Ditetapkan DPRD Sulut, Begini Postur KUA PPAS untuk APBD Sulawesi Utara 2026

Ringkasan Berita:

• DPRD Sulut menetapkan KUA-PPAS APBD 2026 dalam rapat paripurna bersama Gubernur; dokumen ini menjadi dasar penyusunan program dan RKA perangkat daerah tahun 2026.
• APBD 2026 dirancang realistis, dengan pendapatan daerah naik menjadi Rp 3,18 triliun dan belanja daerah menjadi Rp 3,01 triliun, setelah pembahasan bertambah Rp 45 miliar.
• Pembiayaan daerah mengalami perubahan, dengan penerimaan pembiayaan (SiLPA) naik dari Rp 20 miliar menjadi Rp 50 miliar.

TRIBUNMANADO.CO.ID - DPRD Sulawesi Utara telah menetapkan naskah Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Provinsi Sulut 2026.

Penetapan berlangsung dalam rapat paripurna yang dihadiri Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, Selasa 18 November 2025.

Gubernur mengungkapkan, APBD 2026 dirancang realistis dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. 

Baca juga: DPRD Tetapkan KUA-PPAS APBD Provinsi Sulut 2026, Pendapatan Rp 3,18 Triliun, Belanja Rp 3,01Triliun

"KUA dan PPAS yang kita sepakati bersama hari ini, nantinya akan menjadi dasar berpijak dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan di setiap Perangkat Daerah pada Tahun 2026, termasuk sebagai acuan penyusunan RKA Perangkat Daerah," ujar Gubernur YSK.

Sementara, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dr Fransiscus Silangen mengatakan, DPRD berharap KUA PPAS yang disepakati dan ditetapkan dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Sekaligus memberi dampak langsung pada kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat," kata Silangen.

Berikut postur KUA PPAS untuk APBD Provinsi Sulawesi Utara 2026:

- Pendapatan Daerah Awalnya Rp 3.165.235.721.995 menjadi Rp 3.180.235.721.995

- Rancangan Awal Belanja Daerah: Rp 2.974.612.390.563.

- Belanja Daerah (setelah melalui pembahasan) Rp 3.019.612.390.563.

- Rencana Belanja Daerah bertambah Rp 45.000.000.000.

Pembiayaan:

Penerimaan Pembiayaan (berasal dari SiLPA):

- Rancangan awal Rp 20 miliar menjadi Rp 50 miliar, naik sebesar Rp 30 miliar