Politisi PKS: Yth Pak Presiden, Anggaran Darurat & Petugas Medis untuk KPPS yang Masih Bertugas

TRIBUNMANADO.CO.ID - Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera, meminta Presiden Jokowi bertindak atas meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Pemilu 2019.

Salah satunya, dengan menyediakan anggaran darurat untuk menurunkan petugas medis mendampingi para petugas KPPS yang masih bertugas.

“Pak Presiden yang terhormat, tolong segera menyediakan anggaran darurat untuk turunkan petugas kesehatan melakukan pendampingan kepada seluruh KPPS, hingga selesai perhitungan suara berlangsung,” kata Mardani Ali Sera di Jakarta, Minggu (5/5/2019).

Melihat banyaknya jumlah korban meninggal yang mencapai 440 orang, menurut Mardani Ali Sera, Presiden tidak cukup hanya menyampaikan rasa belasungkawa.

Ia menilai perlu langkah konkret dari presiden, sehingga korban tidak terus berjatuhan.

“Tidak cukup dengan berucap berduka cita. Saya mendesak segera minta anggaran darurat melalui Menteri Keuangan (Menkeu) dan koordinasi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) untuk menerjunkan tenaga kesehatan,” usulnya.

Baca: Update Petugas Pemilu Meninggal Dunia 440 Orang, 3.788 Sakit, 30 Wilayah di Indonesia, Sulut 7 Orang

Apalagi, menurut ketua DPP PKS itu, saat ini sudah memasuki Bulan Ramadan. Sementara, perugas KPPS masih terus bekerja merekapitulasi suara.

“Kita sudah memasuki Bulan Ramadan. Saya berharap tidak ada lagi korban KPPS yang meninggal ataupun sakit, dan bisa menjalankan ibadah bulan sekaligus menjalankan tugas di lokasi lokasi perhitugan suara,” paparnya.

Berdasarkan data terbaru kata Mardani Ali Sera, jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia bertambah 16 orang menjadi 440 orang, sedangkan yang sakit bertambah 120.

Sementara, per 4 Mei 2019 pukul 16.00 WIB, jumlah petugas KPPS yang tertimpa musibah mencapai 4.228 jiwa.

Rinciannya, 440 petugas KPPS meninggal dunia, dan 3.788 lainnya jatuh sakit.

"Update data per 4 Mei 2019, pukul 16.00 WIB. Wafat 440, sakit 3.788. Total 4.228 (jiwa)," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Arief Rahman Hakim saat dikonfirmasi, Sabtu (4/5/2019).

Sebagian besar, mereka meninggal dunia karena faktor kelelahan fisik dan kurangnya waktu istitahat.

Mereka bersikap demikian lantaran menjaga kemurnian proses rekapitulasi di tingkatnya masing-masing, hingga tidak mengindahkan kesehatannya sendiri.

Berikut ini rincian data petugas KPPS meninggal dunia di 30 provinsi di Indonesia, per 4 Mei 2019 pukul 16.00 WIB.

1. Aceh: 7 orang

2. Bali: 2 orang

3. Banten: 23 orang

4. Bengkulu: 7 orang

5. DI Yogyakarta: 11 orang

6. DKI Jakarta: 22 orang

7. Jambi: 5 orang

8. Jawa Barat: 100 orang

9. Jawa Tengah: 62 orang

10. Jawa Timur: 39 orang

11. Kalimantan Barat: 10 orang

12. Kalimantan Selatan: 8 orang

13. Kalimantan Tengah: 3 orang

14. Kalimantan Timur: 7 orang

15. Kalimantan Utara: 1 orang

16. Kepulauan Riau: 3 orang

17. Lampung: 19 orang

18. Maluku: 3 orang

19. NTB: 4 orang

20. NTT: 10 orang

21. Papua: 6 orang

22. Riau: 12 orang

23. Sulawesi Barat: 12 orang

24. Sulawesi Selatan: 5 orang

25. Sulawesi Tengah: 1 orang

26. Sulawesi Tenggara: 1 orang

27. Sulawesi Utara: 7 orang

28. Sumatera Barat: 3 orang

29. Sumatera Selatan: 22 orang

30. Sumatera Utara: 14 orang.

Baca: Gugur dalam Tugas Negara, Ketua ReJo: Para Petugas KPPS adalah Pengawal People Power Sebenarnya

Sebelumnya diberitakan Wartakotalive.com, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons usulan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, yang meminta agar makam petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia, dibongkar.

Komisioner KPU Ilham Saputra menilai, persoalan wafatnya petugas KPPS adalah suatu insiden yang perlu dievaluasi secara bersama.

"Meninggalnya mereka ini (petugas KPPS) adalah mari kita sama-sama evaluasi," ujar Ilham Saputra saat ditemui di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (4/5/2019).

