Kubu Prabowo-Sandi Laporkan 17,5 Juta DPT Ganda

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melaporkan 17,5 juta data yang menurut mereka tak wajar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta Pusat, Senin (11/3).

BPN Prabowo-Sandi yang dipimpin Hashim Djojohadikusumo sekalligus adik Prabowo itu menyampaikan, pihaknya menemukan 17,5 juta nama tidak wajar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Ketidakwajaran tersebut ditemukan setelah KPU mengumumkan DPT pada 15 Desember 2018 lalu.

“KPU RI memberi kami waktu untuk melakukan verifikasi, setelah empat kali pertemuan dengan KPU, BPN melalui tim informasi dan teknologi meyampaikan bahwa masih ada 17,5 juta data yang menurut kami tak wajar, dengan penemuan itu kami menyampaikan keprihatinan atas keutuhan dan integritas DPT,” ujar Hashim Djojohadikusumo yang juga Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandi.

Hashim menegaskan ada dua kemungkinan yang bisa terjadi terkait penemuan itu, yakni karena data ganda atau invalid.

Juru debat BPN Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria menyampaikan secara detail penemuan 17,5 juta nama yang tidak wajar tersebut.

Menurutnya ketidakwajaran terjadi pada jumlah pemilih yang lahir pada tiga tanggal yaitu 31 Desember, 1 Januari, dan 1 Juli. “Dari 17,5 juta nama yang tak wajar itu terletak pada tanggal lahir yaitu yang lahir pada tanggal 1 Juli sejumlah 9,8 juta; yang lahir pada tanggal 31 Desember ada 3 juta; dan yang lahir pada 1 Januari sejumlah 2,3 juta nama,” ujarnya.

Ahmad Riza mengatakan perbedaan itu cukup mencolok karena jumlahnya jauh dari angka rata-rata penduduk yang lahir pada tanggal yang lain. “Kalau kami hitung rata-rata setiap tanggal dalam satu tahun itu ada 520 ribu nama, misal masyarakat yang lahir tanggal 30 Juni ada 520 ribu kemudian tiba-tiba yang lahir tanggal 1 Juli ada 9,8 juta; kemudian yang lahir 2 Juli kembali 520 ribu, itu menurut kami yang tak waja,” tegasnya.

Ahmad Riza mengatakan pihaknya akan segera mengagendakan pertemuan dengan Ditjen Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil) Kementerian Dalam Negeri untuk memverifikasi hal tersebut. “Karena KPU mengatakan data tersebut diambil dari Ditjen Dukcapil Kemendagri,” imbuhnya.

Anggota KPU RI Viryan Aziz menyatakan data yang disampaikan oleh pihak BPN Prabowo-Sandi itu bukan data yang valid dan perlu dikonfirmasi.

"Dari 17,5 juta, ini bukan data invalid, tapi yang menurut pandangan BPN 02 perlu dikonfirmasi. Jadi hasil konfirmasinya adalah 17,5 juta itu pemilih yang terkonsentrasi tanggal bulan lahirnya kepada tiga kelompok, yaitu yang tanggal dan bulan lahirnya, tanggal 1 bulan 7, yang kedua tanggal 31 bulan 12, yang ketiga tanggal 1 bulan 1," ujar Viryan.

Viryan mengatakan KPU sudah sudah mengonfirmasi data tersebut ke Ditjen Dukcapil Kemendagri. Ia menambahkan, data tanggal lahir yang diduga tidak wajar oleh BPN itu juga ditemukan Kemendagri. Berdasarkan data Kemendagri, Viryan mengatakan munculnya data ganda tanggal lahir disebabkan ada warga yang lupa tanggal lahirnya sehingga di sama kan dengan tanggal yang ada, praktik seperti itu sudah ada sejak Pemilu 2014 lalu.

"Mengapa data seperti itu bisa muncul? Informasi yang kami terima, data itu hasil dari pencatatan di bawah. Misalnya ada pemilih yang pada saat kegiatan administrasi kependudukan, tidak ingat lahirnya tanggal berapa, bulan berapa, hal-hal yang sifatnya data seperti itu kemudian disamakan tanggal lahirnya, ada yang tanggal 1 bulan 7, tanggal 31 bulan 12 dan tanggal 1 bulan 1," ujar Viryan.

Selain itu, Viryan juga meluruskan terkait data ganda. Ia menyatakan KPU telah mengecek DPT sejak September 2018 hingga Februari 2019 dengan berkoordinasi dengan parpol peserta pemilu.

KPU juga telah menyerahkan 775 ribu data potensi ganda ke partai politik, termasuk kepada  Partai Gerindra selaku partai pengusung capres-cawapres nomor urut 2. Data tersebut juga sudah diminta klarifikasi kembali.

"Terakhir KPU menyerahkan data potensi ganda ke DPP partai Gerindra di bulan Februari sebanyak 775 ribu dari 190 juta (DPT). Itu data pontensi ganda, bukan data ganda. Dan data tersebut sudah kami sampaikan kepada jajaran kami di bawah untuk diklarifikasi kembali," kata Viryan.

Viryan mengatakan KPU akan melakukan pengecekan terhadap data yang diduga ganda yang dilaporkan oleh BPN. Selain itu, KPU juga akan mengecek potensi data ganda 775 ribu. (tribun network/zal/dtc/coz)