Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Pemilu 2019

Salah Input Data Sampai di 9 Daerah, Diingatkan Kembali, Mahfud MD Imbau KPU Supaya Profesional

Mahfud MD minta Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus lebih profesional. Sebelumnya hal serupa diingatkan pada KPU sejak Januari 2019.

Editor: Frandi Piring
YOUTUBE
Terkait Siapa yang Harus Dipilih di Pilpres dan Pemilu 2019, Ini Saran Mahfud MD 

"Penghitung swasta/perseorangan sj sdh lbh di atas 50%."

Lebih lanjut Mahfud MD mengatakan, keadaan seperti ini menimbulkan banyak spekulsi negatif dan semakin memperpanas suasana.

Kata Mahfud MD, ada yang curiga, KPU disusupi orang IT yang tidak netral.

Oleh karenanya, Mahfud MD meminta KPU, awak IT yang bertugas di KPU harus benar-benar profesional dan netral.

Sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan masyarakat sipil harus diberi akses yang luas untuk secara langsung mengawasi.

"Keadaan spt ini menimbulkan bnyk spekulasi negatif dan semakin memperpanas suasana."

"Ada yg curiga, KPU kesusupan orang IT yg tidak netral."

"KPU hrs memastikan bhw awak IT-nya benar2 profesional dan netral."

"Bawaslu dan civil society hrs diberi akses yg luas utk langsung mengawasi," tulis Mahfud MD.

Sebagai bagian dalam pengawasan, kontestan Pemilu dan kelompok masyarakat tidak dilarang untuk menyampaikan hasil hitungannya sendiri kepada publik.

Baik penghitungan via quick count (hitung cepat) maupun real count.

Namun, hasil perhitungan keduanya harus diterima sebagai informasi awal dan pembanding.

Sebab, keputusan akhir siapa pemenang kontestasi tetap harus menunggu hasil hitung manual yang dilakukan KPU.

"Dlm rangka pengawasan, Kontestan dan kelompok2 masyarakat tdk dilarang utk menyampaikan hsl hitungannya sendiri kpd publik, baik Quick Count maupun Real Count."

"Tp semua itu hrs diterima sbg info awal dan pembanding sj."

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved