Sudirman Said Minta KPU RI Tegakan Aturan Soal Serangan Personal Jokowi Kepada Prabowo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said menyoroti ketaatan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo saat debat capres II pada Minggu (17/2/2019).

Ia menyoroti pernyataan menyerang dari Jokowi soal ratusan ribu hektar tanah HGU (Hak Guna Usaha) yang kini dikuasai Prabowo di kawasan Kalimantan Timur dan Aceh.

Menurutnya pernyataan itu adalah sebuah serangan personal yang melanggar aturan debat yang sudah disusun oleh KPU RI.

Baca: Kalah Dari MU dan Diteriakan Pendukung Chelsea, Maurizio Sarri Tidak Khawatir

Baca: Tanggapan Rizal Ramli Soal Moderator Debat Capres: Terlalu Mengganggu Stop-stop

“Ketaatan pada aturan adalah dasar dari ilmu kepemimpinan, kalau pemimpin tak taat aturan seperti itu bagaimana, sudah diatur tidak boleh tapi kok terus menyerang secara personal,” ungkap Sudirman Said di Kebayoran Baru, Jaksel, Senin (18/2/2019) malam.

Sudirman sendiri mengatakan pihaknya tidak ingin menyerang balik Jokowi.

Akan tetapi ia meminta KPU RI agar tegas dalam hal penegakan aturan terutama mengenai larangan serangan secara personal.

“Kami tak ingin serang petahana tapi kami mau ingatkan KPU RI bahwa mereka harus menegakkan aturan,” tegasnya.

Baca: PARA Syndicate Nilai Undecided Voter dan Swing Voter Memilih Pasangan Jokowi-Maruf

Baca: Berikut Penjelasan Status HGU Ratusan Ribu Hektar Tanah yang Disebut Prabowo di Debat Capres

Sudirman juga menyatakan pihaknya melihat serangan Jokowi itu tak akan berpengaruh pada elektabilitas Prabowo-Sandi.

“Poinnya adalah hal seperti itu kenapa harus dikemukakan, tak ada urusannya dengan debat, harusnya seorang pemimpin tau etika soal itu, saya kira masyarakat sudah paham lah hal seperti itu tak akan laku lagi,” pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan link http://www.tribunnews.com/nasional/2019/02/19/bpn-soroti-ketaatan-jokowi-pada-aturan-di-debat-kedua-serang-prabowo-dengan-kepemilikan-lahan.