Prabowo Tolak Hasil Perhitungan KPU, Begini Tanggapan Partai Demokrat

TRIBUNMANADO.CO.ID - Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon, memberikan tanggapan mengenai pernyataan capres kubu 02, Prabowo Subianto yang akan menolak hasil perhitungan suara Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Jansen menuturkan partainya akan mendukung sikap Prabowo tersebut, dikutip dari Kompas.com.

Akan tetapi ia menuturkan, apabila kubu 02 menolak hasil perhitungan suara KPU menggunakan cara yang melanggar konstitusi, maka partainya tak mau terlibat.

"Jika penolakannya memakai jalan lain yang sifatnya inkonstitusional apalagi sampai mengadu-ngadu rakyat di bawah yang berpotensi memakan korban sesama anak bangsa sendiri, maka kami Demokrat menolak untuk terlibat," ujar Jansen ketika dihubungi, Rabu (13/5/2019).

Jansen kembali menuturkan, ada cara konstitusional dengan menggugat tindak kecurangan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Di forum MK inilah dibuktikan segala kecurangan yang ada berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki," ujar Jansen.

Baca: Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto Berduka, Ini Latar Belakang Keluarga Prabowo

Baca: Prabowo Tulis Surat Wasiat Pilpres, Alumni UI dan Dosen Unsrat Bicara People Power

Baca: Awasi Hari Kelulusan Siswa, Prabowo: Corat-Coret Seragam Sekolah Tindakan Tak Terpuji

Diketahui sebelumnya Prabowo Subianto menyatakan sikap akan menolak hasil perhitungan suara Pilpres 2019.

Hal tersebut seperti disampaikan Prabowo saat memberikan pidato di pertemuan "Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019" di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Prabowo menegaskan, dirinya akan menolak hasil pemilu, karena masih adanya kecurangan-kecurangan yang ditemukan.

"Sikap saya adalah saya akan menolak hasil penghitungan pemilihan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan, ketidakbenaran, dan ketidakjujuran," tegas Prabowo.

Prabowo menyebutkan, dirinya sebenarnya masih menaruh harapan pada kejujuran Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kami masih menaruh secercah harapan. kami mengimbau insan-insan di KPU, kami mengimbau kau anak-anak Indonesia yang ada di KPU, sekarang nasib masa depan bangsa Indonesia ada di pundakmu, kau yang harus memutuskan," kata Prabowo.

"Kau yang harus memilih, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia, atau meneruskan kebohongan, ketidak adilan, berarti kau mengizinkan penjajahan terhadap rakyat Indonesia. Kami masih menaruh harapan kepada mu," imbuh dia.

Prabowo mengatakan, dirinya dan sang cawapres, Sandiaga Uno sebenarnya tidak berambisi untuk menjadi Presiden RI.

Prabowo bahkan menceritakan bahwa dirinya ingin beristirahat saja.

"Saya dan saudara Sandi bukan atas ambisi pribadi kita ingin jadi apa-apa. Demi Allah tidak ada niat," ungkap Prabowo.

"Sesungguhnya kalau kau tanya hati saya, saya inginnya istirahat. Tapi saudara-saudara, setelah saya keliling, setelah saya melihat mata daripada rakyat kita, setelah saya pegang tangan mereka, setelah saya merasakan getaran dan saya mendengarkan ungkapan-ungkapan mereka, harapan mereka rakyat Indonesia, penderitaan rakyat, harapan rakyat akan suatu negara yang adil itu telah menjadi bagian dari diri saya," ujar Prabowo.

"Karena itu tidak mungkin saya meninggalkan rakyat Indonesia. Saya akan timbul dan saya akan tenggelam bersama rakyat Indonesia," tegas dia.

Simak video selengkapnya:

KPU Tak Permasalahkan Sikap Prabowo

Komisioner KPU RI Ilham Saputra mengaku pernyataan penolakan kubu BPN bukan sebuah masalah serius.  Sebab, ia berpegang pada prinsip bahwa segala dugaan atau indikasi kecurangan, bisa dilaporkan ke lembaga yang berwenang mengatasinya seperti Badan Pengawas Pemilu.

Ketentuan tersebut juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.  "Nggak ada masalah. Prinsipnya begini, kalau ditemukan indikasi kecurangan, dilaporkan kepada lembaga terkait, misalnya Bawaslu. Biar Bawaslu yang memproses," kata Ilham kemarin.

Sepenuturan Ilham, KPU hingga kini terus membuka diri terkait indikasi-indikasi kecurangan tersebut. Pihak-pihak yang keberatan dan menduga ada praktik kotor dibalik penyelenggaraan Pemilu bisa menindaklanjuti temuan mereka ke Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

"KPU sampai saat ini membuka diri terhadap hal hal yang diindikasikan penyelenggara Pemilu itu melakukan kecurangan, silakan saja dilaporkan," tegas Ilham.

Dalam acara yang digelar oleh BPN Selasa sore, Ketua BPN Djoko Santoso berpandangan para penyelenggara Pemilu 2019 telah keluar dari prinsip langsung dan bersih (Luber). "Kami Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi bersama-sama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi, menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," kata Djoko Santoso.

BPN juga memaparkan hasil penghitungan suara yang dilakukan tim internalnya. Pemaparan dilakukan oleh tim pakar Prabowo-Sandi Laode Kamaluddin.

Menurutnya, berdasarkan penghitungan formulir C1 hingga Selasa 00.00 WIB, perolehan suara pasangan Jokowi-Ma'ruf memperoleh 44,14 persen atau 39.599. 832 suara sementara pasangan Prabowo Sandi 54,24 persen atau 48.657.483 suara. "Jadi yang selama ini yang menanyakan datanya, ini datanya, ini hasilnya pasangan Prabowo -Sandi unggul," ungkap Laode.

Adapun menurut Laode hasil tersebut berdasarkan perhitungan di 444.976 TPS atau 54,91 persen dari keseluruhan total TPS. Ia mengatakan pihaknya membuka pintu bagi pihak yang ingin menantang atau menguji penghitungan suara yang dilakukan BPN.

"Kalau ada yang mau menantang ini silakan, kita adu data saja. Inilah angka-angkanya yang kita miliki," katanya.

Menurut Laode formulir C1 yang dimilikinya asli dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum diinput, formulir C1 diversifikasi dan divalidasi. "Data ini bisa dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya, mana datamu? ini dataku," ujar Laode.

Prabowo Tulis Surat Wasiat Pilpres

Prabowo Subianto mengklaim Pemilu 2019 curang. Dia menyebut tidak akan menerima hasil rekapitulasi suara pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019. Dia menyebut akan membuat surat wasiat.

"Saudara-saudara sekalian, setelah ini sore ini saya ke Kertanegara, akan saya kumpulkan ahli hukum. Saya akan buat surat wasiat (pilpres) saya," kata Prabowo simposium nasional tentang klaim kecurangan Pemilu 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Namun, kemudian dia berbicara soal aksi makar yang dituduhkan kepada orang-orang sekelilingnya. Prabowo menyinggung nama Ketua Dewan Penasihat BPN Tedjo Edhy, Ketua BPN Djoko Santoso, dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.

Prabowo mengatakan mereka tidak berniat melakukan aksi makar. Mereka, menurut dia, membela bangsa Indonesia. "Saya katakan tidak usah nakut-nakutin kita dengan makar-makar. Orang-orang ini, tokoh-tokoh bangsa ini bukan makar. Jenderal-jenderal itu mempertaruhkan nyawa sejak muda. Mereka tidak makar," kata dia.

"Tedjo Edhy tidak makar, Djoko Santoso tidak makar, Amien Rais tidak makar. Kita membela negara dan bangsa Indonesia. Jangan takut-takutin kita dengan senjata yang diberikan rakyat," tegas Prabowo.

"Jelas, sikap saya akan menolak hasil penghitungan pemilihan yang curang," kata Prabowo dalam pidato politiknya di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).

Capres 02 mengajak pendukungnya menegakkan kebenaran dan keadilan demi keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia. "Kalau kita meloloskan kebenaran dan keadilan, berarti kau mengizinkan penjajahan terhadap rakyat Indonesia," katanya.

Sandiaga membuka simposium 'Mengungkap Fakta Kecurangan Pemilu 2019' di Jakarta Pusat. Ia menyinggung sejumlah hal, mulai meninggalnya ratusan petugas KPPS hingga kasus di KPK.

Cawapres 02 awalnya berbicara tentang meninggalnya ratusan petugas KPPS. Ia mengatakan peristiwa itu harus menjadi pelajaran demi perbaikan penyelenggaraan pemilu selanjutnya.

"Semakin nyata kiranya Pemilu 2019 yang sedang kita jalani ini menorehkan sejumlah catatan yang cukup memprihatinkan. Yang pertama tentu saja banyak keluarga yang harus kehilangan orang tua dan sanak saudara. Lebih dari 600 petugas penyelenggara pemilu wafat. Lebih dari 3.000 lainnya dirawat," kata dia.

Sandiaga menyinggung soal kasus amplop serangan fajar politikus Golkar Bowo Sidik Pangarso yang diungkap KPK. Ia juga menyebut dugaan politik uang tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. "Kedua, kita juga mencium aroma politik uang yang sangat tajam. Salah satu orang penting TKN 01 tertangkap oleh KPK dengan barang bukti ratusan amplop berisi uang. Diketahui amplop itu akan digunakan untuk serangan fajar. Dalam persidangan terungkap penyiapan amplop itu melibatkan pejabat tinggi BUMN," terang Sandiaga.

Selain itu, Sandiaga berbicara tentang tim asistensi hukum yang dibentuk Menko Polhukam Wiranto. Sandiaga menuding tim tersebut dibentuk khusus untuk memantau tokoh dari kubu Prabowo.

BPN mengklaim telah terjadi banyak kecurangan yang merugikan pihaknya. "Berdasarkan hal tersebut, kami BPN Prabowo-Sandi bersama rakyat Indonesia yang sadar hak demokrasinya, menyatakan menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," kata Ketua BPN Djoko Santoso.

Ada permasalahan daftar pemilih tetap fiktif, politik uang, penggunaan aparat, surat suara tercoblos hingga salah hitung di website KPU. Menurut Djoko, permasalahan itu sudah dilaporkan oleh BPN sejak awal namun tak pernah ditindaklanjuti.

Ahli ekonomi Rizal Ramli menyampaikan dugaan kecurangan pemilu yang menyebabkan kerugian bagi pasangan Prabowo-Sandi. Menurut Rizal, kecurangan pada pemilu kali ini luar biasa.

"Tahun 2014 sebenarnya ada kecurangan. Memang skalanya relatif kecil. Tapi tetap kecurangan. Pak Prabowo waktu itu legawa berbesar hati tidak mau ramai, tidak mau protes, nerimo. Tapi kali ini skala kecurangannya luar biasa," kata Rizal.

Dia menyebut kecurangan itu terjadi sebelum pilpres dimulai. Rizal menyinggung adanya daftar pemilih palsu yang mencapai 16,5 juta. "Sebelum pilpres, pada saat pilpres, dan setelah pilpres. Yang paling signifikan adalah daftar pemilih palsu atau abal-abal yang jumlahnya 16,5 juta," ujarnya.

Sandiaga menjelaskan, maksud Prabowo menuliskan surat wasiat merupakan pegangan untuk kubunya berbuat sesuatu terkait Pemilu 2019.

"Ya tentunya setelah masukan dari para ahli hukum, ini adalah pegangan daripada kita untuk melangkah ke depan," kata Sandiaga saat dimintai konfirmasi di kawasan Pinang Ranti, Jakarta Timur, Selasa.

Ia tak menjawab lugas saat ditanya apakah surat wasiat itu merupakan surat kuasa kepada para ahli hukum menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Cawapres nomor urut 02 itu mengaku pihaknya belum memikirkan untuk menggugat ke MK.

"Kita belum sampai ke sana. Kita masih berharap. Tapi kita mempersiapkan tentunya langkah-langkah apa yang harus kita lakukan selama 10-12 hari ke depan," ujarnya.

Sandiaga mengklaim tindakan-tindakan yang dilakukan kubu Prabowo dalam menyikapi Pilpres 2019 masih dalam koridor hukum. Dia menyebut tindakan-tindakan yang dilakukan sebagai upaya memperbaiki demokrasi di Indonesia.

"Yang dapat kita yakinkan kepada semua rakyat Indonesia apa yang kita lakukan semua dalam koridor konstitusi, semua dalam koridor hukum," jelas Sandiaga.

"Dan insyaallah ini berjalan damai, ini jalannya yang memperbaiki pilar demokrasi kita dan kita berikhtiar demi kebaikan bangsa," imbuhnya.

Sejumlah alumni Universitas Indonesia (UI) yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Besar (IKB) UI menyatakan sikap akan mempelopori gerakan people power bila kecurangan dan kebohongan terkait Pemilu 2019 terus dipertontonkan di hadapan publik tanpa ada upaya penyelesaian yang konkret dari pemangku kepentingan terkait.

Juru bicara IKB UI Ahmad Nur Hidayat mengaku melihat gejolak di arus bawah dalam menyikapi hasil Pemilu 2019 luar biasa. Menurutnya, gerakan people power hanya bisa dicegah dengan langkah konkret.

"Bisa jadi UI, kami mempelopori people power manakala kecurangan penyimpangan, kebohongan, terus dipertontonkan di hadapan masyarakat tanpa ada penyelesaian konkret dari aparat atau pejabat negara yang berwenang," kata Ahmad saat bertemu Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa kemarin

Di tempat yang sama, Koordinator Advokasi Hukum IKB UI Djudju Purwanto mengatakan berbagai kecurangan terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). "Telah ditemukan banyak bukti kecurangan baik saat persiapan, pelaksanaan, maupun pascapenyelenggaraan," kata Djudju. 

Berita Populer Tribun Manado:

Baca: Siswa SMA Peraih Nilai 100 di Semua Mata Pelajaran Ujian Nasional 2019, Terungkap Siapa Orangtuanya

Baca: Firasat Sang Ibu: Irene Soenarno Banyak Menciumnya, Siswi Tewas Ditabrak Saat Rayakan Kelulusan

Baca: Siswi SMK Tewas Ditabrak di Hari Kelulusan, Pacar Korban Ngaku Nyesal & Kepikiran Respon Keluarga

Berita Seputar Selebritis:

Baca: Syahrini Mengaku Bisa Keliling Dunia Meski Tak Jadi Penyanyi, Ternyata Ini Sumber Penghasilannya

Baca: Pamer Foto Bertiga dengan Dul dan Irwan Mussry, Wajah Maia Estianty Jadi Sorotan

Baca: Pengakuan Hotman Paris, Sempat Ingin Bunuh Diri Saat Kerja di Bank, Ini Alasannya

TONTON JUGA:

(TribunWow.com/ Roifah/ Ananda)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Reaksi Partai Demokrat soal Prabowo Tolak Perhitungan KPU, Tak Mau Terlibat jika 02 Pakai Jalan Lain