Hadapi Demo 22 Mei: Begini Respons Istana

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah melalui unsur Pemda, Polri maupun TNI sudah jauh-jauh hari mengimbau agar tidak ada mobilisasi dari daerah ke Jakarta, yang bertepatan dengan momentum pengumuman rekapitulasi suara Pemilu 2019 oleh KPU pada 22 Mei 2019 nanti.

"Kami harap tidak lagi seperti yang kita bayangkan karena gubernur, kapolda, pangdam di wilayah telah bekerja keras ke berbagai pihak supaya tidak berbondong-bondong ke Jakarta," ucap Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko‎ di kantornya, Senin (20/5).

Menurut Moeldoko kondisi tersebut sangat tidak menguntungkan bagi siapapun. Dia meyakini hal ini malah menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu yang memiliki agenda dan upaya membuat situasi jadi tidak baik.

Mantan Palingma TNI‎ ini berharap ada kesadaran di masyarakat supaya percaya pada penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan kalaupun ada kecurangan maka bisa dilaporkan melalui jalur hukum.

Baca: Pendukung Prabowo Demo Bawaslu, Rangkuti: Dua Kubu Panik

"Saya harap ada kesadaran bersama, sudahlah serahkan pada proses ‎hukum yang berlaku. Karena kalau tidak nanti mengundang pihak-pihak tertentu. Sering kita dengar ada kelompok teroris yang ingin memanfaatkan situasi," tegasnya.

Lantas apakah sikap pemerintah yang melarang mobilisasi massa saat 22 Mei nanti merupakan bentuk kepanikan bahkan ketakutan dari pemerintah?  Hal itu dibantah oleh Moeldoko. ‎Dia menjelaskan berdasarkan analisa memang ditemukan ada kelompok yang ingin memanfaatkan moment 22 Mei. Menurutnya hal itu tidak boleh dibiarkan.

"‎Masa dibiarkan, kan kasihan kalau terjadi sesuatu, masyarakat menjadi korban. Itu saya sebenarnya, tidak ada tujuan lain termasuk ketakutan atau panik dari pemerintah, tidak sama sekali. Kita sudah teruji demo di mana-mana," paparnya.

"Kepolisian dan Intelijen mengenali ada kelompok yang ingin bermain di situasi ini. Pemerintah wajib melindungi sebenar bangsa dan jangan sampai ada rakyat yang jadi korban atau terluka," tambahnya lagi.

Puluhan Ribu Pasukan

Sekitar 32 ribu pasukan gabungan TNI-Polri bakal diterjunkan untuk pengamanan pengumuman hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei 2019 mendatang. Pihak TNI-Polri kemarin mengadakan gelar pengamanan pasukan di kawasan Monas, Jakarta Pusat. TNI-Polri mengadakan rapat koordinasi untuk menyamakan cara bertindak di lapangan.

"Jumlah pasukan saat ini sudah lebih dari 32 ribu hampir mencapai 34 ribu pasukan TNI-Polri. Dengan jumlah pasukan sebesar itu memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat Jakarta khususnya," tutur Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo.

Meski begitu, Mabes Polri telah menyiagakan anggotanya Polda Jawa Barat dan Polda Banten untuk bantuan kekuatan jika dibutuhkan. Saat ini, pihaknya menunggu laporan dan analisis dari intelijen terkait perkembangan situasi keamanan.

Dedi mengungkapkan sejauh ini pihaknya masih memantau bahwa kondisi keamanan masih kondusif. Pihak intelijen juga telah memantau pergerakan massa dari setiap wilayah. "Dari setiap wilayah sudah mendatakan mulai dari Aceh, Jawa, sampai dengan Sulawesi, Kalimantan. Semua sudah mendatakan," tutur Dedi.

Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto didampingi Asops Panglima TNI Mayjen TNI Ganip Warsito, Aslog Panglima TNI Marsda TNI Kukuh Sudibyanto, Kapuspen TNI Mayjen TNI Sisriadi dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono meninjau latihan pengamanan tahap penghitungan suara Pemilu 2019 oleh Prajurit TNI di Silang Monas, Jakarta Pusat. Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Sus Taibur Rahman dalam keterangan tertulisnya mengatakan dalam latihan tersebut, disimulasikan bahwa terjadi kerusuhan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta Pusat, oleh massa yang sedang melakukan aksi unjuk rasa terkait hasil penghitungan suara Pemilu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Baca: Hairul Suaidi, Pengungkap Kecurangan Sistem IT KPU RI Ternyata Keponakan Mahfud MD, Lihat Fotonya

"Dengan bergerak cepat, Satuan Gultor TNI tiba di kantor KPU dengan menggunakan Helikopter Caracal milik TNI AU untuk menyelamatkan anggota KPU dan dokumen serta server hasil penghitungan suara," kata Rahman.

Ia mengatakan, personel dan materiil KPU tersebut kemudian diamankan ke suatu tempat yang telah ditentukan. Selain itu, disimulasikan juga ada anggota masyarakat yang terkena tembak dalam aksi unjuk rasa.

"Dengan cepat Satuan Kesehatan TNI yang sedang melaksanakan pengamanan di kantor KPU memberikan pertolongan pertama kepada korban dan mengevakuasi korban menggunakan mobil Ambulance Yonkes 1/Yudha Krida Husada Kostrad menuju titik jemput helikopter untuk dievakuasi ke kapal rumah sakit KRI dr Soeharso 990 yang bersandar di Dermaga JICT, Tanjung Priok," kata Rahman.

