Breaking News:

Prabowo Tulis Surat Wasiat Pilpres, Alumni UI dan Dosen Unsrat Bicara People Power

Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengklaim Pemilu 2019 curang. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor

Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
antara
Prabowo Subianto berpidato pada simposium nasional tentang klaim kecurangan Pemilu 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019). 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA – Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengklaim Pemilu 2019 curang. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 ini tidak akan menerima hasil rekapitulasi suara pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019. Dia menyebut akan membuat surat wasiat.

"Saudara-saudara sekalian, setelah ini sore ini saya ke Kertanegara, akan saya kumpulkan ahli hukum. Saya akan buat surat wasiat (pilpres) saya," kata Prabowo simposium nasional tentang klaim kecurangan Pemilu 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Namun, kemudian dia berbicara soal aksi makar yang dituduhkan kepada orang-orang sekelilingnya. Prabowo menyinggung nama Ketua Dewan Penasihat BPN Tedjo Edhy, Ketua BPN Djoko Santoso, dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.

Prabowo mengatakan mereka tidak berniat melakukan aksi makar. Mereka, menurut dia, membela bangsa Indonesia. "Saya katakan tidak usah nakut-nakutin kita dengan makar-makar. Orang-orang ini, tokoh-tokoh bangsa ini bukan makar. Jenderal-jenderal itu mempertaruhkan nyawa sejak muda. Mereka tidak makar," kata dia.

"Tedjo Edhy tidak makar, Djoko Santoso tidak makar, Amien Rais tidak makar. Kita membela negara dan bangsa Indonesia. Jangan takut-takutin kita dengan senjata yang diberikan rakyat," tegas Prabowo.

"Jelas, sikap saya akan menolak hasil penghitungan pemilihan yang curang," kata Prabowo dalam pidato politiknya di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).

Capres 02 mengajak pendukungnya menegakkan kebenaran dan keadilan demi keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia. "Kalau kita meloloskan kebenaran dan keadilan, berarti kau mengizinkan penjajahan terhadap rakyat Indonesia," katanya.

Sandiaga membuka simposium 'Mengungkap Fakta Kecurangan Pemilu 2019' di Jakarta Pusat. Ia menyinggung sejumlah hal, mulai meninggalnya ratusan petugas KPPS hingga kasus di KPK.

Cawapres 02 awalnya berbicara tentang meninggalnya ratusan petugas KPPS. Ia mengatakan peristiwa itu harus menjadi pelajaran demi perbaikan penyelenggaraan pemilu selanjutnya.

"Semakin nyata kiranya Pemilu 2019 yang sedang kita jalani ini menorehkan sejumlah catatan yang cukup memprihatinkan. Yang pertama tentu saja banyak keluarga yang harus kehilangan orang tua dan sanak saudara. Lebih dari 600 petugas penyelenggara pemilu wafat. Lebih dari 3.000 lainnya dirawat," kata dia.

Sandiaga menyinggung soal kasus amplop serangan fajar politikus Golkar Bowo Sidik Pangarso yang diungkap KPK. Ia juga menyebut dugaan politik uang tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. "Kedua, kita juga mencium aroma politik uang yang sangat tajam. Salah satu orang penting TKN 01 tertangkap oleh KPK dengan barang bukti ratusan amplop berisi uang. Diketahui amplop itu akan digunakan untuk serangan fajar. Dalam persidangan terungkap penyiapan amplop itu melibatkan pejabat tinggi BUMN," terang Sandiaga.

Selain itu, Sandiaga berbicara tentang tim asistensi hukum yang dibentuk Menko Polhukam Wiranto. Sandiaga menuding tim tersebut dibentuk khusus untuk memantau tokoh dari kubu Prabowo.

BPN mengklaim telah terjadi banyak kecurangan yang merugikan pihaknya. "Berdasarkan hal tersebut, kami BPN Prabowo-Sandi bersama rakyat Indonesia yang sadar hak demokrasinya, menyatakan menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," kata Ketua BPN Djoko Santoso.

Ada permasalahan daftar pemilih tetap fiktif, politik uang, penggunaan aparat, surat suara tercoblos hingga salah hitung di website KPU. Menurut Djoko, permasalahan itu sudah dilaporkan oleh BPN sejak awal namun tak pernah ditindaklanjuti.

Ahli ekonomi Rizal Ramli menyampaikan dugaan kecurangan pemilu yang menyebabkan kerugian bagi pasangan Prabowo-Sandi. Menurut Rizal, kecurangan pada pemilu kali ini luar biasa.

"Tahun 2014 sebenarnya ada kecurangan. Memang skalanya relatif kecil. Tapi tetap kecurangan. Pak Prabowo waktu itu legawa berbesar hati tidak mau ramai, tidak mau protes, nerimo. Tapi kali ini skala kecurangannya luar biasa," kata Rizal.

Dia menyebut kecurangan itu terjadi sebelum pilpres dimulai. Rizal menyinggung adanya daftar pemilih palsu yang mencapai 16,5 juta. "Sebelum pilpres, pada saat pilpres, dan setelah pilpres. Yang paling signifikan adalah daftar pemilih palsu atau abal-abal yang jumlahnya 16,5 juta," ujarnya.

Sandiaga menjelaskan, maksud Prabowo menuliskan surat wasiat merupakan pegangan untuk kubunya berbuat sesuatu terkait Pemilu 2019.

"Ya tentunya setelah masukan dari para ahli hukum, ini adalah pegangan daripada kita untuk melangkah ke depan," kata Sandiaga saat dimintai konfirmasi di kawasan Pinang Ranti, Jakarta Timur, Selasa.

Ia tak menjawab lugas saat ditanya apakah surat wasiat itu merupakan surat kuasa kepada para ahli hukum menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Cawapres nomor urut 02 itu mengaku pihaknya belum memikirkan untuk menggugat ke MK.

"Kita belum sampai ke sana. Kita masih berharap. Tapi kita mempersiapkan tentunya langkah-langkah apa yang harus kita lakukan selama 10-12 hari ke depan," ujarnya.

Sandiaga mengklaim tindakan-tindakan yang dilakukan kubu Prabowo dalam menyikapi Pilpres 2019 masih dalam koridor hukum. Dia menyebut tindakan-tindakan yang dilakukan sebagai upaya memperbaiki demokrasi di Indonesia.

"Yang dapat kita yakinkan kepada semua rakyat Indonesia apa yang kita lakukan semua dalam koridor konstitusi, semua dalam koridor hukum," jelas Sandiaga.

"Dan insyaallah ini berjalan damai, ini jalannya yang memperbaiki pilar demokrasi kita dan kita berikhtiar demi kebaikan bangsa," imbuhnya.

Sejumlah alumni Universitas Indonesia (UI) yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Besar (IKB) UI menyatakan sikap akan mempelopori gerakan people power bila kecurangan dan kebohongan terkait Pemilu 2019 terus dipertontonkan di hadapan publik tanpa ada upaya penyelesaian yang konkret dari pemangku kepentingan terkait.

Juru bicara IKB UI Ahmad Nur Hidayat mengaku melihat gejolak di arus bawah dalam menyikapi hasil Pemilu 2019 luar biasa. Menurutnya, gerakan people power hanya bisa dicegah dengan langkah konkret.

"Bisa jadi UI, kami mempelopori people power manakala kecurangan penyimpangan, kebohongan, terus dipertontonkan di hadapan masyarakat tanpa ada penyelesaian konkret dari aparat atau pejabat negara yang berwenang," kata Ahmad saat bertemu Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa kemarin

Di tempat yang sama, Koordinator Advokasi Hukum IKB UI Djudju Purwanto mengatakan berbagai kecurangan terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). "Telah ditemukan banyak bukti kecurangan baik saat persiapan, pelaksanaan, maupun pascapenyelenggaraan," kata Djudju. 

TKD Sulut: Kubu 02 Tak Pernah Komplain

Tim Kampanye Daerah pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf mempersilahkan jika ada bukti-bukti kecurangan yang dibeber tim 02 Prabowo-Sandiaga.

Sekretaris TKD pasangan 01 Sulut, Franky Wongkar mengatakan, kalau memang ada tudingan seperti itu, ia tak pernah mendengar itu keluar dari mulut tim 02 di berbagai tahapan di Sulut.

