Politik

Ini Jalannya Diskusi Rasionalisasi Politik oleh Warga Kawanua di Jakarta

Acara dimulai dengan pengantar dari Admin Kawanua Informal Meeting, Max F Wilar.

Ini Jalannya Diskusi Rasionalisasi Politik oleh Warga Kawanua di Jakarta
ISTIMEWA
Ini Jalannya Diskusi Rasionalisasi Politik oleh Warga Kawanua di Jakarta 

Ini Jalannya Diskusi Rasionalisasi Politik oleh Warga Kawanua di Jakarta

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Diskusi Tematik bertajuk "rasionalisasi politik" yang dilaksanakan Kawanua Informal Meeting (KIM), Yayasan Leno dan D'Light Instititute di House of D'Light, Jakarta penuh antusiasme.

Itu dikatakan ketua Yayasan Leno, Stefanus Rengkuan, Jumat (08/03/2019).

Acara dimulai dengan pengantar dari Admin Kawanua Informal Meeting, Max F Wilar, dengan memperkenalkan satu persatu pembicara dan penanggap termasuk semua peserta yang adalah anggota KIM dalam pelbagai kelompoknya: PIKG, Yayasan Minaesa, Yayasan Leno, semuanya masih terafiliasi dengan nama besar 'Kawanua' alias Minahasa diaspora. Max memulai dengan menegaskan moral dan etika sebagai dasar dari hidup bermasyarakat sebagaimana  sebuah polis di zaman Yunani kuno dahulu, juga selanjutnya di masyarakat modern dengan pola pemerintahan dan bernegara yang dianut. 

"Sejauh mana yang benar dan patut dijalankan oleh pemerintahan dan negara. Rasionalisasi politik itu penting. Kita berbicara politik yang rasional, bukan politik praktis demi kekuasaan belaka. Apakah kita sudah tersesat atau masih dalam koridor yang masih bisa diterima oleh rasio sebagaimana nampak dalam moral dan etika baik sebagai prinsip maupun sebagai ilmu. Hal yang benar dan patut atau das sollen, yakni apa yang seharusnya itulah mesti menjadi rujukan kita dalam berpolitik," ujarnya.

Alfrits Inkiriwang sebagai penanggap justru membuka tanggapannya dengan menempatkan Rasionalisasi politik itu dalam bidang-bidang kehidupan publik bernegara dan individu warganegara, yang bisa berbeda sesuai nilai dan kepentingan yang terus berubah.

"Rasionalisme ekonomi sebuah negara atau pemerintahan bisa berbeda dengan rasionalisme dalam etika dan moral publik. Dalam politik ekonomi, apa yang penting bagi pemerintah orde baru adalah untung rugi secara kwantitatif. Seberapa kebutuhan sandang pangan rakyat banyak terpenuhi itu misalnya lebih penting daripada hak asasi dari warga negara yang tanahnya digusur demi pembangunan waduk untuk pertanian.  Stabilitas keamanan dan ketertiban umum lebih penting sebagai pertimbangan rasional untuk diambil sebagai kebijakan politik daripada hak berbicara berpendapat bahkan lebih penting dari hak asasi hidup para preman. Sampai masyarakat diyakinkan oleh rejim pemerintah bahwa memang lebih berguna dan benar bahwa para preman itu wajar saja ditembak mati di tempat tanpa proses pengadilan. Itulah Rasionalisasi terkait kepentingan mana yang lebih besar atau yang lebih pas menurut sebuah rezim," katanya.

Ia mengatakan dalam konteks person individual, berbicara hak asasi manusia, ada saja rasionalisasi yang membenarkan pilihan dan tindakan yang sebelumnya dianggap naif dan tidak etis secara publik negara dan individu. Misalnya soal aborsi legal yang sedang terjadi umum di negara-negara Barat, sebelumnya tidak demikian, yakni tuntutan aborsi demi menjamin hak perempuan sebagai pemilik tubuh termasuk janinnya. 

"Bahkan lebih jauh lagi rancangan undang-undang aborsi setelah kelahiran di mana sang perempuan yang melahirkan berhak memilih apakah anak itu diterima atau tidak, alias tetap hidup atau dimatikan sesudah dilahirkan. Contoh lain lagi setiap orang berhak menyayangi siapa saja, maka perkawinan sejenis tak masalah bahkan sampai ekstrim menikahi seekor kuda,"katanya.

"Nah, apa yang rasional itu pada akhirnya rasional menurut siapakah? Menurut kelompok atau publik negara dan individu yang manakah?. Sejarah memperlihatkan perubahan preferensi dan pilihan rasional atau nilai yang dianggap masuk akal dan bisa dipertanggungjawabkan, karena masyarakat berubah. Rasionalisasi atau pemaknaan terhadap realitas dalam bidang ekonomi, ideologi, politik, moral, dan bidang kehidupan lainnya sangat ditentukan oleh konteks yang melingkupinya dari waktu ke waktu."

Sebelum tanggapan dan diskusi, sejarawan dari UI, Dr Yudha Tangkilisan mengantar peserta dengan makalah yang sangat komprehensif yang berjudul: Rasionalisasi Politik, sebuah Perspektif Sejarah.

Halaman
12
Penulis: David_Manewus
Editor: Alexander Pattyranie
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved