Kasus Surat Suara Tercoblos di Malaysia: Mantan Kepala BIN Yakin Terungkap
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono meyakini kebeneran konten video surat suara Pemilu 2019 tercoblos di Malaysia
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
lihat foto
Pemungutan suara untuk WNI pemilik hak suara di Malaysia baru akan dilakukan pada 14 April 2019.
Dalam video berdurasi 5 menit 5 detik itu tampak 57 kantong plastik warna hitam berisi surat suara Pemilu 2019. Beberapa orang yang berada di video memperlihatkan surat suara Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif RI 2019 yang telah tercoblos.
Menurut video, surat suara pemilihan presiden sudah tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf, dan surat suara DPR RI tercoblos untuk caleg Partai Nasdem nomor urut 3 atas nama Ahmad.
Kemudian ada juga video lainnya yang menunjukkan surat suara sudah dicoblos untuk paslon yang sama yakni Jokowi-Ma'ruf. Beberapa surat suara lainnya juga telah kondisi tercoblos untuk calon anggota legislatif DPR RI Dapil DKI Jakarta II dari Partai Nasdem nomor urut 2 Davin Kirana, nomor urut 3 bernama Achmad dan caleg Partai Demokrat dari Dapil Jakarta II nomor urut tiga, Mariana Harahap. Diketahui, Davin Kirana merupakan putra Duta Besar RI untuk Malaysia, Rusdi Kirana.
"Kita sudah melakukan penggerebekan di Bandar Baru Bangi di Universiti tempatnya. Barang-barang sudah dicoblos. Di Malaysia selangor. Sudah dicoblos 01, Partai Nasdem nomor 5, calegnya nomor urut 3 namanya Ahmad. Kami harap KPU Indonesia membatalkan semua urusan tentang DPL Malaysia dari hari ini sampai tanggal 14. Kalau tidak kami akan duduki KBRI." Demikian potongan narasi videonya.
Beredarnya video temuan surat suara tercoblos ini tengah diselidiki oleh KPU, Bawaslu, Polri dan dibantu Polis Diraja Malaysia.
Peringatkan yang Ingin Ciptakan Chaos
Hendro meyakini pelaksanaan Pemilu 2019 akan berjalam aman dan jauh dari kerusuhan atau chaos. Meski kemungkinan berpotensi masalah, Hendro memastikan tidak akan menjadi ancaman serius, apalagi sampai mengancam keselamatan masyarakat.
Sebab, aparat keamanan dari Polri dan TNI telah siap menjaga keamanan proses penyelenggaraan hingga pasca-pemungutan suara 14 April 2019. Belum lagi anggota TNI terikat dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
"Tentara dan polisi itu siap selalu untuk mengamankan rakyat, karena hukum yang tertinggi adalah keselamatan rakyat. Itu yang harus dipegang, hukum lain itu di bawah," ujarnya.
Menurutnya, masyarakat atau calon pemilih tak perlu khawatir menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). "Masyarakat jangan khawatir, pada saat pemilu maupun sesudah pemilu ada keributan, chaos itu tidak mungkin," ungkapnya.
Ia mengingatkan, pihak-pihak yang berencana menciptakan kerusahan atau chaos di masyarakat terkait Pemilu 2019 ini akan menanggung sendiri akibatnya.
"Orang yang mengancam-ancam mau membikin chaos, itu kan ada orang itu, saya juga baca. Dia itu menggali lubang sendiri. Tidak mungkin dalam keadaan seperti ini tentara akan diam saja," tandasnya.
Ia mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai beredarnya kabar di media sosial maupun di lapangan yang belum dipastikan kebenaran. Sebab, jika masyarkat menerima begitu saja hoaks, maka hal itu menjadi awal munculnya chaos. (tribun network/yud//dan/coz)