"Mulai dari TPS, PPK, kabupaten/kota, sampai rekapitulasi di provinsi tidak ada keberatan dari tim 02," kata dia.

Kalau sikap tim pasangan Jokowi-Ma'ruf tetap menghormati proses yang dilalui sampai saat ini sudah ditahapan rekapitulasi nasional. "Kita hormati aturan pilpres, kalau ada tudingan pelanggaran atau kecurangan silahkan bawa hal itu ke pihak berwenang, " kata dia.

Tim Kampanye Daerah 01, Lucky Senduk pun mempertanyakan tudingan kubu 01. "Pilpres di mana ada kecurangan. Kalau ada silahkan ungkap, tapi kalau di Sulut aman dan damai. Kubu 02 lalu tidak pernah sebut ada kecurangan di rapat-rapat rekapitulasi sampai tingkat provinsi, " kata dia. 

MUI Sulut Larang Umat Ikut Aksi

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Utara, Abdul Wahab Abdul Gafur meminta umat Muslim tidak ikut-ikutan people power.

"Umat Muslim yang sedang puasa tidak usah ikut-ikutan aksi tersebut," kata dia. Dikatakan Gafur, aksi itu bertentangan dengan hakekat puasa, yakni menahan hawa nafsu.

Sebut dia, aksi pasti diisi dengan tudingan kepada kepala negara dan penyelenggara pemilu. "Hal ini tidak bisa dalam puasa," kata dia.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai terlalu prematur apabila BPN mengungkapkan adanya berbagai dugaan kecurangan Pemilu 2019.

"Kan belum ada pengumuman resmi KPU jadi bagaimana mengetahui kalau hasilnya curang, jangan-jangan hasilnya benar," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Menanggapi hal ini, Bamsoet, sapaan Bambang Soestayo, menghargai apabila rencana tersebut sebagai upaya menyampaikan kepada publik terkait adanya dugaan kejanggalan.

Bambang mengatakan, negara sudah menyiapkan sarana untuk menyelesaikan adanya permasalahan Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). "Di sisi lain, saya melihat ada kemajuan bahwa tidak harus diselesaikan di jalanan artinya BPN telah mengambil langkah yang tepat untuk menyampaikan kepada MK, tidak perlu 'people power'," ujarnya.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan paparan hasil temuan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengenai kecurangan Pemilu 2019. "Masyarakat ya enggak usah terpancing beberapa hal yang dikembangkan. Nanti negara jadi enggak nyaman," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa, 14 Mei 2019.

Moeldoko mengimbau masyarakat untuk tetap yakin akan kinerja KPU. "KPU itu kan dibentuk berdasarkan kondisi di mana komisionernya itu terdiri orang-orang disepakati anggota Dewan. Sehingga keberadaannya itu kondisional. Untuk itu maka perlu ada sebuah kepercayaan bersama. Kalau enggak, ya, repot," katanya. 

People Power Takkan Berhasil

Ferry Liando, pengamat politik dari Unsrat mengatakan, licik itu dibenarkan dalam konteks politik. Dalam arti licik yang ‘konstitusional’. Banyak contohnya licik ‘konstitusional.
Lihat saja lakon Partai Demokrat dan PAN. Dulunya mendukung Prabowo, kini balik gagang mendukung Jokowi.

Secara yuridis tindakan itu sah. Meski dalam kacamata etis, sikap tersebut sangat tidak pantas. Tapi perilaku licik untuk merebut keluasaan dengan jalan menyebar opini sesat lantas menggerakkan ‘people power’ adalah perilaku inkonstitusional.

Itu cara yang menabrak aturan. Merusak sendi kerukunan.
Lebih jauh lagi mengancam bangsa dan negara. Namun cara ini sulit berhasil.

Sejauh aparat TNI dan Polri masih loyal mendukung pemerintah. Di mana-mana, kudeta terjadi jika suatu faksi beroleh dukungan militer. Agar elok, ada baiknya pihak yang kalah menempuh jalur konstitusional dengan membawa permasalahan ke hadapan hukum. (art/kps/dtc/tmp/cnn)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved