WPR di Sulawesi Utara Segera Terealisasi, Kementerian ESDM Target Rampung Tahun Ini

Ringkasan Berita:

• Proses pengusulan WPR oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dipimpin Gubernur Yulius Selvanus Komaling (YSK) memasuki tahap akhir evaluasi.
• Menteri Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah pusat telah berkoordinasi intens dengan Gubernur YSK terkait WPR
• YSK menegaskan komitmennya agar Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang selama ini dikuasai pihak luar tidak lagi menyingkirkan masyarakat lokal.

TRIBUNMANADO.CO.ID - Harapan masyarakat Sulawesi Utara untuk memiliki Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kian mendekati kenyataan. 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan, proses pengusulan WPR oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dipimpin Gubernur Yulius Selvanus Komaling (YSK) kini memasuki tahap akhir evaluasi.

Dalam kunjungan kerja Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama jajaran ke Sulut baru-baru ini, kabar menggembirakan itu turut disampaikan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Tri Winarno. 

Ia menyebut bahwa pengusulan WPR dari Pemprov Sulut tengah dievaluasi bersama Badan Geologi untuk memastikan kelayakan dan potensi wilayah tersebut.

“Bersama Badan Geologi sedang kami evaluasi. Kalau potensinya bagus, akan segera ditetapkan sebagai WPR,” ujar Tri Winarno. Mudah-mudahan bisa selesai tahun ini,” tambahnya optimistis.

Sementara itu, Menteri Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah pusat telah berkoordinasi intens dengan Gubernur YSK terkait WPR dan menekankan pentingnya pengelolaan yang berwawasan lingkungan.

“Sudah kita bicarakan dengan Pak Gubernur, dan saat ini evaluasi sedang berlangsung. Saya rasa tidak akan lama. Yang penting kita lakukan dengan baik dan tetap menjaga tata kelola lingkungan,” jelas Bahlil.

Sejak awal menjabat, Gubernur Yulius Selvanus Komaling konsisten menyuarakan bahwa pertambangan di Sulawesi Utara harus berpihak pada rakyat.

Dalam berbagai kesempatan, YSK menegaskan komitmennya agar Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang selama ini dikuasai pihak luar tidak lagi menyingkirkan masyarakat lokal.

“Stop IUP lagi masuk ke Sulut. Pertambangan seharusnya milik masyarakat kita. Sekarang justru rakyat di tanahnya sendiri tidak menjadi tuan,” tegas YSK dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik RPJMD Sulut 2025–2029 di Manado, Maret lalu.

Gubernur juga menekankan pentingnya kehadiran pemerintah untuk mengatur dan memberi solusi bagi aktivitas pertambangan rakyat agar tidak lagi dianggap ilegal.

“Saya pertaruhkan jabatan saya untuk menjaga penambang rakyat di Sulawesi Utara, supaya mereka bisa hidup dan sejahtera di tanah mereka sendiri,” ujar YSK dalam rapat paripurna DPRD Sulut.

Dorongan Akademisi dan Pemerintah Daerah

Sebelumnya, YSK juga membahas isu pertambangan bersama para rektor dan pimpinan perguruan tinggi di Rumah Dinas Gubernur, Manado.

Dalam pertemuan itu, ia menegaskan perlunya payung hukum nasional agar pengelolaan tambang rakyat berjalan tertib dan adil.