DPRD Sulut Beri Ultimatum 3 Hari ke Pertamina Atasi Antrean Solar, Minta Data Distribusi Dibuka

TRIBUNMANADO.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lintas Komisi untuk membahas kian sulitnya mendapatkan solar bersubsidi.

Rapat ini dilaksanakan pada Selasa (30/9/2025) di ruang serba guna DPRD, airagi Satu, Kec. Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara, dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Anter. 

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Sopir Dumptruck (AS-DT) Sulawesi Utara sehari sebelumnya.

RDP ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari Biro Ekonomi Pemerintah Provinsi Sulut, Pertamina, Hiswana Migas, dan tentu saja perwakilan sopir. 

Persoalan Kuota dan Indikasi 'Mafia' Solar Terungkap 

Dalam RDP tersebut, muncul data yang cukup mengejutkan mengenai kuota solar subsidi.

Meski ada keluhan panjang mengenai kelangkaan, terungkap bahwa realisasi serapan solar subsidi di Sulut hingga Agustus masih jauh dari batas kuota tahunan. 

Anggota Komisi II DPRD Sulut, Jeane Laluyan, membeberkan hasil koordinasinya dengan Biro Ekonomi Pemprov. Menurutnya, kuota solar subsidi untuk Sulut tahun ini mencapai 163.000 Kiloliter (KL). 

"Realisasi sampai Agustus kemarin baru 108.000 Kiloliter. Dengan sisa kuota 55.000 KL, jika sampai terjadi antrean panjang di SPBU, ini patut kita pertanyakan," tegas politisi dari PDI-P tersebut. 

Selain masalah kuota, perwakilan sopir dari AS-DT juga mengungkapkan adanya dugaan penyimpangan penyaluran di lapangan.

Mereka menuding ada segelintir 'mafia' solar yang memanfaatkan situasi. 

"Kami sampaikan, satu mobil atau satu sopir, yang notabene adalah mafia, memiliki lebih dari satu barcode solar subsidi," ujar perwakilan AS-DT. 

Mereka meminta pihak berwenang segera bertindak.

"Terkait hal ini, tentu menjadi kewenangan aparat. Kami mohon, tolong perhatikan nasib kami," pintanya.

AS-DT juga memperingatkan, jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa solusi, dampaknya akan semakin fatal dan berlarut-larut.