Dua Ideologi

Pendiri NII Crisis Center Ken Setiawan melihat peristiwa 22 Mei 2019 mendatang, dimana KPU akan mengumumkan hasil Pemilu 2019 merupakan hal yang luar biasa. Sebab, Ken mengatakan, ada dua kelompok radikal tersebut punya tujuan yang sama karena kecewa terhadap pemerintah.

Ken menyebut, kelompok radikal politik adalah mereka yang secara politik kalah dan ingin memaksakan keinginan mereka untuk merebut kekuasaan dengan cara mengerahkan masa untuk mempengarui politik saat ini.

"Bisa dibilang kelompok radikal politik ini memanfaatkan dan bahkan menjerumuskan pendukungnya untuk mensukseskan tujuan politiknya," ucap Ken Setiawan.

Lebih lanjut, kata Ken, kelompok radikal teroris adalah mereka yang secara ideologi memang sudah antiterhadap pemerintah. Ia mengatakan, kelompok ini melihat ada potensi konflik akan menjadi antusias untuk melakukan amaliyah jihad dimana saat kerumunan masa itu dianggap akan mendapatkan target korban yang banyak.

"Diharapkan suasana menjadi tidak kondusif kalau perlu chaos sebab itu dianggap peluang yang paling bagus," kata Ken.

Jadi menurut Ken, 22 Mei adalah pertemuan dua kelompok radikal politik dan kelompok radikal ideologi teroris.

"Hari ini apapun latar belakang organisasi dan siapapun pimpinannya mereka akan turun bergerak menuju DKI Jakarta," jelasnya.

Untuk itu, Ken berharap masyarakat yang tidak punya kepentingan tidak udah ikut ikutan turun kejalan pada 22 mei. Sebagai masyarakat yang baik hendaknya menunggu keputusan KPU. "Berharap aparat sigap dalam menindak setiap orang yang berpotensi melakukan tindakan teror," tutup Ken.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M. Nasir meminta mahasiswa tidak terlibat dalam aksi turun ke jalan saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil Pilpres pada 22 Mei 2019.

"Kampus harus menjaga netralitasnya, jangan aksi pada 22 Mei," kata Nasir.

Menurut Nasir, Kemristekdikti juga memperingati kepada seluruh kampus di Tanah Air agar melakukan pencegahan kepada mahasiswanya yang akan melakukan aksi pada 22 Mei. "Kami mengingatkan kepada rektor perguruan tinggi, kalau ada yang membawa lambang kampus, kampus akan diberikan peringatan," ujar Nasir.

Nasir menyampaikan, Pemilu telah berjalan dengan baik dan damai, bahkan negara lain pun memuji Indonesia karena telah menjalankan pesta demokrasi dengan baik.  "Dalam pelaksanaan ada gelombang-gelombang, itu hal biasa dalam pesta demokrasi.

Tapi saya ingin apresiasi perguruan tinggi yang telah menyampaikan sikapnya dan menyampaikan kampus tidak akan terprovokasi oleh sekelompok orang," papar Nasir.

Baca: Gerakan People Power Protes Hasil Pilpres, Ini Penegasan Gubernur Olly Dondokambey

Sementara itu Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI mengimbau agar semua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Ibu Kota untuk siap menampung korban pada aksi demonstrasi tanggal 22 Mei 2019 mendatang.

Adapun pada tanggal tersebut diperkirakan akan ada gelombang massa yang melakukan aksi unjuk rasa di Depan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu RI.

Tak hanya itu, Dinkes DKI juga akan menanggung biaya perawatan peserta demo 22 Mei di KPU yang tidak tercover BPJS kesehatan.  Surat edaran nomor 52/SE/2019 dari Dinkes DKI kepada para direktur RS di wilayah Jakarta sudah beredar di media sosial.

Berikut isi surat edaran tersebut.

Dukungan kesehatan terkait pengumuman pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2019. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan pengumuman pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2019 pada tanggal 22 Mei 2019 dengan ini diharapkan saudara untuk

1. Mempersiapkan rumah sakit untuk menerima pasien rujukan terkait kegiatan tersebut di atas

2. Pasien dengan skema pembiayaan BPJS Kesehatan bila tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan dapat ditagihkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta (Kepala seksi PEPK Bidang Renbia Dinkes- drg Ria Virgiandari, MKM 081283800700).

3. Rumah Sakit membuat laporan kegiatan berupa:

a. Secara online

Menggunakan aplikasi Executive Information System Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan alamat website http://eis.dinkes.jakarta.go.id/dukkesiap/

b. Secara Manual

Laporan dikirimkan secara berjenjang ke sudinkes kota sesuai wilayahnya pada pukul 07.00 dan pukul 21.00 untuk kemudian direkap dan dikirimkan sudinkes ke Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi dr Sulung Mulia Putra , MPH (0813 1100 0897) dan Ns Adri Akhyani (0812 9199 9569).

Surat edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Surat tersebut pun ditandatangani oleh Kadinkes DKI Jakarta Widyastuti.

Menanggapi hal tersebut, Kadinkes DKI Widyastuti enggan berkomentar banyak. "Nanti akan kita jelaskan di konferensi pers," ujar Widyastuti. (Tribun Network/fah/fel/sen/wly)