Hasil Pemilu 2019
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut Data Kecurangan Pemilu Prabowo-Sandi Salah, Ini Buktinya
Tuduhan BPN Prabowo-Sandi soal data kecurangan pemilu yang dilakukan KPU dibantah oleh Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Tuduhan Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo-Sandi soal data kecurangan pemilu yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum ( KPU) dibantah oleh Tim Kampanye Nasional ( TKN) Jokowi-Ma'ruf
Sebelumnya data kecurangan pemilu versi BPN Prabowo-Sandiaga dipublikasikan pada acara 'Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.
TKN sendiri menfokuskan pada tuduhan penggelembungan suara di Jawa Timur.
"Mereka bilang ada penggelembungan data di Jawa Timur," kata Juru bicara TKN, Arya Sinulingga, dalam konferensi pers di Posko Cemara, Kamis (16/5/2019).
Saat Pilkada Jatim 2018, suara yang sah terhitung 19,5 juta.
Pada Pilpres 2019, suara sah di Jatim menjadi 24,7 juta.
Baca: Klaim Kemenangan Prabowo-Sandi Berubah dari 62 Persen jadi 54 Persen, Ini Tanggapan Fadli Zon
Baca: Prabowo Tolak Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019, AHY Mangaku Sudah Sarankan Hal Ini
Baca: Kubu Prabowo Tolak Penghitungan Suara, Yusril Sebut Harus Buktikan Kecurangan di MK
Foto yang merupakan cuplikan presentasi BPN itu juga berisi kesimpulan bahwa kurang dari satu tahun, ada kenaikan 5,2 juta suara di Jawa Timur.
Menurut Arya, penjelasan dalan materi presentasi itu salah.
Sebab BPN tidak memerhatikan tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.
"Semua kan mengakui tingkat partisipasi Pilpres ini sangat tinggi. Dulu waktu Pilkada Jatim, partisipasinya 20 juta orang, sekarang ada 24 juta orang. Coba cek datanya," ujar Arya.
"Jadi wajar saja kalau suara sah juga naik karena tingkat partisipasi tinggi. Ini bukan penggelembungan suara," tambah dia.
Arya tidak tahu apakah BPN sengaja menyebarkan pemahaman yang salah kepada pendukung Prabowo-Sandiaga.
Namun, menurut dia ini adalah bentuk kebohongan terhadap rakyat. Arya juga menyayangkan sikap BPN yang tebang pilih.
Jika mengikuti logika BPN soal penggelembungan suara, kata Arya, seharusnya Medan juga disebut.
Dia mengatakan tingkat partisipasi masyarakat Medan saat Pilkada hanya 26 persen sedangkan saat Pilpres mencapai 80 persen.
