Terkait Tuduhan Garis Keras Umat Islam, Ini Penjelasan Mahfud soal Pertanyaan Politisi Demokrat

TRIBUNMANADO.CO.ID - Politisi Demokrat, Zara Zettira meminta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD untuk meralat ucapannya soal orang garis keras.

Dilansir oleh TribunWow.com, permintaan itu disampaikan Zara Zettira melalui akun Twitter miliknya, @zarazettirazr, Minggu (28/4/2019).

Mulanya, Zara Zettira berharap bahwa pernyataan yang disampaikan Mahfud MD dalam program acara Metro Pagi Primetime pada Selasa (23/4/2019) lalu merupakan sebuah ketidaksengajaan.

Untuk itu, dirinya meminta kepada Mahfud MD supaya segera meralat ucapannya yang dianggap menuduh orang daerah tertentu garis keras.

"Ya Allah semoga pak prof @mohmahfudmd sedang khilaf keselo lidah dan segera MERALAT UCAPAN nya pada sebagian suku bangsa Indonesia, Umat Islam yang DITUDUH nya sebagai GARIS KERAS

Baca: Inisiatif Sendiri, TKN Milenial Paslon 01 Gelar Aksi Kumpulkan Donasi untuk Para Pahlawan Demokrasi

Apa ini dianggap cara REKONSILIASI yang menyejukkan prof?" ujar Zara Zettira.

Sebelumnya, pernyataan Mahfud MD tersebut juga ditanggapi oleh Mantan Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Said Didu.

Melalui kicauannya @msaid_didu, Said Didu meminta Mahfud MD untuk menjelaskan tuduhannya terkait orang Sulawesi Selatan (Sulsel) yang disebut termasuk orang-orang garis keras.

"Mohon maaf prof @mohmahfudmd, saya berasal dari Sulsel.

Mhn jelaskan indikator yg prof gunakan sehingga menuduh orang Sulsel adalah orang2 garis keras agar jadi bahan pertimbangan kami.

Kami orang Sulsel memang punya prinsip SIRI utk menjaga kehormatan.

Inikah yg dianggap keras ?" ujar Said Didu.

Kicauan itu lantas ditanggapi Mahfud MD dengan menjelaskan garis keras yang ia maksud.

Dirinya memaparkan bahwa garis keras sama artinya dengan fanatik yang memiliki kesetian tinggi.

Mahfud MD mengatakan bahwa itu tidaklah termasuk dalam hal yang dilarang.

Kemudian, ia menyinggung terkait kemenangan antara kubu 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dengan kubu 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada wilayah tertentu.

"Garis keras itu sama dgn fanatik dan sama dgn kesetiaan yg tinggi.

Itu bkn hal yg dilarang, itu term politik.

Sama halnya dgn garis moderat, itu bkn hal yg haram.

Dua2nya boleh dan kita bs memilih yg mana pun.

Sama dgn bilang Jokowi menang di daerah PDIP, Prabowo di daerah hijau," papar Mahfud MD.

Selain itu Mahfud MD juga menyatakan bahwa dirinya juga berasal dari wilayah garis keras.

Ia menuturkan bahwa istilah garis keras sudah biasa dipakai dalam dunia politik.

"Dlm term itu sy jg berasal dari daerah garis keras yi Madura.

Madura itu sama dgn Aceh dan Bugis, disebut fanatik krn tingginya kesetiaan kpd Islam shg sulit ditaklukkan.

Spt halnya konservatif, progresif, garis moderat, garis keras adl istilah2 yg biasa dipakai dlm ilmu politik," tutur Mahfud MD.

Sementara diberitakan sebelumnya dari Metro Pagi Primetime, Selasa (23/4/2019), mulanya Mahfud MD menyampaikan hal itu untuk menyoroti soal sebaran kemenangan Pilpres 2019.

Saat itu, Mahfud MD menyatakan bahwa sebaran kemenangan pada Pilpres 2019, mengingatkan untuk segera melakukan rekonsiliasi.

"Kalau melihat sebaran kemenangan, mengingatkan kita untuk lebih sadar, segera rekonsiliasi," ujar Mahfud MD.

"Karena saat ini kemenangan Pak Jokowi ya menang, dan mungkin sulit dibalik kemenangan itu dengan cara apapun."

"Tetapi kalau lihat sebarannya, di provinsi-provinsi yang agak panas, Pak Jokowi kalah," sambungnya.

"Dan itu, diidentifikasi tempat-tempat kemenangan Pak Prabowo, itu diidentifikasi dulunya dianggap dulunya sebagai provinsi garis keras."

"Dalam hal agama, misalnya Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan juga," ungkap Mahfud MD.

Oleh karena itu, menurut Mahfud MD saat ini sangat penting untuk membuat bangsa sadar akan keberagaman.

"Bangsa ini hanya akan maju kalau bersatu, karena buktinya kemajuan dari tahap ke tahap kita raih karena kebersatuan kita," kata Mahfud MD.

"Soal kemenangan, kekalahan, itu soal waktu saja, dan kita akan segera selesai kalau dalam soal itu," imbuh Mahfud MD.

Pembawa acara, kemudian menanyakan soal pelanggaran pemilu kepada mantan Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay.

Menurut Hadar, saat ini, adanya kekurangan dalam penyelenggaraan harusnya bisa diterima.

"Yang terpenting dipastikan kalau itu memang pelanggaran atau kekeliruan terjadi, itu harus segera dikoreksi," ujar Hadar.

"Jadi itu menunjukkan kalau memang lembaga kita ini (KPU), memang lembaga yang kredibel, dan tidak mengambil posisi apapum," imbuhnya.

Terkait kecurangan-kecurangan yang ada, Mahfud MD juga turut memberikan komentar.

"Masyarakat perlu mengawasi, dan saat ini saya kira sudah mengawasi, sehingga KPU misalnya, menurut saya ya dalam pengamatan saya ini KPU sudah cukup berjalan dalam track yang benar," ungkap Mahfud MD.

"Misalnya isu-isu bahwa terjadi kecurangan dalam entry data, ke situng, itu kan dengan mudah bisa dikontrol," sambungnya.

Menurutnya, kesalahan entry data ini masih sedikit, dibanding entry data yang benar.

"Ini sampai dengan semalam [Senin (22/4/2019)], kesalahan entry data ini hanya 87 dari 179 ribu TPS yang sudah di-entry," kata Mahfud MD.

"Itu kan hanya 1/2.000, tapi kalau dihitung sekarang yang sudah diperbaiki, sekarang misalnya jadi seper empat ribu, artinya dari 4.000 TPS, hanya 1 yang keliru."

"Tapi ini bukan untuk membenarkan kesalahan ya, oleh karena itu masyarakat jangan percaya pada hoaks," sambung Mahfud MD.

Baca: Kritik Dahnil Anzar ke Mahfud MD soal Provinsi Garis Keras: Bukan Pancasilais & Menyulut Keruh

Tautan: http://wow.tribunnews.com/2019/04/28/politisi-demokrat-pertanyakan-ucapan-mahfud-md-soal-orang-garis-keras-ini-penjelasan-mahfud?page=all.