Daftar 7 Poin Rekomendasi yang Dihasilkan DPRD Sulut dari RDP Terkait Sulitnya Solar Subsidi

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - DPRD Sulawesi Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat Lintas Komisi menyoal sulitnya solar subsidi di ruang rapat serba guna, Selasa (30/9/2025). 

Rapat ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Anter. 

Hearing ini menindaklanjuti aksi demo Aliansi Sopir Dumptruck (AS-DT) Sulawesi Utara sehari sebelumnya. 

Baca juga: 3 Berita Populer Sulawesi Utara: Harga 3 Komoditas Unggulan Sulut, Polisi Bentuk Satgas Mafia Solar

Dalam rapat ini turut hadir Biro Ekonomi Pemprov Sulut, Pertamina, Hiswana Migas dan pihak terkait lainnya. 

Terungkap dalam hearing, kuota solar Sulawesi Utara masih 55.000 Kiloliter (KL). 

Anggota Komisi II, Jeane Laluyan mengatakan, hasil koordinasi dengan Biro Ekonomi, kuota solar subsidi Sulawesi Utara tahun ini 163.000 KL. 

"Realisasi hingga Agustus baru 108.000 Kiloliter. Kalau sampai antrean panjang, ini memang patut kita pertanyakan," kata politisi PDIP ini. 

Terungkap pula dalam hearing ini, sebagaimana dibeberkan perwakilan sopir, satu mobil atau satu sopir yang notabene 'mafia' memiliki lebih dari satu barkode solar subsidi. 

"Terkait ini, tentu menjadi kewenangan aparat. Kami minta tolong, perhatikan kami," ujar perwakilan AS-DT. 

Menurut mereka, kondisi sekarang ini jika tidak diselesaikan akan berlarut-larut dan dampaknya semakin fatal. 

Terkait itu, pertemuan itu melahirkan 7 poin rekomendasi yang diserahkan kepada Pemprov Sulut dan pihak terkait. 

Berikut poin-poin dimaksud: 

1. Pertamina Sulawesi Utara harus menyelesaikan masalah barcode dengan menyediakan booth pengaduan dan penyelesaian masalah selama 2 hari untuk barcode di luar blokir dan minimal 3 hari serta maksimal 5 hari untuk masalah barcode terblokir.
2. Pertamina harus segera mengatasi masalah antrian dalam 3 hari kedepan dan harus ditinjau berkala setiap bulannya.
3. Pertamina bersama Biro Ekonomi untuk menghitung kembali kuota BBM Subsidi (Solar) berdasarkan kebutuhan real daerah Provinsi SulawesiUtara, dan untuk mengurai kemacetan pendistribusian kuota ke SPBU harus dengan parameter yang jelas dan transparan.
4. Pertamina harus segera mengatasi masalah antrian dalam 3 hari kedepan dan harus ditinjau berkala setiap bulannyaPertamina bersama Biro Ekonomi untuk menghitung kembali kuota BBM Subsidi (Solar) berdasarkan kebutuhan real daerah Provinsi Sulawesi Utara, dan untuk mengurai kemacetan pendistribusian kuota ke SPBU harus dengan parameter yang jelas dan transparan.
5. Tim gabungan yang telah dibentuk untuk pengawasan subsidi oleh pemerintah bisa dipertajam dengan sub Tim Pengawasan solar. Dimana adanya Tim Lintas Instansi (DPRD, PERTAMINA, HISWANA, POLDA, TNI, PEMPROV) untuk mengawal distribusi solar dan mencegah penyimpangan di lapangan.
6. Transparansi data distribusi, Pertamina diminta membuka data alokasi, realisasi distribusi per SPBU dan kuota harian kepada DPRD secara rutin. Penegakan hukum, Polda Sulut diminta menindak tegas penimbunan dan penyalahgunaan solar, TNI membantu pengawasan di titik rawan.
7. Prioritas sektor kritis, penyaluran solar subsidi difokuskan untuk transportasi umum, pertanian, perikanan dan logistik kebutuhan pokok.

Hadir dalam RDP ini, selain Royke Anter (Demokrat) dan Jeane Laluyan (PDIP) yakni Inggried JNN Sondakh (Golkar/Ketua Komisi II); Pricylia Rondo (PDIP); Nick Adicipta Lomban (Nasdem) dan Yongki Limen (Golkar). 

Selain itu, Priscilla Cindy Wurangian (Golkar); Ruslan Abdul Gani (PDIP); Harry Porung (PDIP); Eldo Wongkar (PDIP); Normans Luntungan (PDIP) dan Seska Budiman (Nasdem). 

Selanjutnya, Roy Roring (PDIP); Frangky Roger Mamesah (Demokrat); Tony Supit (PDIP); Pierre Makisanti (PDIP); Vionita Kuerah (Golkar) dan Prof Julyeta P Runtuwene (Nasdem). (NDO)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado, Threads Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.