Maruf Absen di Kampanye Prabowo-Sandiaga

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Maruf Amin tidak akan menghadiri kampanye akbar pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (7/4). Menurut Maruf aksi 212 telah selesai meski dia penggerak aksi tersebut.

Pernyataan Maruf Amin menanggapi ajakan dari Ketua Sekretariat Nasional Prabowo-Sandiaga M Taufik. M Taufik mengatakan semua alumni aksi 212 akan hadir pada kampanye Prabowo-Sandiaga di GBK. Taufik juga mempersilakan Maruf Amin untuk hadir bila berkenan sebagai alumni aksi tersebut.

"Saya sih calon 01. Jadi tidak ada hubungannya. (Aksi, red) 212 yang asli sudah selesai, kalau sekarang 212 yang PA (Persaudaraan Alumni, red)," ujar Maruf di Rumah Situbondo, Menteng, Jakarta, Jumat (5/4).

Maruf Amin menyebut gerakan PA 212 bermuatan politis. Menurut Maruf aksi 212 adalah gerakan yang mengedepankan keumatan.

"Kalau yang murni, yang tidak ada tambahannya, 212 murni, nah di situ saya ada. Saya penggerak," kata Maruf.

Maruf memastikan tidak akan menghadiri acara kampanye Prabowo-Sandiaga di GBK. Dia beralasan acara tersebut tidak berhubungan dengan aksi 212 yang asli.

"Ya tidak, lah dan tidak ada hubungannya dengan 212 yang asli. Ini, kan 212 PA," ujarnya.

Menurut Maruf, gerakan PA 212 bermuatan politis. Sedangkan, 212 asli merupakan gerakan yang mengedepankan keumatan.

"Iya PA itu, kalau yang murni, yang tidak ada tambahannya 212 murni nah di situ saya ada. saya penggerak," tutur Maruf.

Maruf pun memastikan tidak akan hadir acara di GBK. "Ya tidak lah. Dan tidak ada hubungannya dengan 212 yang asli. Ini kan' 212 PA," ucapnya.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin menanggapi undangan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kepada Maruf Amin ke kampanye akbar Prabowo-Sandiaga.

Ace Hasan Syadzily, juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, mengatakan BPN harus mengetahui tertib aturan dalam kampanye Pilpres. Apalagi itu adalah kampanye akbar pasangan 02.

"Seharusnya mereka tahu bahwa acara itu merupakan kampanye terbuka dalam rangka Pilpres. Harus tahu aturan, dong," tegas politikus Golkar itu kepada Tribun Network, Jumat (5/4).

"Masa cawapres kami diundang untuk kampanye mereka. Nanti mereka makin kalah dong," imbuhnya.

Ace mengatakan PA 212 adalah bagian dari gerakan politik Prabowo-Sandiaga. Menurut Ace mereka mempolitisasi berbagai gerakan, seperti PA 212, untuk kepentingan politik.

"Sejak awal makin jelas bahwa alumni 212 itu bagian dari gerakan politik untuk 02. Mereka mempolitisasi berbagai gerakan seperti alumni 212 ini untuk kepentingan politik," tegasnya.

Hak Politik 212

Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Hidayat Nur Wahid menilai tak ada yang salah jika gerakan 212 memberikan dukungan kepada pasangan calon tertentu di Pilpres 2019. Menurut Hidayat dukungan tersebut tidak elanggar undang-undang.

"Pertama, 212 itu sah rakyat Indonesia. Mereka juga punya hak pilih, mereka punya hak politik. Kalau kemudian mereka menyatakan dukungan ke kelompok manapun, itu hak mereka," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/4).

"Kalau kemudian mereka (Alumni 212, red) menyatakan dukungan ke 02, misalnya, ya itu hak mereka. Di mana salahnya? Tidak ada undang-undang apapun yang dilanggar," imbuhnya.

Menurut mantan Ketua MPR RI itu sebenarnya tim BPN tidak mutlak mengundang PA 212. Hidayat menuturkan PA 212 juga memiliki agenda untuk memutihkan Jakarta di hari kampanye akbar Prabowo-Sandi dilakukan.

"Ya sudah ketemu saja. Yang dipentingkan adalah bahwa itu nanti semuanya berlangsung tetap aman, tertib dan damai sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan tradisi islami yamg dipegang oleh 212," ujarnya.

Menanggapi tudingan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf yang menyebut PA 212 adalah gerakan politik untuk kubu Prabowo-Sandi, menurut Hidayat, gerakan 212 tak hanya memikirkan soal Pilpres. Hidayat mengatakan Islam tak memisahkan urusan politik dan bukan politik. Syaratknya hal ini dilakukan secara baik dan sesuai aturan hukum serta tidak merugikan pihak lain.

"Dukungan politik, Anda mau sebut gerakan politik, ya terserah Anda, tapi apa salahnya kalau itu gerakan politik? Gerakan politik dari masyarakat yang punya hak politik di negara demokrasi. Apa salahnya," pungkas politikus PKS itu. (Tribun Network/des/mal/mam)