Tanggapi People Power Prabowo: Begini Kata Sekjen MUI

TRIBUNMANADO.CO.ID - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak umat agar tidak mudah terprovokasi dan senantiasa menjaga persatuan menjelang pengumuman resmi hasil pemilihan umum pada Rabu (22/5) mendatang. MUI berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa mengatasi permasalahan yang muncul selama pemilu secara baik.

"Persatuan dan kesatuan bangsa adalah kekayaan kita yang harus kita syukuri dan tidak ternilai harganya. Jangan merusak persatuan dan kesatuan, harus kita hindari," ujar Sekjen MUI Anwar Abbas kepada Tribun Network, Minggu (19/5).

Menurut Anwar melalui pemilu yang berasaskan langsung, umum, bebas, jujur dan adil ini, maka akan menghasilkan pemimpin yang jujur dan adil pula. Oleh karena itu, Anwar berharap Komisi Pemilihan Umum bisa menyelesaikan hal-hal yang mengganggu penyelenggaraan pemilu dan masalah-masalah penghitungan suara secara baik.

Baca: Mantan Menkopolhukam : Gerakan Pengganti Istilah People Power Bukan Makar

"Agar dua belah pihak bisa menerima hasil penghitungan tersebut secara ikhlas dan legowo," katanya.

Multaqo Ulama, Habib, dan Cendikiawan di Solo, Jawa Tengah menyatakan gerakan people power menolak hasil pemilu merupakan tindakan pemberontakan. Pengurus Ponpes Al Anisiyah Solo Kiai Haji Najib Al Hafid mengatakan gerakan people power, yang kini berganti istilah menjadi gerakan kedaulatan rakyat, tidak dibenarkan karena bertentangan dengan hukum.

“Dalam ajaran ahlus sunnah wal jama’ah melakukan people power hukumnya dharod, yakni pemberontakan. Itu tidak dibenarkan,” ujar Najib saat dihubungi, Minggu (19/5).

Najib menuturkan semua pihak seharusnya mendoakan kebaikan bagi pemimpin sebagaimana ajaran agama Islam. Sehingga, ia mengatakan, tindakan people power yang digaungkan selama ini saat pengumuman hasil pemilu oleh KPU pada 22 Mei 2019 tidak dibenarkan.

Lebih lanjut, Najib mengatakan pihaknya sepakat menyarankan dugaan kecurangan pemilu, baik pilpres maupun pileg, sebaiknya diselesaikan lewat mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang. “Tidak terima hasil pemilu itu sudah wajar. Akan tetapi, harus mematuhi hukum, bukan melakukan people power,” ungkap Najib.

Najib juga mengingatkan semua pihak untuk mengikuti rekomendasi multaqo. Dalam multaqo, ia berkata semua pihak tidak ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berpotensi menciptakan instabilitas dan perpecahan di tengah masyarakat.

Selain itu, ia multaqo berharap semua pihak menghormati keputusan KPU. Selain itu, multaqo merekomendasikan jika terjadi permasalahan, menyerahkan permasalahan itu kepada pihak yang diberi kewenangan untuk mengurus hukum seperti Bawaslu dan MK.

Baca: Ramai Seruan Boikot Bayar Pajak! Begini Tanggapan Sri Mulyani

“Silakan kritik atau protes, tapi harus disampaikan secara cara damai, bijak, melalui jalur hukum,” ujar Najib.

Lebih lanjut, ia mengingatkan dalam sejarah Islam tidak pernah ada yang namanya ahlus sunnah wal jama’ah melaksanakan gerakan people power. Najib menyebut people power pernah terjadi oleh gerakan Khawarij yang dilakukan oleh kelompok Syiah.

“Oleh karena itu, kita sebagai penganut paham ahlus sunnah wal jama’ah, kewajiban kita adalah patuh dan taat kepada pemimpin yang beragama Islam, serta mendoakan menjadi pemimpin yang adil,” jelasnya.

Adik Djoko Santoso Jadi Saksi Kasus Makar

Toto Utomo Budi Santoso, adik Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno Djoko Santoso dipanggil Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal (Dittipidum Bareskrim) Polri. Toto dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi kasus dugaan makar dan penyebaran hoaks.