Satu Hijriah Bersama Jokowi

Oleh: Iwan Piliang, Wartawan Senior

SEORANG Satuan Pengamanan (Satpam) di kediaman dinas Gubernur DKI itu menyapa saya dalam bahasa Minang.

“Baa kaba Pak Iwan. Baa lai bisa juo mengecek caro awak?” (“Bagaimana kabar Pak Iwan, masih bisa juga berbahasa Minang?”)

Saya balas dengan langgam sedaerah. Sosok anak muda mengaku kelahiran Bukittinggi tahun 80-an itu berceloteh panjang. Termasuk ihwal bagaimana berjibun tamu datang ingin berjumpa Jokowi. “Wartawan terkadang subuh sudah menunggu. Pernah juga ada demonstrasi. Masak kediaman dinas didemo?”

Entah karena libur panjang, Kamis malam di sekitar pukul 20 itu tak ada wartawan atau tamu lain. Dari ruang tunggu tamu, saya perhatikan sebuah layar televisi menayangkan 10 kotak gambar, pancaran Closed Circuit Television (CCTV), beberapa ruas pojok di sekitar kediaman. Menatap ke halaman, rumput hijau menghampar. Nun di seberang jalan kehijauan kian membentang. Di sela pohon-pohon besar peninggalan kolonial Belanda, rerumputan bagaikan ambal tebal. Batang pohon di Taman Suropati merindang-panjang. Angin malam menggerakkan dedaunan seakan mengabarkan: tiada lagi taman seindah itu di Jakarta kini.

Sekitar setengah jam menanti, saya menemui Jokowi di ruang utama rumah dinas itu. Saya perhatikan tiga kelompok kursi dan sofa di ruangan itu. Dinding-dinding polos, tanpa satu pun hiasan lukisan. Sebuah pot bunga pun tak ada. Di dalam hati saya bertanya apakah tidak ada satupun lukisan atau benda seni inventaris Pemda DKI sehingga kediaman itu polos bak baju putih dikenakan Jokowi malam itu?

Entah menyadari akan pertanyaan hati saya, Jokowi antara lain menyampaikan keinginannnya. “Saya lagi mencari lokasi yang baik bagi seniman menuangkan lukisan di tembok, di mana warga dapat menikmati sambil berjalan kaki, di mana ya?”

Nanar saya sebentar.

Belum bisa saya bayangkan lokasi mana yang pas. Ada tembok, panjang, bisa dijadikan kanvas melukis seniman. Bisa dinikmati pejalan kaki. Jokowi bilang, di Solo lokasi itu ada.

“Saya hanya modali seniman masing-masing satu setengah juta, mereka lalu berkarya.”

Kami berceloteh ihwal Taman Ismail Marzuki (TIM) kini. Jokowi mengatakan untuk anggaran tahun ini ada sekitar Rp 100 miliar lebih membangun kawasan itu kembali. “Namun saya mau TIM dirombak total,” ujarnya.

Perubahan total dimaksudkannya, dikembalikan sebagai kawasan kebudayaan, tempat berbagai seniman mangkal, menuangkan karya master piece-nya. Lokasi itu tidak dominan bagi kepentingan komersial. Harus kental bobot kebudayaannya.

Memang jika Anda simak hari ini ke kawasan TIM di bilangan Cikini, Jakarta Pusat itu, suasana sudah bak kawasan mall, ada jaringan bioskop, deretan warung dan kedai mendominasi. Sulit Anda mencari karya patung, karya lukis maestro sedang terbentang.

Di dalam hati saya bergumam. Inilah jika selama ini pengelola pemerintahan daerah mengganggap kebudayaan basa-basi. Perihal yang dipikirkan Jokowi mereka anggap tidak penting. Kuat dugaan saya selama ini kepentingan utama disebut pembangunan itu hanya: gedung jangkung menjulang-julang, mal-mal berjejal-jejal, lalu Jakarta terkenal: kota berpuluh mal besar tidak memuliakan keinsanan.

Mal acap mengambil lahan jalan publik, parkirnya minim, sehingga menambah kemacetan di jalan umum sempit. Contoh signifikan gila, di bilangan Gandaria, Jakarta Selatan, bisa-bisanya jalan umum seakan sengaja dibuat tembus ke basement sebuah mal. Dalam kenyataan yang ada kelompok usah property di DKI ada yang sudah menunggak pembangunan Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) mencapai angka Rp 80 triliun. Perihal ini pernah dibahas di DPRD DKI era Foke, akan tetapi hanya bunyi sekali lalu sepi. Sebagai ibukota bangsa dan negara berkebudayaan mancaragam, tidak mencerminkan kedigdayaan kebudayaan yang ada.

“Dulu di Ancol juga banyak seniman pilihan.”

“Kini saya perhatikan ala kadarnya.”