Berita di Bolsel

Andry Sebut Pegawai yang di PHK Tetap Peroleh Jaminan Kesehatan

Peserta JKN-KIS yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tetap memperoleh hak manfaat jaminan kesehatan

Andry Sebut Pegawai yang di PHK Tetap Peroleh Jaminan Kesehatan
ISTIMEWA
Kepala Kantor BPJS Kesehatan Bolsel Andry Budiarjo 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MOLIBAGU-Kepala Kantor (Kakan) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-Kes) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Andry Budiarjo, peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tetap memperoleh hak manfaat jaminan kesehatan paling lama enam bulan tanpa membayar iuran.

"Memang benar, itu sesuai dengan Perpres Nomor 82 tahun 2018," jelas Budiarjo Selasa (8/1/19) di sela-sela aktivitas kerjannya.

Dijelaskan, manfaat jaminan kesehatan tersebut diberikan berupa manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III."Seperti itu," jelasnya.

Baca: Ketua KPU Bolsel Pastikan Tidak Akan Menambah Anggota PPK PPS

Disisi lain kata dia PHK tersebut harus memenuhi empat kriteria, diantaranya sudah ada putusan pengadilan hubungan industrial dibuktikan dengan akta, pengabungan perusahaan dibuktikan dengan akta notaris, perusahaan pailit atau merugi, dan karena sakit berkepanjangan tidak mampu bekerja dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

"Apabila terjadi sengketa atas PHK yang diajukan melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka baik pemberi kerja maupun pekerja harus tetap melaksanakan kewajiban membayar iuran sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap," jelasnya.

Baca: Dinkes Bolsel Tandatangani Perjanjian Kerja Sama Dengan BPJS Kesehatan Mengenai Hal Ini

Jika peserta yang mengalami PHK tersebut telah bekerja, maka ia wajib kembali memperpanjang status kepesertaannya dengan membayar iuran. Sementara jika ia tidak bekerja lagi dan tidak mampu, maka selanjutnya ia akan didaftarkan menjadi peserta PBI.

Kata dia, Program JKN-KIS merupakan amanah negara yang harus dipikul bersama. BPJS Kesehatan tidak dapat berdiri sendiri mengelola program jaminan kesehatan dengan jumlah peserta terbesar di dunia ini. Masing-masing pihak memiliki peran penting untuk memberikan kontribusi sesuai dengan otoritas dan kemampuannya.

Baca: Ini yang Harus Dilakukan CPNS di Bolsel Setelah Dinyatakan Lulus

Perpres Nomor 82 Tahun 2018 juga mendorong kementerian, lembaga, dan para pemangku lainnya untuk melakukan perbaikan di berbagai aspek, mulai dari sisi pelayanan kesehatan, manajemen sistem rujukan, pengawasan terhadap pelayanan kesehatan, koordinasi manfaat, koordinasi penjaminan pelayanan, hingga mengoptimalkan upaya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Program JKN-KIS.

"Dengan adanya landasan hukum baru tersebut, semoga peran kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah, manajemen fasilitas kesehatan, dan stakeholder lainnya yang terlibat dalam mengelola JKN-KIS bisa kian optimal," harapnya. (lix)

Penulis: Felix Tendeken
Editor: Herviansyah
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved