Gugatan Hasil Pilpres ke MK: Singgung Rezim Korup, BW Optimistis

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Capres-cawapres 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno resmi mendaftarkan gugatan hasil Pemilihan Presiden 2019 ke Mahkamah Konstitusi.

Ketum Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional, Bambang Widjojanto (BW), berharap gugatan pihaknya diproses Mahkamah Konstitusi (MK) diproses dengan baik. Dia berharap MK tidak menjadi bagian dari rezim.

"Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting di mana kejujuran dan keadilan harus menjadi watak dari kekuasan, dan bukan justru menjadi bagian dari satu sikap rezim yang korup," kata BW di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019).

Baca: Jokowi-Prabowo Resmi Bertarung di MK: Begini Peluangnya

Mereka menggugat hasil Pilpres 2019 karena menilai ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.

"Mahkamah Konstitusi akan diuji apakah dia pantas untuk menjadi satu mahkamah yang akan menorehkan legacy dan membangun peradaban kedaulatan rakyat untuk masa yang akan datang," kata BW.

Dia mengajak seluruh masyarakat mencermati proses gugatan di MK nanti. Tim hukum Prabowo-Sandi juga mendorong MK untuk memeriksa dengan cermat, bertindak melampaui hukum (beyond the law) dan memperhatikan asas kedaulatan rakyat.

"Kami mencoba mendorong MK bukan sekadar mahkamah kalkulator yang bersifat numerik, tapi memeriksa betapa kecurangan itu sudah semakin dahsyat," kata BW.

MK akan Verifikasi Bukti-bukti 

MK menerima pengajuan permohonan sengketa Pilpres 2019 dari tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Panitera di MK yang menerima pengajuan gugatan itu menjelaskan proses penanganan sengketa pilpres.

Soal berkas yang diserahkan, panitera Muhidin menerangkan harus diberikan sejumlah 12 rangkap. MK pun meminta waktu untuk mengecek apakah berkas yang diserahkan tim hukum Prabowo-Sandi sudah sesuai dengan syarat.

Baca: Andre Rosiade Sarankan Jokowi Bertemu Prabowo saat Ramadhan, Ini Alasannya

"Dalam pilpres, jumlah permohonan yang harus disampaikan sejumlah 12 rangkap. Nanti akan kami cek apakah jumlahnya sudah 12," kata Muhidin di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jumat (24/5/2019).

"Kami juga ingin memastikan soal surat kuasa. Jumlahnya harus 12 rangkap," imbuh dia.

Demikian pula dengan alat bukti yang diserahkan ke MK. Bukti-bukti harus berjumlah 12 rangkap.

"Daftar alat bukti pun harus 12 rangkap," kata Muhidin.

Muhidin selanjutnya menjelaskan jadwal penanganan sengketa Pilpres 2019. Ia menyebutkan MK akan melakukan pencatatan registrasi terhadap pengajuan permohonan hingga selambat-lambatnya 11 Juni 2019.

Selanjutnya, MK akan menggelar sidang perdana pada 14 Juni 2019. MK akan memutuskan lanjut atau tidaknya sengketa ke tahapan persidangan dengan mempertimbangkan permohonan beserta barang bukti yang diajukan.

Jika berlanjut, sidang berakhir pada 24 Juni 2019. Selanjutnya, vonis akan dibacakan pada 28 Juni 2019.

"Terakhir MK mengagendakan putusan 28 Juni. Di situlah mekanisme penanganan perkara di MK," ucap Muhidin.

Baca: Bakal Beradu Kasus Sengketa Pilpres di MK, Inilah Daftar Nama Kuasa Hukum Kubu Jokowi & Prabowo

Selama proses persidangan, Muhidin menyebut MK mempersilakan tim hukum Prabowo-Sandi menambahkan alat bukti jika ada. "Sekiranya tim hukum akan menambahkan alat bukti, mungkin sekarang alat bukti baru 51, tentu kami akan menerima penambahan alat bukti," kata dia.

Tim hukum Prabowo-Sandi yang diketuai Bambang Widjojanto (BW) tiba di MK untuk mendaftarkan gugatan Pilpres 2019 sekitar pukul 22.35 WIB. Hashim Djojohadikusumo, yang merupakan adik Prabowo sekaligus penanggung jawab tim hukum, ikut serta ke MK.

Wujudkan Upaya Demokratis

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW), mengatakan ini bagian dari mewujudkan demokrasi.

"Saya akan serahkan secara resmi permohonan resmi beserta alat buktinya. Dan mudah-mudah ini bisa jadi bagian penting dari upaya kami mewujudkan harapan dan merebut optimisme. Ini kami ajukan sebagai bagian penting untuk sengketa sidang ini," kata BW di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019).

BW mengatakan percaya MK dapat jadi bagian dari upaya mewujudkan upaya demokratis.

"Mudah-mudahan ini juga jadi bagian penting dalam mewujudkan upaya demokratis di negara ini. Dan kami percaya MK akan jadi bagian penting dalam upaya tersebut," tutur BW.

Dalam mendaftarkan gugatan sengketa ini, BW mengatakan akan melengkapi alat bukti yang dibutuhkan.

"Dan nanti kepada panitera, kami akan secara resmi menyerahkan permohonan itu dilengkapi dengan daftar alat bukti. Dan mudah-mudahan dalam waktu yang lebih singkat lagi kita akan melengkapi semua alat bukti yang memang diperlukan," ujarnya. (tribun/dtc)