Kasus LGBT

Mantan Anggota Polri yang Dipecat karena Gay Ajukan Banding atas Putusan PTUN

Polisi berpangkat brigadir itu diduga melanggar kode etik karena dianggap melakukan perbuatan seks ‘menyimpang’.

Mantan Anggota Polri yang Dipecat karena Gay Ajukan Banding atas Putusan PTUN
SHUTTERSTOCK
Ilustrasi. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang telah menyatakan tidak dapat menerima gugatan yang dilayangkan TT, mantan anggota Polri yang dipecat karena gay, terhadap Polda Jateng.

PTUN mengeluarkan putusan tersebut pada Kamis (23/5/2019), karena menganggap gugatannya prematur.

Melansir warta Voice of America, Senin (27/5/2019), majelis hakim menilai mantan polisi itu belum menempuh upaya banding di internal kepolisian melawan surat pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) dari Kapolda Jateng terhadap dirinya.

Ma’ruf Bajammal, pengacara TT, mengatakan, putusan hakim itu janggal sebab di kepolisian tidak ada mekanisme banding internal yang dimaksud.

“Oleh karena itu, putusan majelis hakim tersebut tidak bisa kita terima dengan nalar. Karena bagaimana mungkin seseorang yang sudah dianggap diberhentikan dari dinas Polri terus kemudian bisa kembali mengajukan keberatan. Padahal secara peraturan dan praktik dalam institusi Polri, itu memang sudah tidak ada,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (26/5/2019).

Pengacara publik LBH Masyarakat ini berharap Pengadilan Tinggi TUN (PTTUN) akan memeriksa perkara ini atau memerintahkan PTUN Semarang melakukannya.

Baca: Oknum Polisi Dipecat Karena Ketahuan Gay, Ia Malah Mengajukan Gugatan Ke PTUN Karena Hal Ini

Baca: Polisi 32 Tahun Dipecat Setelah Ketahuan Gay, Berawal dari Valentine dan Handphone yang Diperiksa

Kuasa hukum TT juga akan mengadu ke Ombudsman terkait tidak adanya mekanisme banding internal di Polri.

Padahal hal tersebut sudah dimandatkan UU Administrasi Pemerintahan, ujar, Ma’ruf, karenanya Polri diduga melakukan maladministrasi.

“Itu bagian dari maladministrasi institusi kepolisian yang kami anggap merugikan klien kami. Atas dasar absennya regulasi itu, kami akan membuat pengaduan ke Ombudsman RI,” tambahnya.

Orientasi Seksual Berbeda Otomatis Langgar Kode Etik?

Halaman
123
Editor: maximus conterius
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved