Wiranto: Tokoh di Luar Negeri Hasut TNI vs Polri, Jubir BPN Prabowo-Sandi Membantah

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia, Wiranto menuding ada tokoh yang berdiam di luar negeri melontarkan pernyataan nada menghasut, antara lain ingin membenturkan anggota TNI vs Polri. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono pun mengingatkan agar warga keturunan berhenti mengadudomba warga. Tim BPN Prabowo - Sandiaga menyayangkan dan memprotes pernyataan pemerintah.

Menko Polhukam Wiranto menyatakan ada pihak yang berencana mengadu domba TNI dengan Polri. Meski tak menyebut nama orang yang dimaksud, Wiranto mengatakan pihak tersebut membangun isu bahwa 70 persen TNI dapat dipengaruhi untuk berpihak pada langkah inkonstitusional.

"Saya mendengarkan ada pihak tertentu yang mengatakan bahwa atau pihak tertentu yang sudah mencoba untuk mengadu domba antara tentara atau militer dengan polisi, ada. Mengatakan 70 persen TNI sudah dapat dipengaruhi untuk berpihak pada langkah-langkah inkonstitusional," ujar Wiranto saat membuka rapat terbatas tingkat menteri di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (6/5).

Hadir dalam rapat itu antara lain Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkominfo Rudiantara, dan Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto. Rapat terbatas digelar untuk memetakan kejadian mana saja yang bisa menjadi potensi pelanggaran hukum selama Pemilu 2019 untuk tetap menjaga suasana damai di bulan Ramadan 2019.

“Rapat ini untuk memetakan kejadian apa saja selama Pemilu 2019 yang masuk pelanggaran hukum untuk segera dilakukan tindakan hukum yang tegas. Ada banyak cacian, hinaan, dan hasutan yang mengganggu keamanan nasional dan kenyamanan masyarakat,” ujar Wiranto.

Lebih lanjut, Wiranto mengimbau pihak yang menuding TNI mendukung tindakan inkonstitusional harus membuktikan tuduhannya. Jika tidak, pihak tersebut harus menerima risiko berhadapan dengan hukum. "Tidak bisa dibiarkan ngomong seenaknya saja di negeri ini," ujarnya.

Wiranto juga mempersilakan seluruh aparat penegak hukum untuk menginventarisasi dan mengamati segala hal yang masuk ke dalam kategori pelanggaran hukum. Ia juga meminta aparat mengambil tindakan apa untuk menindak pelanggaran hukum tersebut.

"Dengan demikian maka ini nanti keluar dari rapat koordinasi bukan lagi dituduh sebagai kesewang-wenangan TNI-Polri, bukan lagi dituduh langkah diktatorial dari pemerintah," ujar Wiranto.

Tokoh Penghasut

Wiranto mengaku geram dengan seorang tokoh yang tengah berada di luar negeri. Ia menyebut tokoh tersebut mengompori dan mengahasut masyarakat untuk melakukan langkah-langkah inkonstitusional setiap hari.

"Ada lagi tokoh di luar negeri, setiap hari ngomong ngomopori masyarakat, mengahsut masyarakat. Untuk apa? Untuk melakukan langkah-langkah inkonstitusional," ujar Wiranto.

Dia tak menyebut siapa tokoh yang di maksud. Ia juga tak menyebut berada di negara mana sang tokoh berada ketika mengompori dan menghasut masyarakat. Ia hanya mengatakan langkah inkonstitusional yang digaungkan tokoh di luar negeri tersebut tidak dibenarkan. "Apa langkah yang kita lakukan. Tindakan hukum apa yang harus kita lakukan," ujarnya.

Wiranto juga mengungkit media sosial yang mendukung tindakan inkonstitusional. Ia meminta Kemkominfo lebih tegas dalam mengambil tindakan. "Kalau perlu kita hentikan. Kita tutup demi keamanan nasional ada UU yang mengijzinkan kita untuk melakukan itu," ujarnya.

Ia menyampaikan tindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah merupakan upaya untuk mempertahankan NKRI, dan kedamaian masyarakat selama Ramadan.

Wiranto mencontohkan ada beberapa hal yang bisa dimasukkan dalam kategori potensi pelanggaran selama pelaksanaan proses Pemilu 2019.  Ia mengatakan, ada juga isu yang menyebut pemerintahan saat ini diktator. Padahal isu itu sengaja dihembuskan supaya pemerintah takut mengambil keputusan tegas.

“Langkah tegas yang diambil bukan berarti pemerintah diktator, isu seperti itu sengaja dihembuskan supaya pemerintah takut mengambil keputusan,” ujar Wiranto.

“Tindakan tegas terhadap hal-hal tersebut ada dalam konstitusi negara, ada hukum yang izinkan pemerintah melakukan hal itu, supaya masyarakat damai di bulan Ramadan ini,” kata pendiri dan mantan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Sementara Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade menyayangkan pernyataan Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto soal adanya orang di luar negeri yang menghasut rakyat melakukan tindakan inkonstitusional.

Menurut Andre Rosiade pernyataan Wiranto tersebut justru menimbulkan keresahan di masyarakat. "Saya menyayangkan pernyataan itu. Seharusnya pemerintah tidak menambah mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan keresahaan," ujar Andre Rosiade.

Menurut Andre Rosiade tidak ada masyarakat sekarang ini yang ingin melakukan tindakan inkonstitusional. Bila ada satu atau dua orang melontarkan protes atau kritik, menurutnya hal itu bukan tindakan inkonstitusional.

"Tidak ada rakyat yang akan melakukan tindakan inkinstitusional. Saya bingung pemerintah takut atau seolah olah takut adanya tindakan inkonstitusional," katanya.

Andre menduga pernyataan Wiranto tersebut seperti sengaja untuk menyebar ketakutan di masyarakat. Sehingga masalah dugaan kecurangan Pemilu 2019 menjadi terabaikan. "Apakah pernyataan itu sengaja untuk menakut nakuti, sehingga dugaan adanya kecurangan pemilu tidak terpantau?" katanya.

Jangan Memprovokasi

Terpisah, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono meminta Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan agar tak memprovokasi masyarakat pascapemilu 2019. Hendro menyebut, budaya masyarakat Indonesia sangat menghormati pemimpinnya. Sehingga, WNI keturunan tak memprovokasi usai gelaran Pemilu.

"Saya ingin memperingatkan bangsa indonesia, WNI keturunam Arab supaya sebagai elite yang dihormati oleh masyarakat kita, cobalah mengendalikan diri jangan menjadi provokator. Jangan memprovokasi rakyat," kata Hendropriyono di Gedung Lemhanas, Jakarta, Senin (6/5).

Hendro mastikan, ucapannya tak memiliki maksud apa pun apalagi bernuansa saentimen suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), dan unsur sentimen terhadap suatu golongan. Ia hanya khawatir, masyarakat di lapisan bawah terprovokasi akibat ujaran dan perkataan tokoh WNI keturunan yang bisa menimbulkan perpecahan bangsa.

Terlebih, ada ajakan untuk melawan pemerintah dengan cara aksi-aksi di jalanan. "Masyarakat keturunan arab WNI tau lah posisinya yang dimuliakan oleh masyatakat kita. Dengan dimulaikanlah,dia itu dalam posisi yang mengayomi masyarakat," kata dia.

"Jangan memprovokasi masyarakat melakukan politik jalanan, mengajak pawai, apapun namanya kedaulatan rakyat, tapi itu dijalanan dan tidak disiplin," ucap Hendropriyono.

Mantan Ketua Umum PKPI ini meminta masyatakat agar tak terprovokasi terhadap ujaran dan perkataan para tokoh WNI keturuann yang menyebarkan kebencian kepada pemerintah. "Kalau tidak ada yang mengingatkan, lalu siapa yang ingatkan trus semau-maunya aja ngomong maki-maki. Bahasanya kasar, dan tidak pantas didengar oleh cucu-cucu kita. Masa dengar seperti itu kepada seorang presidennya, terhadap pemimpinnya. Enggak boleh," tutup Hendropriyono. (tribun network/zal/tis)