Parpol Koalisi 02 Tak Ikut People Power: Begini Kata Ketua Gerindra
Rencana aksi people power berbalut Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) pada 22 Mei 2019 bisa berujung
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Rencana aksi people power berbalut Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) pada 22 Mei 2019 bisa berujung kekacauan. Massa berencana mengepung Kantor Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta.
Sejak isu people power untuk menolak hasil Pilpres 2019 digulirkan, telah menimbulkan situasi yang tidak nyaman di masyarakat.
Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, memastikan masyarakat Bumi Nyiur Melambai tidak ikut-ikutan people power yang digerakkan kubu calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Kata Olly, khusus di Sulut, rekapitulasi dan penetapan pemilu sudah tuntas. Tidak ada yang protes, tinggal menunggu penetalan nasional. "Semua pimpinan partai sudah menerima hasil pemilu di Sulut," kata dia di Kantor Gubernur Sulut usai peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas), Senin (20/5/2019).
Baca: Gerakan People Power Protes Hasil Pilpres, Ini Penegasan Gubernur Olly Dondokambey
Soal isu gerakan people power, kata Olly, masyarakat Sulut tidak bakal terlibat. "Saya sudah koordinasi dengan ketua partai pendukung (capres) 02 tidak ada yang akan kirim orang ke Jakarta untuk gerakan people power," kata dia.
Pemilu sudah usai, Gubernur mengimbau masyarakat jaga kesatuan dan kesatuan bangsa. Hindari upaya-upaya yang bisa memecah belah bangsa.
"Kita fokus saja pada pembangunan, kembali bersama-sama membangun bangsa, mensejahterakan masyarakat, agar semua berjalan dengan baik, " kata dia.
Gubernur minta masyarakat menjaga ketertiban jelang pengumumuman hasil Pemilu 2019 oleh KPU. Itu kaitannya dengan potensi gangguan kamtibmas sehubungan gerakan people power.
"Kita menunggu secara tertib, hasil akan diumumkan KPU dalam waktu tidak terlalu lama," kata dia.
Pemilu sudah berlangsung lancar, kata Gubernur, bahkan kelancaran ini harus dibayar dengan nyawa sejumlah penyelenggara pemilu.
Wali Kota Bitung, Max J Lomban, bicara keras terkait people power. "Saya tidak setuju," kata Lomban.
Kata dia, kubu capres 02 lebih baik menempuh jalur hukum. "People power itu identik dengan mengumpulkan massa. Nah, pengumpulan massa itu risikonya bisa ditunggangi dengan kepentingan lain," ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Sulut ini.
Gembala Sidang Gereja Betel Indonesia di Kota Bitung, Pdt Stevanus Robert Sumolang mengatakan, jangan ada pihak yang mencoba-coba membuat, melakukan konspirasi apalagi mengagalkan pemilu.
"Apa yang sudah dipilih, diputuskan dan ditentukan masyarakat harus diakui semua yang terbaik, namun ada yang lebih baik dipilih seluruh elemen masyarakat," kata Sumolang.
Ketua Dewan Masjid Kota Bitung, M Yusuf Sultan, menolak gerakan atau ajakan dari siapan untuk melakukan people power.
"Jika ada pihak yang keberatan atau tidak setuju dengan hasil pemilu,tempuhlah jalur hukum berdasarkan ketentuan dan perundangan undang-undangan yang berlaku," kata Haji Yusuf, sapaannya.
Baca: Skenario 22 Mei Rusuh: Begini Reaksi Gultor Kopassus dan Densus 88
Pastor Abraham Xaverianus Untu selaku Vicaris Episkopalis Kevikepan Tonsea Keuskupan Manado, menolak dengan tegas ajakan dan keinginan pihak manapun untuk melakukan people power.
