Breaking News:

Adik Prabowo Heran TKN Pasif soal DPT

Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo merasa heran kepada Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin.

Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
TRIBUNMANADO/WARSTEF ABISADA
Adik Prabowo Subianto, Hasyim Djojohadikusumo di Kantor Sinode GMIM Tomohon, Selasa siang (24/6/2014) 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo merasa heran kepada Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin. Hashim heran TKN pasif terhadap permasalahan daftar pemilih tetap (DPT) yang disusun Komisi Pemilihan Umum.

Hashim Djojohadikusumo menyampaikan hal tersebut saat jumpa pers Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Hotel Ayana, Jakarta, Senin (1/4). Hashim mengatakan kejanggalan pada DPT terletak pada adanya 9,8 juta pemilih bertanggal lahir sama setelah disisir oleh BPN.

“Hasil verifikasi BPN sudah kami sampaikan 1 Maret 2019 lalu dan diterima secara baik, namun dengan menyesal, menurut kami yang sudah dilakukan sekarang belum selesai dan belum memuaskan. Apalagi menurut UU, DPT harusnya sudah final pada tanggal 17 Maret 2019 lalu,” ungkap Hashim.

“Kami juga heran kepada kubu 01 yang tak ada tanggapan dan tindakan. Seolah-olah semua baik-baik saja,” imbuhnya.

Hashim juga menyatakan keheranannya kepada kinerja KPU dan Ditjen Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil) sebagai penyedia database kependudukan untuk DPT. BPN memberitahu adanya kejanggalan itu sejak 15 Desember 2018. Hashim mengajak kubu TKN untuk turut aktif dalam membersihkan daftar DPT dari pemilih yang invalid dan tidak sah.

“Sampai sekarang DPT itu belum beres dengan berbagai alasan. Saya kira kalau pejabat negara tidak melakukan sesuai temuan masyarakat, bisa jadi pidana,” tegasnya.

“Tapi saya yakin tinggal dua minggu ini bisa selesai. Lalau semua beres maka semua pihak senang, partai-partai akan puas juga. Jangan kemudian kalau kalah dipermasalahkan,” pungkas Hashim.

Sebelumnya KPU mengatakan pembersihan data pemilih invalid dari DPT menunggu hasil dari KPU daerah se-Indonesia. Ada dugaan 17,5 juta pemilih invalid dalam DPT belum selesai hingga Senin (1/4). Menurut Hashim KPU melakukan penyisiran untuk verifikasi data pemilih tanpa mengindahkan laporan BPN.

“Menurut kami konyol karena melakukan verifikasi sampling di area yang mereka inginkan saja. Kami beri data ada dugaan pemilih invalid, mulai dari nama dan alamat, tapi justru mereka cek di tempat lain,” ungkap adik kandung Prabowo Subianto tersebut. 

Hashim menegaskan DPT yang telah ditetapkan KPU RI terdapat banyak kejanggalan karena jumlah pemilih bertanggal lahir tertentu jauh lebih banyak daripada pemilih yang memiliki tanggal lahir di tanggal lain.

“Memang wajar lahir tanggal 1 bulan Juli. Wajarnya kalau jumlahnya 500 ribu, tapi bukan sembilan juta,” tegasnya.

Agus Maksun, tim IT (informasi dan teknologi) BPN yang mendampingi Hashim menyatakan KPU seharusnya tak sekadar melakukan sampling, tapi langsung membenahi apa yang sudah dilaporkan pihaknya. Agus mengatakan pihak BPN nyatanya sudah melakukan penelusuran dan menemukan pemilih yang dimaksud lupa tanggal lahirnya.

“Di Bangkalan, Jawa Timur kami menemukan satu TPS (tempat pemungutan suara) ada 228 pemilih dengan tanggal lahir sama yakni 1 Juli. Setelah dicek, ternyata yang bersangkutan tahu tanggal lahirnya yaitu 20 Mei 1997. Ini membantah apa yang disampaikan Dukcapil pemilih dengan tanggal lahir 1 Juli merupakan limpahan dari pemilih yang lupa tanggal lahirnya,” pungkas Agus. (Tribun Network/zal)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved