Prabowo Tolak Hasil Perhitungan KPU, Begini Tanggapan Partai Demokrat

Prabowo Tulis Surat Wasiat Pilpres

Prabowo Subianto mengklaim Pemilu 2019 curang. Dia menyebut tidak akan menerima hasil rekapitulasi suara pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019. Dia menyebut akan membuat surat wasiat.

"Saudara-saudara sekalian, setelah ini sore ini saya ke Kertanegara, akan saya kumpulkan ahli hukum. Saya akan buat surat wasiat (pilpres) saya," kata Prabowo simposium nasional tentang klaim kecurangan Pemilu 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Namun, kemudian dia berbicara soal aksi makar yang dituduhkan kepada orang-orang sekelilingnya. Prabowo menyinggung nama Ketua Dewan Penasihat BPN Tedjo Edhy, Ketua BPN Djoko Santoso, dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.

Prabowo mengatakan mereka tidak berniat melakukan aksi makar. Mereka, menurut dia, membela bangsa Indonesia. "Saya katakan tidak usah nakut-nakutin kita dengan makar-makar. Orang-orang ini, tokoh-tokoh bangsa ini bukan makar. Jenderal-jenderal itu mempertaruhkan nyawa sejak muda. Mereka tidak makar," kata dia.

"Tedjo Edhy tidak makar, Djoko Santoso tidak makar, Amien Rais tidak makar. Kita membela negara dan bangsa Indonesia. Jangan takut-takutin kita dengan senjata yang diberikan rakyat," tegas Prabowo.

"Jelas, sikap saya akan menolak hasil penghitungan pemilihan yang curang," kata Prabowo dalam pidato politiknya di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).

Capres 02 mengajak pendukungnya menegakkan kebenaran dan keadilan demi keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia. "Kalau kita meloloskan kebenaran dan keadilan, berarti kau mengizinkan penjajahan terhadap rakyat Indonesia," katanya.

Sandiaga membuka simposium 'Mengungkap Fakta Kecurangan Pemilu 2019' di Jakarta Pusat. Ia menyinggung sejumlah hal, mulai meninggalnya ratusan petugas KPPS hingga kasus di KPK.

Cawapres 02 awalnya berbicara tentang meninggalnya ratusan petugas KPPS. Ia mengatakan peristiwa itu harus menjadi pelajaran demi perbaikan penyelenggaraan pemilu selanjutnya.

"Semakin nyata kiranya Pemilu 2019 yang sedang kita jalani ini menorehkan sejumlah catatan yang cukup memprihatinkan. Yang pertama tentu saja banyak keluarga yang harus kehilangan orang tua dan sanak saudara. Lebih dari 600 petugas penyelenggara pemilu wafat. Lebih dari 3.000 lainnya dirawat," kata dia.

Sandiaga menyinggung soal kasus amplop serangan fajar politikus Golkar Bowo Sidik Pangarso yang diungkap KPK. Ia juga menyebut dugaan politik uang tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. "Kedua, kita juga mencium aroma politik uang yang sangat tajam. Salah satu orang penting TKN 01 tertangkap oleh KPK dengan barang bukti ratusan amplop berisi uang. Diketahui amplop itu akan digunakan untuk serangan fajar. Dalam persidangan terungkap penyiapan amplop itu melibatkan pejabat tinggi BUMN," terang Sandiaga.

Selain itu, Sandiaga berbicara tentang tim asistensi hukum yang dibentuk Menko Polhukam Wiranto. Sandiaga menuding tim tersebut dibentuk khusus untuk memantau tokoh dari kubu Prabowo.

BPN mengklaim telah terjadi banyak kecurangan yang merugikan pihaknya. "Berdasarkan hal tersebut, kami BPN Prabowo-Sandi bersama rakyat Indonesia yang sadar hak demokrasinya, menyatakan menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," kata Ketua BPN Djoko Santoso.

Ada permasalahan daftar pemilih tetap fiktif, politik uang, penggunaan aparat, surat suara tercoblos hingga salah hitung di website KPU. Menurut Djoko, permasalahan itu sudah dilaporkan oleh BPN sejak awal namun tak pernah ditindaklanjuti.