Enam Lembaga Survei Dilaporkan: Ini Alasan KAMAHK

Koalisi Aktivis Masyarakat Anti Hoaks dan Korupsi (KAMAHK) melaporkan enam lembaga survei yang merilis hitung cepat (quick count) dan exit poll.

Tribunnews
LINK pemilu2019.kpu.go.id-Hasil Real Count KPU Pilpres 2019, Jokowi Unggul 55,72% Data 0,10% TPS 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Koalisi Aktivis Masyarakat Anti Hoaks dan Korupsi (KAMAHK) melaporkan enam lembaga survei yang merilis hitung cepat (quick count) dan exit poll Pemilihan Umum 2019 ke Bareskrim Polri, Kamis (18/4). KAMAHK melaporkan enam lembaga survei tersebut karena menganggap hasil survei mereka membingungkan masyarakat.

Lembaga yang dilaporkan antara lain, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Indo Barometer, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Charta Politika Indonesia serta Poltracking Indonesia.

Kuasa Hukum KAMAHK Pitra Romadoni mengatakan pihaknya mengajukan laporan delik aduan di mana enam lembaga survei itu diduga melakukan kebohongan publik dan melanggar Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Terhadap hal ini kami meminta pihak Bareskrim Polri agar mengusut tuntas permasalahan hasil survei ini. Karena hasil survei ini banyak membingungkan masyarakat kita, khususnya quick count dari lembaga survei ini," ujar Pitra, di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (18/4).

Ia menjelaskan kebenaran hasil hitung cepat lembaga survei itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara real count seperti penghitungan dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya lembaga-lembaga survei itu hanya memperoleh sampel dari 2.000 TPS, sehingga tidak mewakili secara keseluruhan pemungutan suara.

Pitra mempertanyakan di mana saja lokasi lembaga survei ini mengambil sampel TPS. Ia menilai hasil hitung cepat itu membingungkan masyarakat dan menggiring opini masyarakat.

"Jangan membuat kebingungan masyarakat kita. Ini sudah sangat dahsyat penggiringan opini hitung cepat ini. Apabila nanti nyatanya Prabowo yang menang, bagaimana nanti mempertanggungjawabkan ini," tanya dia.

Lebih lanjut Pitra meminta agar masyarakat tetap menjaga keamanan dan kondusivitas agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Tujuannya adalah agar tidak terjadi keresahan di tengah masyarakat sambil menunggu hasil real count dari KPU.

Pitra Romadoni juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menindak tegas lembaga-lembaga survei yang mereka laporkan. Pitra menilai lembaga survei tersebut mengeluarkan hasil quick count yang terlalu cepat sehingga masyarakat menjadi resah.

"Kita meminta Bawaslu agar dapat menindak tegas lembaga-lembaga survei yang mengeluarkan hasil quick count yang terlalu cepat. Ini jelas sekali meresahkan masyarakat," ujar Pitra.

Pernyataan Pitra itu merujuk pada hasil quick count sejumlah lembaga survei yang menyebut Jokowi-Maruf Amin mengungguli Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan kisaran suara 55 persen berbanding 44 persen. Ia mengatakan hasil berbeda terlihat melalui aplikasi jaga TPS yang memenangkan kubu paslon nomor urut 02. Selain itu, pihaknya juga berpatokan kepada pernyataan Prabowo yang mengklaim menang 62 persen.

"Data internal Aplikasi Jaga Tps saja menghasilkan Jokowi 40,26 persen dan Prabowo 59,74 persen. Kedua, Prabowo juga mengumumkan hasil real count menang sebesar 62 persen," jelasnya.

Sehingga, KAMAHK menilai bahwa hasil hitung cepat lembaga-lembaga survei itu merupakan kebohongan publik. Menurut Pitra perbedaan dua persen saja dari hasil real count sudah termasuk kebohongan publik.

"Dua persen saja mereka melenceng dari real count, itu sudah dinamakan kebohongan publik dalam konteks Pasal 14 dan 15 UU No 1 Tahun 1946 tentang hukum pidana," tutur Pitra. (Tribun Network/dit)

Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved