria Gay Suka Pamer & Pernah Hina Jokowi

Baca: Pangeran Abdul Azis Anak dari Sultan Brunei Ternyata Memiliki Hobi Berpesta dengan LGBT

“Ini yang kami pertanyakan. Karena pasalnya tidak secara konkret dan eksplisit menyebutkan bahwa dilarang anggota Polri memiliki orientasi seksual minoritas. Bagi kami ini sangat dipaksakan untuk dikenakan ke hal-hal yang seperti ini,” jelasnya.

Dosen Hukum Unika Atma Jaya Asmin Fransiska mengatakan, standar moral pejabat harusnya dilihat dari aspek hukum, bukan orientasi seksualnya.

Ujarnya, penjelasan ‘tercela’ sudah tergambarkan dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yakni berarti melakukan pelanggaran hukum, melanggar ketentuan pidana, atau pernah dipidana minimal lima tahun.

“Putusan MK sudah clear bahwa tidak ada definisi soal orientasi seksual. Definisi soal standar moral pejabat itu kita lihat dari tiga kategori itu. Kasus TT, yang bersangkutan bukan pelaku tindak pidana, tidak ada hukuman tindak pidana yang menyerang TT, dan juga tidak pernah menjalani hukuman penjara lima tahun,” jelasnya.

Asmin mendorong Polda Jateng mengedepankan bukti ilmiah dan tidak melakukan diskriminasi.

“Jika memang orientasi seksual seseorang mempengaruhi performa mereka, maka buktikan itu, lakukan pengujian ilmiah. Kepastian hukum menjadi kunci penting dalam mengurangi pelanggaran diskriminasi dan ketidaksamaan di depan hukum,” katanya lagi.

Baca: Brunei Resmi Terapkan Hukuman Rajam LGBT hingga Tewas

Baca: 8 Rekor Baru yang Tercatat dalam Pemilu Paruh Waktu AS, dari Gay hingga Perempuan Muslim Pertama

Tekanan Terhadap Minoritas Seksual Naik Tajam Sejak 2016

Halaman
123
Editor: maximus conterius
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved