Penjelasan AGK Soal Keberangkatan ke Jerman, Ada Petunjuk Atasan

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kasus dugaan korupsi dana hibah GMIM kini tengah jadi sorotan.

Kasus tersebut kini tengah berproses di Pengadilan Negeri Manado.

Sidang kasus tersebut digelar dua kali dalam seminggu.

Sidang lanjutan digelar pada Rabu (29/10/2025) dengan agenda terkait pemeriksaan saksi.

Terdakwa Asiano Gammy Kawatu (AGK) memberikan keterangan sebagai saksi.

Dia tampil sebagai saksi untuk terdakwa Jeffry Korengkeng, Hein Arina dan Fereydy Kaligis.

AGK ditanya Hakim terkait keberangkatannya ke Jerman.

Dia menjelaskan bahwa keberangkatan ke Jerman berawal dari suatu pertemuan yang dihadiri Gubernur Sulut saat itu Olly Dondokambey, Wagub kala itu Steven Kandouw dan Lucky Rumopa.

Saat itu, ia beroleh petunjuk atasan bahwa dirinya bisa berangkat ke Jerman untuk sidang gereja se-dunia

"Bahasanya saat itu disampaikan bahwa saya adalah ketua tim penyusun renstra GMIM," kata AGK.

Kemudian AGK mengajak Fereydy Kaligis ke Sinode GMIM untuk ketemu Pdt Hein Arina.

Tujuannya untuk bertanya apakah keberangkatan itu dimungkinkan.

"Waktu itu ketua sinode katakan mau lihat aturan dulu," katanya.

Mereka kemudian balik lagi menghadap Hein Arina.

Jawaban Hein Arina tetap sama.

Saat itu, ia berpendapat bahwa hal itu tak dimungkinkan.

Jadi AGK mengaku tak mengejar lagi.

AGK menuturkan, beberapa bulan kemudian, ia beroleh tiket pesawat dan invoice untuk ke Jerman.

"Bagaimana perasaan anda saat itu, sudah tak diizinkan, tapi mendadak ada tiket dan invoice, apakah anda heran," kata Hakim.

"Ya saat itu saya heran," kata dia.

AGK menyebut dasar keberangkatan mereka ke Jerman adalah peraturan yang menyebut pengeculian bagi kegiatan yang berkorelasi dengan daerah.

Ia menuturkan kegiatan tersebut antara lain berhubungan dengan putra-putra Sulut juga harmonisasi daerah.

"Disebut bahwa dana hibah tidak bisa dipakai perjalanan dinas kecuali untuk yang berkorelasi dengan kemajuan daerah," kata dia.

AGK juga mengaku melihat surat rekomendasi yang ditandatangani Wagub Sulut saat itu Steven Kandouw.

AGK menyatakan, ia berangkat ke Jerman bersama istri.

Keberangkatan istri, kata dia, diperkenankan sinode.

"Istri saya jadi interpreter," kata dia.

Dalam sidang itu, AGK mengaku menitipkan uang ke Polda sebesar Rp 28 Juta.  

Dirinya mengaku tidak tahu bilamana uang keberangkatan ke Jerman memakai dana hibah.

"Baru di Polda saya tahu," katanya.

Hein Arina Awalnya Menolak

Ketua Sinode GMIM Hein Arina, tampil sebagai saksi untuk empat terdakwa lainnya.

Hein Arina menjelaskan soal dana hibah yang diterima oleh GMIM.

Dia mengatakan pemberian dana hibah dari Pemprov Sulut mulai rutin diberikan ke GMIM sejak 2018.

"Itu karena dalam sidang sinode ada peningkatan kebutuhan antara lain untuk sektor pendidikan dan kesehatan," kata Arina.

Katanya, dana hibah pada sebelum 2020 lebih banyak untuk pelaksanaan program.

Sementara pada 2020 ke atas diperuntukan untuk pembangunan.

Hein Arina dengan jujur mengakui tidak pernah membahas tentang pengelolaan dana hibah tersebut.

Ia pun tidak begitu paham dengan ketentuannya kendati setiap tahun menandatangani NPHD untuk penyaluran dana hibah.

"Saya tidak memiliki pengetahuan itu," kata Hein Arina.

Ungkap dia, dana hibah diurus oleh bidang sekretariatnya.

Hein Arina mengaku kerap diliputi kecemasan saat menandatangani naskah tersebut.

Ia khawatir akan ada masalah di kemudian hari.

"Apakah ini membahayakan atau hanya sekedar administasi, jujur saya ada kecemasan," kata dia.

Kepada pengelola, ia minta agar bekerja dengan sebaik-baiknya.

"Saya minta kerja dengan baik, karena saya yang akan diborgol," katanya.

Hakim sempat menanyakan apakah ada hubungan khusus antara dia dan mantan Gubernur Sulut Olly Dondokambey.

Dia menjawab normatif.

"Dalam hubungan sinergitas antara gereja dan pemerintah," kata Hein Arina.

Dia juga menyatakan ada keterlibatan Olly dalam pencairan.

Dikarenakan Olly harus menandangani NPHD.

"Tapi hanya sebatas itu," katanya.

Ia membantah ada intervensi pemprov dalam pencairan dana hibah.

Hein Arina juga ditanya hakim mengenai saat ia didatangi AGK, Lucky Rumopa dan Fereydy Kaligis sehubungan dengan keberangkatan ke Jerman dalam rangka sidang dewan gereja.

Arina membenarkan pertemuan itu.

Ia membenarkan awalnya menolak.

"Karena yang saya baca dana hibah tak bisa dikeluarkan untuk membiayai perjalanan dinas," katanya.

Dirinya juga mengiyakan turunnya surat rekomendasi yang ditandatangani Wagub Sulut saat itu, Steven Kandouw.

Surat itu dikirim Fereydy Kaligis.

"Ini dari penguasa daerah, saya kaget ada lambang garuda," katanya.

5 Orang Terdakwa

Kasus ini melibatkan lima terdakwa yang saat ini tengah menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Manado.

- Jefry Korengkeng – Mantan Kepala BKAD Pemprov Sulut

- Fereydi Kaligis – Mantan Kepala Biro Kesra

- Steve Kepel – Mantan Sekretaris Provinsi Sulut

- Assiano Gemmy Kawatu – Mantan Asisten III

- Hein Arina – Ketua Sinode GMIM

Kasus bermula dari pengalokasian, pendistribusian, dan realisasi dana hibah tahun anggaran 2020 hingga 2023, dengan total nilai sebesar Rp21,5 miliar.

Dana tersebut diduga disalurkan secara melawan hukum dan disalahgunakan melalui berbagai modus, di antaranya, mark-up penggunaan dana hingga penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukannya.

Akibat dari perbuatan tersebut, negara ditaksir mengalami kerugian keuangan sebesar Rp8,9 miliar.

Penyidik juga telah menyita sejumlah dokumen dan surat yang berkaitan dengan pemberian dana hibah dari Pemprov Sulut kepada Sinode GMIM.

(TribunManado.co.id/Art)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.