PKS Memilih Oposisi Jokowi, Gerindra Sulut: Kita Tetap Tegar

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Partai politik pendukung capres-cawapres 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bubar. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Sulawesi Utara, Wenny Lumentut menyatakan koalisi kepada tiap pimpinan parpol, yakni Gerindra, PKS, PAN dan Partai Demokrat.

Kata Caleg DPRD Sulut terpilih ini, keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Prabowo bahwa menyerahkan koalisi kepada tiap parpol sesuatu yang benar. Bakal calon wali kota Tomohon ini lalu mengutip pernyataan Prabowo.

Baca: Trump Salam Jempol Foto Bareng Jokowi: Ini Peringatan Sri Mulyani kepada Dunia

"Saya minta seluruh pendukung kami, mari kita tidak berkecil hati. Kita tetap tegar, kita tetap tenang, tetap penuh dengan cita-cita mulia, tapi selalu dalam kerangka damai, antikekerasan, dan setia pada konstitusi. Kita harus memikirkan kepentingan yang lebih besar, keutuhan bangsa dan negara, kita harus memandang bahwa seluruh anak bangsa adalah saudara-saudara kita sendiri."

Bagi Wakil Ketua DPRD Sulut ini, semua (Pilpres 2019) sudah selesai. Itu semua harus diterima sebagai warga yang taat hukum. "Setiap warga negara taat hukum," katanya. Ia mengikuti surat edaran Dewan Pembina Gerindra.

"Sesuai edaran Pak Prabowo demi untuk rakyat dan bangsa Indonesia menganggap semuanya selesai," ujarnya. Gerindra tegas dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi soal sengketa Pilpres 2010. "Semua sudah selesai. Koalisi bubar," katanya.

Dewan Pimpinan Wilayah PAN Sulut balik gagang. PAN siap mendukung pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.

PAN menyatakan sikap setelah majelis hakim konstitusi menolak seluruh gugatan sengketa hasil pemilu presiden 2019 yang diajukan Prabowo. "Keputusan MK ini mengikat dan sudah menjadi akhir dari semua upaya hukum," ujar Ketua DPW Sulut, Sehan Landjar, Jumat (28/6/2019).

Baca: OTT Dua Jaksa dan Sita 21 Ribu Dolar: KPK Cari Aspidum Kejati DKI

Kata Sehan, sudah tidak ada lagi 01 dan 02. Semua warga harus menatap ke depan, maka perlu persatuan untuk membangun Indonesia lebih baik lagi. Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf harus perlu dikawal, maka semua pendukung dan kader PAN di Sulut, bersama-sama mengawal seluruh kebijakan ke depan.

Lanjut dia, perjuangan bukan hanya sampai di sini. Namun masih panjang ke depan untuk membangun Indonesia. Sebab kemerdekaan sesungguhnya kesejakteraan rakyat. Masalah berakhir koalisi itu menjadi wewenang DPP PAN.

Koalisi 02 mulai goyah. Menurut Syarifudin Safaa, Ketua DPW PKS Sulut, keputusan MK adalah final dan mengikat. "Para pendukung Prabowo-Sandi, khususnya dari PKS adalah kumpulan orang cerdas dan taat konstitusi. Proses politik telah selesai. MK telah mengfinalkan," ujar Anggota DPRD Manado Ini.

Belakangan mencuat soal kelanjutan koalisi kubu 02, apa akan bertahan atau bubar. Kata Safaa, PKS konsisten mengambil posisi oposisi. "PKS itu partai paling konsisten. Kami berbeda dengan partai lainnya. Apakah Gerindra ke depan akan bergabung dengan Jokowi atau tidak, itu urusan mereka," ungkap dia.

Dalam demokrasi butuh penyeimbang, sehingga PKS mengambil posisi penyeimbang. "Yang pasti kami akan menjadi partai oposisi yang konstruktif untuk bangsa dan negara," ungkap dia. Safaa kemudian mengutip kata-kata populer ala film ‘Dilan 1990'. "Menjadi oposisi itu berat, biar kami saja," ujar dia.

Bubarkan koalisi

Prabowo secara resmi membubarkan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur yang mendukungnya pada Pilpres 2019. Keputusan itu diambil melalui rapat internal bersama lima sekjen parpol dan sejumlah petinggi partai lainnya di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

"Sebagai sebuah koalisi yang mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden di dalam Pemilihan Umum Presiden 17 April yang lalu, tugas Koalisi Adil dan Makmur dianggap selesai," ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat memberikan keterangan pers di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Baca: Prabowo Konsultasi Tim Hukum Bawa Sengketa Pilpres ke Mahkamah Internasional, Tuding KPU Curang