Ia pun menyadari bahwa insiden ini disebabkan pelaksanaan pemilu serentak yang memberikan beban kerja ekstra kepada petugas KPPS.

Lebih lanjut, Ilham Saputra menegaskan agar semua pihak prihatin dengan banyaknya petugas KPPS yang meninggal, bukan justru menyampaikan sesuatu yang terkesan politis.

"Jadi enggak usah dibawa-bawa ke politis lah. Gitu ya," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon menilai banyaknya petugas KPPS yang meninggal, sebagai hal yang tidak wajar.

Ia mempertanyakan penyebab meninggalnya ratusan petugas KPPS itu, dikarenakan kelelahan atau faktor lain seperti adanya tekanan.

Sebelumnya, Direktur Relawan Nasional Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi Mustofa Nahrawardaya, meminta agar seluruh kuburan petugas KPPS yang meninggal dunia saat bertugas pada Pemilu 2019, dibongkar.

Sebab, Mustofa Nahrawardaya mencurigai ada yang janggal atas kematian mereka.

Hal ini disampaikan oleh Mustofa Nahrawardaya melalui akun Twitter-nya @akuntofa. Mustofa Nahrawardaya mengaku curiga terhadap kematian ratusan petugas KPPS.

"Karena kecurigaan, saya usul agar seluruh kuburan jenazah petugas Pemilu yang meninggal ada 331 jenazah mohon dibongkar kembali untuk dilakukan autopsi," tulis Mustofa Nahrawardaya.

Sebelumnya diberitakan Wartakotalive.com, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengaku heran atas banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal.

Menurutnya, sepanjang sejarah demokrasi Indonesia, baru kali ini ratusan petugas KPPS meninggal dunia seusai pemilu.

"Bahkan kita heran baru sekarang terjadi sepanjang demokrasi kita, 300 lebih petugas kita meninggal karena kecapekan katanya," ujar Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta, Rabu (1/5/2019).

Prabowo Subianto mengaku prihatin atas meninggalnya para petugas KPPS tersebut. Apalagi, menurutnya, para dokter menilai kejadian tersebut tidak masuk akal.

"Para dokter mengatakan ini kurang masuk akal. Mudah-mudahan nanti akan terungkap apa yang terjadi sebenarnya," katanya.

Selain itu, menurut Prabowo Subianto, sekarang ini terkesan bahwa rakyat Indonesia dianggap bodoh. Masyarakat, katanya, diiming-imingi uang dalam memberikan hak politiknya. Belum lagi, menurut Prabowo Subianto, para kepala desa mendapatkan intervensi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini tengah berupaya menyalurkan dana santunan yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Pihak KPU masih menyusun petunjuk teknis pencairan dana santunan, serta memverifikasi data calon penerima yang kini sedang diproses oleh KPU kabupaten/kota.

Verifikasi tersebut menyangkut validasi data seperti nomor rekening ahli waris atau petugas yang terluka maupun sakit.

Nantinya, penyaluran santunan akan dilakukan secara serentak oleh jajaran KPU seluruh Indonesia, dengan cara mentransfer sejumlah nominal ke rekening yang bersangkutan.

"KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi data termasuk data nomor rekening ahli waris atau penyelenggara yang luka atau sakit. Pembayaran santunan diberikan melalui transfer ke rekening yang bersangkutan, atau ahli warisnya," jelas Arief Budiman.

Penyerahan santuanan ini menindaklanjuti turunnya Surat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bernomor S-317/MK/02/2019 tertanggal 25 April 2019.

Diuraikan di dalamnya, besaran santunan disetujui sebesar Rp 36 juta bagi petugas meninggal dunia, Rp 30 juta untuk mereka yang cacat permanen, luka berat Rp 16,5 juta, dan luka sedang Rp 8,25 juta.

Sedangkan mereka yang jatuh sakit, sesuai petunjuk teknis yang tengah disusun KPU, mereka akan dimasukkan dalam kategori luka sedang maupun luka berat.

Besaran ini merupakan angka maksimal yang tidak boleh dilampaui sesuai persetujuan Menteri Keuangan.

Mereka yang mendapatkan santunan dihitung sejak kecelakaan kerja dalam periode Januari 2019, hingga berakhirnya masa tugas bersangkutan di Pemilu 2019.

Baca: Cerita Warga Saksi Penangkapan Teroris di Bekasi, Kejar-kejaran dengan Polisi hingga Dikira Maling

Baca: Solusi Politisi Golkar untuk Pemindahan Ibu Kota Tanpa Pungut Biaya, Begini Caranya

Tautan: http://wartakota.tribunnews.com/2019/05/06/mardani-ali-sera-pak-presiden-yang-terhormat-tolong-terjunkan-tim-medis-dampingi-petugas-kpps?page=all.