Kumpulkan KPU Daerah: Ini Langkah KPU Pusat Hadapi MK
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan mengundang seluruh KPU tingkat provinsi untuk konsolidasi
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Sengketa Pemilu 2019 banyak yang bermuara ke Mahkamah Konstitusi. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan mengundang seluruh KPU tingkat provinsi untuk konsolidasi menghadapi perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).
Tujuan konsolidasi, kata Arif, untuk mencocokkan data dari KPU kabupaten atau kota yang sesuai dengan permohonan peserta pemilu yang mengajukan PHPU. Menurut dia, langkah yang diambil KPU untuk menghadapi sengketa pemilu di MK yakni mempersiapkan penjelasan dan alat bukti.
Arief mengatakan ketika persidangan tidak hanya sekedar memberikan jawaban. Sebab jawaban dari KPU, kata dia, belum tentu bisa diakui dan diterima majelis hakim. "Tetapi, harus didukung sama data dan alat buktinya," kata Arief pada Jumat, 31 Mei 2019.
Baca: Pertemuan Jokowi-Prabowo Sejukkan Masyarakat
Menurut Arief, MK sedang memberikan waktu bagi pemohon untuk memperbaiki berkas yang telah diajukan. Dia berharap perbaikan itu tidak termasuk permohonan baru. "Nah kalau itu (permohonan baru) kan berarti dokumen alat bukti segala macam kita tidak perlu mengubah," kata dia.
Saat ini, Mahkamah Konstitusi (MK) mencatat gugatan perselisihan hasil Pemilu 2019 telah mencapai 340 permohonan. "Jumlah total permohonan sengketa hasil pileg sampai kini 339 yakni 329 diajukan parpol/caleg dan 10 diajukan calon anggota DPD. Satu lagi permohonan yakni pilpres," kata juru bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono saat dihubungi, Jumat, 31 Mei 2019.
Untuk pileg, kata Fajar baru 32 permohonan yang berkasnya telah lengkap. Menurut dia, MK masih menunggu pelengkapan berkas sampai hari ini. "Masih ada 307 permohonan yang belum lengkap (berkasnya)," katanya.
Hormati hasil
Budiman, mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia agar menghormati hasil Pemilu 2019. Menurut dia, hasil Pemilu 2019 merupakan kemenangan bagi masyarakat Indonesia.
"Pemilu 2019 sudah dilaksanakan. Puasa Ramadan sudah ditunaikan. Jadi mari sama-sama raih kemenangan untuk semua. Jadi sebetulnya ini kemenangan bersama," kata Arief, ditemui di kantor KPU RI, Jumat (31/5/2019).
Baca: Periksa Menteri ESDM Selama 6 Jam: Kasus Ini yang Didalami KPK
Dia menegaskan, siapapun yang terpilih di pesta demokrasi rakyat lima tahun itu merupakan pemimpin masyarakat Indonesia selama lima tahun ke depan. "Siapapun yang terpilih, mereka adalah pemimpin kita. Mau 01, mau 02, mau partai nomor 1, 2, 3, sampai 20. Siapapun yang terpilih, suka tidak suka, mereka yang akan memimpin untuk lima tahun ke depan baik di eksekutif, legislatif, parlemen tingkat pusat, provinsi, di kabupaten/kota. Mereka yang akan memimpin lima tahun ke depan," kata dia.
Untuk itu, dia meminta, agar tetap menjaga bangsa Indonesia. "Iya, mari sama-sama menjaga supaya lima tahun ke depan cita-cita bangsa ini bisa dicapai," tambahnya.
Dorong Rekonsiliasi Politik
Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan pihak mendorong adanya rekonsiliasi politik pascapenyelenggaraan Pemilu 2019. Menurut Pramono, Idulfitri harus dijadikan momen untuk melakukan rekonsiliasi setelah rasa kekeluargaan masyarakat Indonesia sempat terpecah-belah selama beberapa bulan pelaksanaan Pemilu 2019.
"Di dalam suatu keluarga besar bahkan satu kantor pilihan politiknya terpecah. Maka, momen Lebaran tahun ini kami harapkan bisa menjadi momentum untuk merekatkan kembali persaudaraan yang kemarin sempat terkoyak," ujar Pramono di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (31/5/2019).
Pramono berharap rekonsiliasi terjadi pada dua tingkat, yakni di tingkat elite politik dan tingkat masyarakat akar rumput. Yang penting, kata dia, adalah rekonsiliasi di tingkat elite agar bisa menjadi contoh bagi rekonsiliasi di tingkat masyarakat.
Baca: Mikha Tambayong Diterima di Harvard: Begini Komentar Teman-teman Artis
"Pertama, di level elite politik. Yang mana biasanya hanya melakukan political game, pada hari ini berseteru menjadi lawan politik, maka berikutnya bisa menjadi koalisi, dan sebaliknya. Momen lebaran itu harus memberi contoh bagaimana mereka membangun rekonsiliasi," jelas Pramono.
Rekonsiliasi pada tingkat elite, kata dia, tidak boleh hanya bersifat simbolik saja. Rekonsiliasi harus dilakukan dengan tulus dan bisa juga menyelesaikan persoalan politik yang tersisa lewat mekanisme hukum yang berlaku.
"Kedua, rekonsiliasi yang paling penting justru di tingkat akar rumput, di tingkat masyarakat. Sebab mereka betul-betul terimbas dari konflik elite, provokasi hoaks dan narasi yang penuh konflik," ungkap dia.
