Bukan Perkara Turis China, tapi Perkara Praktik Ekonomi Wisata yang Fair dan Saling Menguntungkan
Lonjakan kunjungan wisman China harus berbanding lurus dengan kue ekonomi yang dinikmati masyarakat Bali.
Saya rasa, jika mau dihubung-hubungkan tentu bisa ditemukan keterkaitannya.
Tapi, dengan indikasi awal semacam ini, gejalanya lebih kepada praktek geoekonomi.
Biasanya, penguasaan ekonomi akan berbuah pada penguasaan geo politik dan geo strategik.
Apapun itu, intinya kembali kepada Indonesia. Apakah kita bisa memanfaatkan lonjakan wisman China ini secara maksimal tapi juga hati-hati dan terkendali, atau sekedar menikmati peningkatan jumlahnya saja, untuk memenuhi angka target kunjungan wisman di tiap akhir tahun.

Saya kira, pemerintah, baik pusat dan daerah juga harus bicara kualitas. Lonjakan kunjungan wisman China harus berbanding lurus dengan kue ekonomi yang dinikmati masyarakat Bali.
Jika turis China "nyaris" cashless datang ke Bali, tentu perlu penyikapan yang serius dari pemerintah.
Belakangan, WeChatPay sudah bekerja sama dengan BNI, tapi sejauh mana BNI bisa menikmati lonjakan pembayaran elektronik tersebut, sampai saat ini belum ada kejelasan.
Begitu pula dengan gerai-gerai atau toko milik pengusaha China, yang menerima pembayaran elektronik WeChatPay.
Harus ada aturan main yang jelas. Pertama, soal legalitas, kedua soal bentuk kontribusi terhadap pemerintah lokal dan masyarakat lokal.
Populer: Gisella Mati-matian Bela Gading Marten yang Sempat Terciduk dengan Wanita Lain di Kelab Malam
Jangan sampai toko-toko tersebut justru menjadi gerai-gerai penjualan barang oleh-oleh yang juga berasal dari China, bukan produk dari UMKM Bali, misalnya.
Jadi saya kira, dalam kacamata itulah kita harus melihat persoalan ini.
Kontribusi terhadap daerah dan masyarakat daerah sekitar destinasi harus bisa diukur dan dirasakan, bukan hanya dirasakan dalam bentuk kehadiran sampah-sampah para turis China, yang berbelanja di toko-toko rekan senegaranya di Bali, apalagi kalau yang dibeli adalah produk berasal dari negaranya.
Kondisi semacam itu tentu tak menguntungkan buat Rakyat Bali.
Oleh karena itu, harus ada aturan main yang jelas, agar sama-sama menguntungkan.
Para turis dapat memuaskan hasrat berwisatanya ke Bali, dan pemerintah serta masyarakat Bali juga mendapat porsi ekonomi dari spending mereka di Bali. Itu intinya.
Jika aturan mainnya jelas dan adil, perkara urusan geostrategi, geoekonomi, atau apapun lah, akhirnya akan berjalan juga dalam gerak yang mengedepankan fairness, adil, serta saling menguntungkan.