Jokowi dan Olly Untungkan Sulut, Tim Prabowo Jualan Isu Harga Kopra Anjlok

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Tim kampanye dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Sulawesi Utara berusaha mengeksplorasi serta kapitalisasi sejumlah isu untuk merebut simpati rakyat.

Isu ekonomi seperti harga kopra yang anjlok menjadi jualan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Sebaliknya koalisi petahana Joko Widodo-Ma’ruf Amin punya banyak amunisi. Misalnya keberhasilan pemerintah yang mengangkat perekonomian Nyiur Melambai.

Bergairah sektor pariwisata hingga pembangunan jalan tol Manado-Bitung dan Bendungan Kuwil Kawangkoan, Minahasa Utara.

Pendukung Prabowo menyoroti jatuhnya harga sejumlah komoditi andalan Sulut. “Harga kopra jatuh, petani benar benar merana,” kata Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sulut, Melky Suawa, Minggu (14/10/2018).

Lanjut Suawa, kelesuan ekonomi Indonesia saat ini adalah fakta. Masyarakat betul merasakan dampaknya. “Banyak pemutusan hubungan kerja (PHK), usaha gulung tikar, sulit cari pekerjaan, harga (barang) naik, rupiah terjun bebas dan lainnya,” kata dia.

Suawa menyatakan, masyarakat tidak bisa lagi dibodohi oleh angka statistik yang menyajikan prestasi pemerintah di bidang ekonomi. Kenyataan hidup sehari-hari telah membantahnya. “Rakyat tak bisa dibodohi lagi,” kata dia.

Dikatakan Suawa, Jokowi menjanjikan pertumbuhan ekonomi 7 persen per tahun, tapi pertumbuhan hanya 5 persen lebih secara nasional (Sulut 6,32 persen).

“Janjinya swasembada (beras) tapi impor terus. Petani menderita, janji antiutang malah kita terus berutang. Janji buka 10 juta lapangan kerja tapi banyak yang PHK,” kata dia. Ungkap Melky, dahulu banyak masyarakat terbuai janji.

Ketua Tidar Sulut, Aif Darea menyatakan, kelesuan ekonomi saat ini bukanlah kampanye hitam (black campaign) tapi benar fakta. Pihaknya menerangkan itu ke masyarakat agar bisa memahami mengapa perlu ganti presiden.

“Malah masyarakat yang kadang ceramahi kami soal kegagalan ekonomi Jokowi,” beber dia. Dikatakan Darea, pihaknya antikampanye hoaks. Semua yang dikampanyekan berbasis data. “Dan masyarakat merasakannya,” kata dia.

Di level nasional, Darea menyoroti masalah hilangnya kemandirian bangsa. “Jangankan beras, garam pun kita impor, padahal garis pantai Indonesia panjang, lahan pertaniannya juga besar,” kata dia.

Khusus Sulut, Darea menyoroti masalah penegakkan hukum. “Tak perlu dikampanyekan juga, kita semua merasakannya,” kata dia.

Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PDIP Sulut, Lucky Senduk mengatakan, kampanye harus dilakukan dengan santun dan beretika.

Baginya tidak ada kampanye negatif yang bermakna positif. “Jadi yang dilakukan oleh kami sesuai pernyataan Jokowi bahwa harus berkampanye yang santun dan beretika. Tidak bisa melakukan kampanye negatif maupun kampanye hitam,” katanya.