Tim Prabowo Undang Kubu Jokowi: Buka Data Dugaan Penyimpangan Pemilu

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA – Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bakal mengungkapkan dugaan penyimpangan Pemilu 2019. Mereka mengundang sejumlah pihak, termasuk tim 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Hal itu disampaikan cawapres Sandiaga Uno usai bertamu ke kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jaksel, Senin (13/5/2019). Sandi mengatakan pemaparan dugaan penyimpangan pemilu akan dilakukan tim khusus.

"Besok akan ada papan dari tim khusus dan kami mengundang seluruh elemen masyarakat, baik itu pakar di berbagai bidang dan kita harapkan paparan besok bisa mengungkap temuan-temuan yang berkaitan dengan IT dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sebelum pas dan sesudah Pemilu 17 April," ujar Sandiaga.

Pemaparan itu akan digelar pukul 15.30 WIB di Hotel Grand Sahid, Jakarta. Sandi sendiri mengaku diminta Prabowo untuk membuka paparan. "Besok dimulai jam 3 siang, bakda asar 15.30 WIB di Hotel Sahid. Oleh karena itu Pak Prabowo memanggil saya untuk berkoordinasi, saya diminta untuk membuka paparan detail besok dan mudah-mudahan juga seluruh masyarakat kita juga mengundang perwakilan negara asing, duta besar untuk mereka melihat secara detail apa saja yang sudah menjadi temuan dan sudah kita laporkan pada laporan ke Bawaslu dan DKPP kemarin," kata Sandiaga.

Sandiaga menegaskan pihaknya mengundang seluruh pimpinan partai koalisi. Kubu 01, katanya, turut diundang atas nama keterbukaan. "Ya kita mengundang semua, malah kita juga mengundang dari pihak parpol koalisi 01 dan kita mengundang seluruh pemerintah juga. Kita undang karena kita ingin ini terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ini terang benderang demi pemilu yang jujur dan adil. Dan harapan kita agar tentunya perbaikan-perbaikan ini bisa dilakukan sebelum tanggal 22 Mei," sebut Sandi.

Meski demikian, Sandi mengaku belum bisa mengonfirmasi siapa perwakilan 01 yang diundang ke acara pemaparan itu. Yang pasti, dia berharap penyelenggara pemilu bisa melakukan revisi.

"Kami mengharapkan akan ada revisi dan koreksi dari temuan-temuan yang sudah dilaporkan. Dan kami masih berhusnuzan di bulan suci Ramadhan, mereka bisa, para penyelenggara pemilu bisa melakukan revisi tersebut sebelum tanggal 22 Mei," tegas Sandiaga. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah menyerahkan dokumen kesimpulan ke Bawaslu terkait laporan dugaan kecurangan Sistem Perhitungan (Situng) KPU dan lembaga quick count. BPN menyebut dalam kesimpulannya tetap meminta Bawaslu hentikan Situng KPU.

"Kesimpulan sudah kita serahkan, tinggal menunggu dari Bawaslu tanggal pembacaan putusan," ujar Direktur Hukum dan Advokasi BPN, Sufmi Dasco kepada wartawan, Senin (13/5/2019).

Sementara itu dihubungi terpisah, jubir hukum BPN Prabowo-Sandi, Sahroni mengatakan ada tiga poin yang ditulis dalam dokumen kesimpulan yang diserahkan ke Bawaslu. Salah satunya meminta Bawaslu tetap menghentikan Situng dan meminta KPU bertanggung jawab atas lemabaga quick count.

"Dengan demikian terkait dengan kesaksian dan dalil-dalil yang kami sampaikan (dalam sidang), ada baiknya Situng KPU ini dihentikan, oleh karena nggak bisa menyajikan data secara akurat, informatif yang dapat dipercaya, serta menghindari terjadinya kekisruhan, keonaran dan kesalahpahaman di masyarakat umum dan luas. Oleh karena itu, kami minta dihentikan dan dicabut," ujar Sahroni.

Kemudian terkait quick count, dia juga meminta KPU dan lembaga yang dilaporkan bisa bertanggung jawab atas data yang disampaikan ke publik. Sebab, dia menilai lembaga quick count saat menyiarkan data perolehan sementara pilpres telah menimbulkan kebingungan di masyarakat.

"Terkait quick count, sebagaimana diakui KPU, berkali-kali terkait protap dan SOP-nya juga nggak dijalankan atau belum dijalankan secara maksimal sehingga apa yang disampaikan KPU terkait keberadaan lembaga survei ini di mata masyarakat juga menjadikan kebingungan di masyarakat," katanya.

"Oleh karena itu, terkait quick count, wajib memberikan pertanggungjawaban jelas terkait apa-apa yang sudah disajikan (ke) masyarakat sehingga pertanggungjawaban ke depan dapat dijadikan kepercayaan," tutupnya.

Sebelumnya, anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar memastikan Bawaslu akan segera memproses dan memutus laporan dugaan kecurangan yang dilaporkan BPN. Dia menyebut rencananya pihaknya akan mengambil keputusan sebelum 22 Mei 2019.

"Kalau kita melihat bahwa putusan itu kan, perkara tersebut diregistrasi tanggal 3 Mei, kalau menurut waktu 14 hari, maka itu dapat diputus pada paling terkahir pada tanggal 22 Mei," ujar anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, di Kantornya, Senin (13/5).

Menghadirkan Dubes Negara Sahabat

BPN Prabowo-Sandi akan menggelar rapat khusus dan terbuka membahas dugaan kecurangan Pemilu 2019. Dalam rapat khusus ini, BPN mengundang banyak pihak mulai dari tokoh masyarakat, media, dan lainnya. Rapat akan digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.

Jubir BPN, Ahmad Riza Patria menyampaikan, rapat ini digagas oleh Ketua BPN, Djoko Santoso. Dalam rapat ini akan dipaparkan bukti dugaan kecurangan yang telah dikumpulkan pihaknya.

"Ini bukti-bukti bahwa kami memang menyampaikan secara apa adanya, komprehensif, holistik, terbuka. Nanti silakan ada yang bertanya dan berdialog. Semua dipaparkan secara lugas, transparan, dan terbuka. Ini cara yang baik dan bijak supaya masyarakat menilai dan mengetahui," jelasnya ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (13/5).

Rapat ini digelar berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan BPN. Jenis-jenis kecurangan yang selama ini dituduhkan akan dipaparkan beserta buktinya.
"Itu karena ada data-data yang ditemukan oleh BPN, berbagai kecurangan yang ada saya kira nanti akan dipaparkan ya, kecurangan apa saja yang ada," kata dia.

Sejauh ini ada tujuh dugaan kecurangan yang dilaporkan ke Bawaslu secara bertahap. Namun Riza menuding Bawaslu maupun Gakkumdu tak menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan pihaknya.

"Mohon maaf sekali lagi, Bawaslu tidak sendiri. Ada pengawas Pemilu, ada sentra Gakkumdu, ada kejaksaan, ada kepolisian, dan itu bagian dari pemerintah. Sehingga laporan-laporan dari 02 selalu mentah, karena Bawaslu yang menyuarakan kebenaran dan keadilan selalu kalah dari institusi lain," ujarnya.

Pakar IT dan Dubes negara sahabat dikabarkan akan diundang dalam rapat ini. Terkait tujuannya mengundang Dubes ini, Riza membantah untuk menarik simpati, namun demi keterbukaan pasangan Prabowo-Sandi.

"Ndak ada usaha menarik simpati publik. Ini hanya upaya keterbukaan. Saya kira siapa saja boleh hadir. Ini bukti bahwa kami transparan. Sehingga masyarakat bisa menilai dan mengkritisi," jelasnya.  (tribun/dtc/mdc)